Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar appreciated the plan of the social media company Facebook to launch a list of political advertising costs incurred by prospective regional heads (Cakada) on Facebook and Instagram.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi rencana perusahaan media sosial Facebook yang akan meluncurkan daftar biaya iklan politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah (cakada) di Facebook maupun Instagram.
Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar said, Bawaslu will form cyber patrols in each district/city to support campaign monitoring on social media (social media). If any hate speech or black campaign is found, Bawaslu immediately asks the social media platform to reduce it.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, Bawaslu akan membentuk patroli siber di setiap kabupaten/kota guna mendukung pengawasan kampanye di media sosial (medsos). Jika ditemukan adanya ujaran kebencian atau kampanye hitam, maka Bawaslu segera meminta kepada platform medsos tersebut untuk menurunkannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadiri penyerahan data pemilih pemula tambahan, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, data pemilih merupakan hal yang sangat penting karena menjadi data acuan pengawasan pilkada yang dilakukan Bawaslu. Dia pun mengingatkan, pentingnya penyelenggara pilkada menaati protokol pencegahan covid-19 mengingat adanya kontak fisik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, apabila prosedur protokol pencegahan penularan covid-19 di TPS (tempat pemungutan suara) telah diterapkan dan menjadi norma baru dalam Peraturan KPU (PKPU), maka secara otomatis hal itu akan menjadi obyek yang bakal diawasi oleh jajaran Bawaslu.
Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu has sent 369 reports of violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) Pilkada 2020 to the State Civil Apparatus Commission (KASN). The violation report was the result of the supervision of Bawaslu from 1 January - 15 June 2020.
The Chairman of the Election Supervisory Body Abhan said the category of violations that were often carried out by the servants of the state campaigned in social media, activities in favor of prospective regional heads, and installation of billboards/banners.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pilkada 2020 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu sejak 1 Januari - 15 Juni 2020.
Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, kategori pelanggaran yang banyak dilakukan para abdi negara adalah kampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho/spanduk.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melanjutkan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua KASN Agus Pramusinto menandatangani PKS di Kantor Bawaslu Thamrin Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan, pandemik covid-19 menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu/pilkada (Bawaslu dan KPU) agar memastikan hak pilih pemilih yang terpapar covid-19 bisa terakomodir. Dia mengingatkan harus dipastikan ada pelindung diri bagi penyelenggara KPU dan Pengawas TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu siap melakukan kerja pengawasan dengan mengedepankan teknologi informasi. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pandemik covid-19 membuat Bawaslu harus menggunakan perangkat teknologi sebagai wujud penerapan protokol kesehatan covid-19 guna memimalisir penularannya. Terlebih, tahapan Pilkada 2020 yang sempat ditunda telah resmi dilanjutkan terhitung 15 Juni 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, Bawaslu bakal berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) sebelum tahapan Pilkada 2020 dimulai.
Hal ini dikarenakan adanya laporan potensi penyalahgunaan kekuasan/wewenang oleh pejabat daerah yang berpotensi menjadi calon petahana dalam Pilkada 2020. Guna melakukan pencegahan, Abhan akan meminta tindakan tegas dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Bawaslu Member M Afifuddin (left) when giving a press statement on Bawaslu Readiness in Continuing Oversight of 2020 Election Stages at Thamrin Bawaslu Building Jakarta, Monday (6/15/2020) afternoon/Photo: Humas of Bawaslu RI
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 akan diperbarui secara berkala pada setiap tahapan. IKP merupakan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan Bawaslu untuk megidentifikasi, mengetahui, sekaligus mencegah adanya daerah yang berpotensi terjadi kerawanan dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berbarengan dengan pandemik covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu kembali mengaktifkan kerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panwas Kelurahan/Desa sejak 14 Juni 2020. Pembentukan jajaran Panwas/Desa yang tertunda pun dilanjutkan.
