Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengkritisi syarat kesehatan pasangan calon pada Pilkada Serentak 2020 di tengah kondisi bencana nonalam covid-19. Hal itu dia sampaikan saat Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pilkada Serentak 2020 yang digelar KPU di Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan kesiapan jajarannya yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mengawasi tujuh Pemilihan Bupati dan wakil Bupati (Pilbup) Tahun 2020 di masa kebiasaan baru. Tugas pengawasan pemilu menjadi lebih penting dalam rangka mewujudkan pilkada damai yang berkualitas dan bermartabat di era adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus memimpin pengambilan sumpah sepuluh pejabat administrator Bawaslu Provinsi melalui ddaring (alam jaringan). Dia meminta para pejabat eselon tingkat III yang baru dilantik tersebut bisa bekerja cepat sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyukseskan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus memahami seluk beluk Aplikasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).
Jakarta, Election Supervisory Body - In a hearing (Meeting to Hear Opinions) with Commission II of the House of Representatives, Election Supervisory Body explained the legitimacy of the use of information technology (IT) in the submission of reports on alleged violations of the 2020 simultaneous regional elections. This is part of the draft of Election Supervisory Body (Perbawaslu) Regulation in adapting to the Covid-19 pandemic situation, geographical constraints, security, and natural disasters.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu menjelaskan adanya keabsahan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam hal penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Hal ini merupakan bagian rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam adaptasi dengan situasi pandemik covid-19, kendala geografis, keamanan, dan musibah alam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan lima catatan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemik covid-19. Hal ini menurutnya sebagai cara menuju pelaksanaan pilkada yang aman, sehat, dan berkualitas.
Magelang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Kabupaten Magelang meluncurkan program baru berbasis virtual yang diberi nama Ngadem atau ngaji demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Saleh menyampaikan kehadiran Ngadem sebagai penyegaran dari program Bawaslu Magelang dan berisi ide serta pesan demokrasi untuk pendidikan politik kepada masyarakat umum.
Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyambangi Kabupaten Klaten dan Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memberikan pengarahan terhadap pengawas kecamatan di dua daerah tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Berdasarkan pengawasan Bawaslu, masih banyak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih tak mendatangi rumah warga. Ketua Bawaslu Abhan menilai hal tersebut tidak maksimal dan tak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam Pilkada serentak 2020, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan potensi pelanggaran yang dapat ditemukan saat penggunaan dana kampanye, terutama saat pandemik Covid-19 yang masih merajalela.
Fritz mengungkapkan potensi pelanggaran bisa ditemukan saat adanya penggunaan anggaran bantuan sosial pemerintah. Biasanya, dia melihat anggaran dipergunakan untuk mengkampanyekan pasangan calon (paslon) tertentu di tengah masa pandemik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan strategi pengawasan laporan dana kampanye Pilkada 2020. Pengawas pemilu harus memastikan kepatuhan pasangan calon (paslon) dalam melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan Pasal 74 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017. Bawaslu juga akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTATK) terkait hal ini.
Waisai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kabupaten Raja Ampat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melakukan sosialisasi sekaligus deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020. Deklarasi dilakukan sebagai gerakan moral untuk mendorong para abdi negara di lingkungan Raja Ampat bersikap netral.
Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Purworejo menolak seluruh permohonan yang diajukan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan Slamet Riyanto dan Suyanto HS dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo.
Ketua Majelis Musyawarah Nur Khaliq mengatakan majelis berpendapat dalil-dalil yang dimohonkan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. "Sehingga Bawaslu Purworejo menolak seluruh permohonan pemohon," katanya, Senin (17/8/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.
