Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah meregister 59 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan bakal paslon yang gagal lolos. Berdasarkan data hingga Selasa (29/9/2020) total permohonan penyelesaian sengketa mencapai 105 kasus.

"Sengketa paling banyak terjadi di 91 kabupaten, 12 kota dan 2 provinsi," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam diskusi daring Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan : Utopia Atau Relita? di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Polewali Mandar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Polewali Mandar (Polman) menemukan 34 data ganda hasil dari pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksananakan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (29/09/2020). Kegandaan data itu berdasarkan data berbintang yang diterima dari KPU.

Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Sumarding mengatakan, pihaknya masih menemukan banyaknya kegandaan data, dengan masih adanya tanda bintang dari hasil pengawasan dan pencermatan.

Kajen, Badan Pengawas Pemilihan Umun-  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan tengah pandemi Covid 19 terdapat dua misi penting yaitu soal keselamatan manusia dan menegakan kedaulatan negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melalui Kelompok Kerja (Pokja) Protokol Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada 2020 yang berisi Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian akan memperkuat koordinasi pengawasan penegakkan hukum pelanggar protokol kesehatan.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta jajarannya menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas terkait dengan Pilkada 2020. Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dihadiri Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Yogyakarta, Selasa (29/9/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan ASN melakukan pelanggaran netralitas. Sebab menurutnya petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional yang diadakan AIPI bersama KASN bertajuk 'Solusi Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020' di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan sebanyak 1.834 pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak memenuhi syarat (TMS). Data tersebut diperoleh jajaran Bawaslu Rembang saat melakukan pencermatan DPS pada 19 - 28 September 2020.

Terhadap temuan itu, Anggota Bawaslu Rembang M. Maftuhin menyebut akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Rembang atas temuan dalam pencermatan DPS yang sudah diumumkan sebelumnya.

Wonosobo - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil identifikasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo setidaknya ada sekitar 600 pemilih yang akan berusia 17 tahun antara bulan Juli hingga 9 Desember mendatang. Untuk itu, pihaknya mendorong pemilih pemula yang berusia genap 17 tahun antara bulan Juli hingga 9 Desember mendatang bertindak aktif melakukan perekaman data diri di kantor Disdukcapil maupun di kecamatan terdekat.

Curup, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar berharap masyarakat Rejang Lebong berani menyatakan tolak politik uang dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Jadilah pemilih yang bukan sekadar memilih. Tapi jadilah yang berperan untuk menentukan siapa yang patut untuk jadi pemimpin. Berantas budaya politik uang," tegas Fritz.

Hal itu diungkapkannya saat meresmikan Desa Sumber Urip sebagai desa Anti Politik Uang di Kabupaten Rejang Lebong, Senin (28/09/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang kampanye pilkada akan lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Kapuas Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menggandeng sembilan suku adat setempat untuk melakukan deklarasi damai Pilkada 2020. Deklarasi diinisiasi oleh Panwascam Putussibau Utara di ruangan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (27/9/2020).

Buru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Republik Indonesia, Gunawan Suswantoro menghadiri acara penandatanganan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Buru kepada Bawaslu, di Kantor Bupati Buru, Maluku, Sabtu (26/9/2020).

Sebelum penandatanganan, terlebih dulu dilakukan pengukuhan adat kepada Gunawan. Pengukuhan dilakukan oleh para tetua ditandai dengan pemasangan baju adat dan lestari di kepala oleh Raja Lisela. Gunawan juga disuguhi sirih pinang untuk dicicipi dimana menandakan dia telah menjadi bagian dari orang Buru.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap seluruh jajaran Bawaslu yang mengawasi Pilkada Serentak 2020 bisa melahirkan inovasi atau terobosan dalam menjalankan tugasnya. Sebab, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang memungkinkan kegiatan kampanye melalui via daring.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai ada empat kunci sukses Pilkada Serentak 2020. Pertama faktor penyelenggara pemilu, kedua faktor peserta pemilu, ketiga faktor pemilih dan keempat faktor stakeholder.

Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Gunawan Suswantoro menghadiri acara penandatanganan hibah tanah dari Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Bawaslu, di Ambon, Jumat (25/9/2020).