Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menilai perlu pemberian makna yang jelas dalam Pasal 71 khususnya ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

Pemberian makna yang jelas menurut Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo adalah, kegiatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengisyaratkan terwujudnya pilkada pada tahun ini. Melihat hal tersebut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak agar seluruh kalangan memperhatikan kaum perempuan dan anak dalam proses pemilihan.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu officially closed the Election Supervision Study (Tadarus) program after almost a month the program took place during the Ramadan month of 1441 Hijri.

"Tadarus program or election supervision study starting this afternoon the activity was formally closed," said Bawaslu Member Mochammad Afifuddin in an activity commemorating Nuzulul Quran, Khataman Tadarus of Election Supervision at the Bawaslu Building RI, Jalan MH Thamrin 14, Central Jakarta, Wednesday (20/5) 2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menutup program Tadarus Pengawasan Pemilu setelah hampir satu bulan program tersebut berlangsung selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

"Program tadarus atau kajian pengawasan pemilu mulai sore ini kegiatan tersebut ditutup secara formal," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam kegiatan memperingati Nuzulul Quran Khataman Tadarus Pengawasan Pemilu di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meyakinkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atas wacana Bawaslu menjadi lembaga peradilan pemilu. Menurutnya, apabila Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga peradilan, maka bukan lagi sebagai penyelenggara pemilu.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu fully supports social assistance programs (social assistance) provided by the government to the community to ease the burden of living the impact of the Corona virus pandemic. However, Bawaslu conducts supervision to ensure that the program is purely humanitarian and the responsibility of the government, not to be used in the interests of the 2020 elections.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendukung sepenuhnya program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk meringankan beban hidup dampak pandemi virus Korona. Namun, Bawaslu melakukan pengawasan agar memastikan program tersebut murni kemanusiaan dan tanggung jawab pemerintah, bukan digunakan untuk kepentingan Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap pengalamannya sebagai pemantau pemilu yang dituangkan dalam buku berjudul Membumikan Pengawasan Pemilu hadir di saat yang tepat.

Afif menjelaskan maksud hadir disaat yang tepat. "Pertama, ketepatannya mengenai dengan fase waktu ebaluasi dan intropseksi terhadap penyelenggaraan pemilu yang sudah terlaksana," katanya dalam acara bedah buku sekaligus peluncuran Pojok Ncang (Pojok Pengawasan milik Bawaslu DKI Jakarta), Senin (18/5/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jajaran pimpinan Bawaslu berdiskusi bersama mantan pengawas pemilu luar negeri (panwaslu LN) yang bertugas pada Pemilu 2019. Dalam diskusi itu, mantan Panwaslu LN tersebut menceritakan pengalaman mereka tentang pelaksanaan pemilu di negara tempat mereka menetap saat ini.

Ani Nigeriawati mantan Panwaslu Seoul bercerita, Korea Selatan (Korsel) tetap percaya diri melaksanakan pemilu di tengah ancaman pandemik covid-19, sebab sejak awal dukungan terhadap penangan kesehatan dan protokol kesehatan selama pandemik cukup baik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 bisa berdampak peningkatan angka pelanggaran. Untuk itu, Bawaslu terus melakukan berbagai upaya pencegahan guna mengantisipasi membesarnya bentuk pelanggaran.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Ratna Dewi Pettalolo asked for seriousness from the regional government in providing budget support for the 2020 elections. The reason is that the election budget during the COVID-19 pandemic was not budgeted for the election budgeting process.

"Bawaslu Province, Regency, City need a definite budget related to additional costs in the implementation of the election with COVID-19 protocol," she said in the discussion 'Activist and Media Online Ngabuburit', Saturday (05/16/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta keseriusan dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020. Pasalnya, anggaran pilkada selama pandemi covid-19 tidak dianggarkan pada proses pengusuan anggalan pilkada.

"Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota butuh anggaran yang pasti terkait biaya-biaya tambahan dalam pelaksnaan pilkada dengan protokol covid-19," ujarnya dalam diskusi 'Ngabuburit Daring Aktivis dan Media', Sabtu (16/05/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan, jika pilkada digelar pada 9 Desember 2020, maka tahapannya harus dimulai kembali sejak bulan Juni 2020. Sejumlah akademisi pun mengungkapkan berbagai kendala atas ketidakpastian pelaksaanaan pilkada dari berbagai sisi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terkait praktik politik uang di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah menjadi dasar alasan praktik politik uang perlu diwaspadai jelang Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu believes the ad hoc supervisors (temporary) as the spearhead of election and election control. So Bawaslu needs to improve the competence of Ad hoc supervisors.

"The Ad hoc Panwaslu is the spearhead of Bawaslu supervision. Those who later go to the field more to conduct surveillance, but while maintaining integrity as an Adhoc supervisor," said Abhan Bawaslu Chairman when opening the launch of the Ad hoc Election Supervisory School Online, in Jakarta (Jakarta) 5/14/2020).