Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menyoroti bahwa efektivitas penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan masih menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala adalah perbedaan batas waktu dan mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam dua ajang demokrasi tersebut.
Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada 27 Agustus 2025. Dia mendorong pemerintah daerah setempat berkomitmen untuk mendukung secara anggaran pelaksanaan pemilihan ulang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai adanya penelitian dari forum atau masyarakat sipil pasca-pemilihan serentak menjadi salah satu bukti nyata kepedulian masyarakat terdahap demokrasi bangsa ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Bawaslu tidak hanya bekerja sesuai tahapan pemilu dan pemilihan. Melainkan, kata dia, memiliki tanggung jawab menguatkan demokrasi di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyampaikan efisiensi anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian/Lembaga
Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta informasi yang terdapat pada rumah data Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Jatim) ditampilkan ke publik. Hal itu agar publik bisa mengetahui dan menggunakan data pengawasan yang telah dilakukan pada Pemilihan 2024 lalu sebagai bahan penelitian bahkan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengawasan pemilihan
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Hal itu guna memperkuat demokrasi yang jujur dan adil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta evalusi dari berbagai elemen masyarakat salah satunya Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024. Evaluasi tersebut kata dia, demi memperbaiki pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang akan datang.
Kuningan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk turut membangun demokrasi Indonesia melalui keterlibatan langsung dalam Pemilu. Pasalnya dia mengatakan pemilu secara berkala merupakan karakteristik sebuah negara demokratis yang harus dijaga bersama-sama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta seluruh jajaran Bawaslu meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, kualitas pengawasan, dan penanganan pelanggarannya. Terlebih, kata dia, Bawaslu menjadi lembaga tepercaya kedua menurut Litbang Kompas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meraih penghargaan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu Paling Tepercaya. Penghargaan tersebut diberikan oleh Indopos.co pada momen hari ulang tahun (HUT) ke-4 di Jakarta, Senin, (3/2/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan evaluasi pengawasan Pemilihan 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, DKPP, dan Pemerintah.
Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum -
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) semakin memperbaiki kemampuannya dan meningkatkan kapasitasnya terutama kemampuan dalam pengawasan partisipatif. Dia mencontohkan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menempuh pendidikan lanjutan, atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat.
Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meresmikan Perpustakan dan Ruang Pertemuan guna memperluas literasi demokrasi kepemiluan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Perpustakaan Bawaslu harus bisa diakses seluruh masyarakat.
