Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri) punya kisah menarik menghadapi proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene mengisahkan, usaha maksimal tim PHPU Bawaslu Kepri melewati tetap bersemangat dengan sistem jemput bola pengumpulan dokumen hingga diterpa listrik padam.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro meminta jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang tidak mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 untuk belajar mengelola keuangan yang baik bersama Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Sebab, kegiatan mereka tidak sepadat Bawaslu kabupaten/kota yang mengawasi Pilkada Serentak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Sumatra Barat (Sumbar) mendengarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon legislatif (caleg) DPR/DPD/DPRD. Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan ada permohonan dari partai politik dan caleg.
"Ada enam (permohonan) dari Partai Nasdem, PPP, PAN, Berkarya, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat.Juga dari satu orang caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Pesisir Selatan," kata Surya di gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, gugatan kasasi kedua atas nama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait pelanggaran administrasi pemilu TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) bukan kompetensi absolut dari Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, gugatan tersebut semestinya melalui proses di KPU terlebih dahulu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Meskipun tersisa satu gugatan perkara sengketa hasil pemilhan legislatif (pileg), Bawaslu Daerah Iistimewa Yogyakarta (DIY) serius memberikan keterangan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Awalnya dua gugatan PHPU, tapi jadi satu, karena satu lagi tidak melanjutkan gugatannya," kata Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Sumatra Utara (Sumut) Henry Sitinjak mengatakan persiapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota legislatif (caleg) menjadi sebuah tantangan tersendiri. Henry mengaku banyaknya jumlah permohonan sengketa hasil pileg yang berjumlah 15 permohonan menjadi tantangan untuk menyatukan keterangan dari setiap Bawaslu di kabupaten/kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) tidak memberikan tambahan alat bukti dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif dengan agenda pemberian keterangan termohon (KPU), pihak terkait dan Bawaslu yang dijadwalkan pekan depan.
Anggota Bawaslu Kaltim Muhammad Ramli mengatakan, pihaknya tak berencana menambah alat bukti baru berdasarkan masukan dari Bawaslu pusat. Terlebih, dalam persidangan perdana, para pemohon tidak lagi menambah alat bukti baru.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely sudah menyiapkan perencanaan teknis menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif. Dengan komunikasi, dan konsolidasi apik dengan Bawaslu tingkat kabupaten/kota, Ely yakin jajarannya bisa memberikan keterangan secara objektif.
"Sesuai arahan Bawaslu RI, Kami (Bawaslu Maluku) merencanakan tahapan teknis menghadapi PHPU," kata Ely di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (11/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Muhammad Rofiudin menyatakan ada cerita yang menarik saat pihaknya menyiapkan kelengkapan dokumen untuk sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia bilang, lantaran membawa berkas setumpuk dan sibuk bekerja harus rela dimarahi pihak hotel.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Proses Bawaslu Sulawesi Barat (Sulbar) untuk menyelesaikan keterangan tertulis dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon DPR-DPRD di Mahkamah Konstitusi (MK) tidaklah mudah. Dia bercerita, harus menempuh waktu berjam-jam blusukan dari satu tempat ke tempat lainnya.
"Kami harus naik turun gunung untuk kumpulkan data-data hasil pengawasan selama Pemilu 2019," kata Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (10/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng) Ruslan Husen telah memberikan dua boks alat bukti kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya merasa terbantu atas asistensi dari tim Bawaslu.
"Alat bukti yang diserahkan ke MK sebanyak 2 boks. Isinya dokumen terkait hasil pengawasan, dokumen terkait penindakan pelanggaran, dan dokumen terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditangani oleh pengawas pemilu di provinsi Sulteng," kata Ruslan Husen di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengaku percaya diri menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPR di Mahkamah Konstitusi (MK). Jufri mengaku, bersama jajarannya sudah menyiapkan keterangan yang akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (16/7/2019) pukul 16.00 WIB.
"Keterangan sudah lengkap dan kerjakan dengan sangat teliti. Sehingga kami yakin tidak menemui hambatan," ungkapnya di Gedung MK, Rabu (10/7/2019).
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memaparkan catatan-catatan Bawaslu mengenai evaluasi permasalahan selama Pemilu 2019. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara Biannual International Conferences on Indonesian Politics and Governments yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) di Depok Jawa Barat, Rabu (10/7/2019).
Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, usulan DPR untuk memperpendek masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akibat ketegangan isu dalam gelaran Pemilu 2019. Namun dia meyakini, pengurangan masa kampanye belum tentu membuat pilkada tahun depan berjalan lancar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Guna memberikan keterangan atas sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi berbagai rintangan. Salah satu aral misalnya luasan jarak dan sulitnya akses dalam prosesi penyiapan dokumen dan data.
