Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan terkait permasalahkan daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, Bawaslu telah menginisiasi pertemuan antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KPU, dan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara (Sumut). Sidang atas laporan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 ini beragendakan pembacaan pokok laporan pelapor dan jawaban terlapor.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Fritz Edward Siregar didampingi Anggota Majelis M Afifuddin yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/19).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) dengan laporan Nomor 47/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau (kepri) dilanjutkan dengan agenda keterangan saksi dan pembuktian.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Fritz Edward Siregar didampingi Anggota Majelis M Afifuddin yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (19/06/19).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo memberikan waktu pihak terlapor KPU dan KPU Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan bukti-bukti dalam sidang lanjutan laporan Nomor 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 pada Jumat (21/6/2019) pukul 14.00 WIB.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu tetap menerima jawaban tertulis dari terlapor atas dua perkara di Provinsi Papua meskipun awalnya banyak salah ketik. Begitu demikian isi utama dari sidang laporan Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang dipimpin Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo didampingi dua anggotanya M Afifuddin dan Rahmat Bagja.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan rekrutmen pengawas Ad Hoc (sementara) untuk Pilkada 2020 yang digelar serentak untuk 270 daerah di Indonesia.
Abhan menyampaikan hal tersebut di hadapan 516 jajaran Bawaslu Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat menurutp Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawas Ad Hoc Tahun 2019 dan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan akan pentingnya silaturahim, sehingga ketika ada permasalahan akan mudah menemukan jalan keluarnya.
Lelaki yang biasa disapa Afif ini mengungkapkan, momentum halalbihalal pasca hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah amat penting. Baginya, di tengah situasi yang bergejolak seperti sekarang setelah Pemilu 2019 silaturahmi dinilai berhasil merekatkan elit politik yang bersitegang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, berbagai tindakan yang telah dilakukan Bawaslu terkait keberpihakan dan ketidaknetralan sejumlah kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan empat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut) melakukan pelanggaran administratif pemilu. Keempat PPK itu yaitu Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu, dan Kecamatan Ibu Utara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan KPU Maluku Utara tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Hal itu dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dengan perkara nomor 29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Ikbal H Djabid yang merupakan calon legislatif (caleg) anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Malut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Legislatif (Pileg) di Maluku Tengah dilanjutkan dengan mendengarkan empat saksi fakta pihak pelapor yaitu Nurmaila Abu Saleh. Laporan ini teregister Nomor 65/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan terlapor KPU Kabupaten Maluku Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Pujut untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Keputusan tersebut dibacakan ketua majelis Ratna Dewi Pettalolo didampingi Anggota Majelis Rahmat Bagja dan Mochammad Afifuddin untuk perkara laporan Nomor 023/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019) membeberkan upaya pengawasan dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan DPT (daftar pemilih tetap), masa kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan terlapor KPU Kota Depok tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Hal tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo didampingi anggota majelis Rahmat Bagja dan M Afifuddin.
"Mengadili, menyatakan KPU Kota Depok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum," kata Ratna di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).
Berita sidang sebelumnya:
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sidang lanjutan atas laporan Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 ditunda Rabu (19/6/2019) pukul 09.00 WIB. Hal ini dikarenakan belum siapnya alat bukti dari pihak terlapor kedua perkara. Sedangkan pihak pelapor telah menyerahkan sejumlah bukti dan saksi yang akan memberikan keterangan.
