Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Sumatra Utara (Sumut) Frida R Rasahan membeberkan alasan dirinya tidak membuat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Gunungsitoli. Meskipun gudang logistik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Gunung Sitoli terbakar pada Sabtu (4/5/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) Surya Efitrimen mengatakan, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung sempat dilakukan pembukaan kotak suara untuk dua TPS. Pembukaan dilakukan karena ada perubahan perolehan suara untuk PDI Perjuangan dalam pemilihan DPRD Kabupaten Sijunjung.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, ekspektasi publik besar terhadap Bawaslu untuk Pilkada Serentak 2020. Hal ini menurutnya berdasarkan hasil pengawasan Pemilu Serentak 2019.
Baca juga: Fritz: Keterangan Tertulis Bawaslu Diapresiasi Karena Strategi
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) mendapat apresiasi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat memberi arahan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, di depan perwakilan Bawaslu Provinsi, Kordiv Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, di Makassar, Sulawesi Barat, Rabu (17/7/2019).
Klungkung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sudah melakukan inventarisir SOP (standar operational procedure) penyelesaian sengketa menyambut perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat menjadi pembicara kegiatan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Inventarisir SOP Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Klungkung, Bali, Selasa (16/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengapresiasi kinerja Bawaslu karena dianggap telah berhasil mengarahkan Bawaslu daerah dalam hal memberi keterangan di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg).
Saldi mengatakan, apa yang telah dilakukan Bawaslu dalam memberikan arahan ke Bawaslu daerah sangat baik. Menurutnya, Bawaslu daerah dapat menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan yang sangat membantu majelis hakim.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kinerja Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2019 mendapat apresiasi Asian Network for Free Elections (ANFREL). Atas kerja baik itu, Bawaslu akan berbagi pengalaman kepada pemangku kepentingan kepemiluan hingga ke Asia Tenggara.
"Kami mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam mengawasi Pemilu 2019. Untuk itu juga, perlu ada penyebaran pengalaman Bawaslu kepada pemangku kepentingan kepemiliuan di Asia," ujar Excecutive Director ANFREL Chandanie Watawal pada audiens Bawaslu dengan ANFREL di Bawaslu, Selasa (16/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan keterangan terkait laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan pemilih sehingga menimbulkan kerugian jumlah suara oleh pemohon yaitu pihak PKS. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulsel Azry Yusuf yang didampingi Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi dalam sidang Perselisihan Hasil Peimlihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti gugatan pemohon terkait adanya selisih suara dalam penghitungan suara ulang (PSU) yang terjadi di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Lampung.
Sebelumnya dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan pemohon caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meyakini perolehan suaranya berkurang di TPS 2 Kelurahan Margaorejo karena adanya pembukaan kotak suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melaporkan KPU Kabupaten Rote Ndao ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, 15 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) tak dilaksanakan KPU setempat. Hanya satu PSU saja yang digelar KPU Rote Ndao.
"Secara bertahap Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menyampaikan rekomendasi PSU kepada KPU," ungkap Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Melpi Marpaung usai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu meski pendaftaran dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 lewat KPU. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, pengawasan pemilu membangun kecerdasan politik sekaligus turut aktif melakukan pemantauan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Jawa Timur (Jatim) memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (15/7/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin mengatakan, pihaknya mencabut data rekapitulasi untuk Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), di mana terjadi perbaikan data rekapitulasi yang berbeda antara DB1-DPRD Provinsi di Kota Ternate dan DA1 DPRD-Provinsi untuk Kabupaten Halbar.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, uang yang dipakai penyelenggara pemilu adalah uang rakyat. Dia mengatakan, uang dari pembayaran pajak itulah yang digunakan dalam program kerja-kerja Bawaslu sehingga perlu dipertanggungjawabkan.
"Dari pajak yang kecil, sampai yang besar uang Bawaslu berasal dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan," katanya saat menutup acara Sosialisasi ldentifikasi Temuan BPK dan Persiapan Audit Tematik Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Batam, Minggu (15/7/2019) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Papua menyampaikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) untuk wilayah Papua di Mahkamah Konstitusi (MK). Sekitar 1.200 alat bukti telah diserahkan ke panitera MK pada 12 Juli 2019 guna menghadapi 20 aduan sengketa peserta pileg.
