Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) tidak menjadi saksi dari salah satu pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimulai Selasa (9/7/2019).
Baca juga: Abhan Ingatkan Bawaslu Daerah Rekrut Pengawas Ad Hoc
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu serahkan keterangan tertulis terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 4 Juli 2019.
Penyerahan keterangan tertulis tersebut secara simbolik dilakukan oleh Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin bersama pimpinan Bawaslu dari lima provinsi. Kelima provinsi yang menyerahkan keterangan tertulis PHPU yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Barat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membuka focussed group discussion (FGD) evaluasi kinerja dan hasil pengawasan pemantau Pemilu 2019. Acara digelar di Kawasan Sabang Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).
Abhan mengatakan, kerja pemantau selama tahapan pemilu harus dievaluasi. Dia pun meminta para pemantau untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul dan menjadi hambatan dalam pemantauan Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan, Bawaslu melakukan inovasi dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain, menambah objek sengketa juga pengutamaan mediasi sebagai solusi.
Hal tersebut dikemukakan Bagja saat memberi arahan di hadapan para staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bidang mediasi dalam acara bertema Tugas, Wewenang, dan Pelaksanaan Mediasi Terkait Sengketa Penyelenggaran Pemilu yang berlangsung di Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu pernah menyelesaikan permasalahan peserta pemilu dengan latar belakang pekerjaan di anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, permasalahan calon Wakil Presiden Ma'aruf Amin hampir sama dengan perkara calon anggota legislatif dari partai Gerindra.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019, hakim MK menyatakan kewenangan menangani pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan bagian kewenangan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Seluruh pimpinan Bawaslu menghadiri sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam ruang siding tersebut, Ketua Bawaslu Abhan memperkenalkan seluruh timnya yang hadir dalam Ruang Sidang Utama MK.
Pimpinan yang hadir dalam sidang PHPU diantaranya Ketua Bawaslu Abhan dan keempat Anggota Bawaslu, yakni: Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Mochammad Afifuddin, dan Rahmat Bagja didampingi divisi hukum Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu tidak menerima laporan Nomor 71/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Laporan yang dibuat Mathea Mamoyao dianggap telah melewati batas waktu pelaporan atau dianggap sudah daluwarsa, yakni melewati tujuh hari sejak peristiwa diketahui.
Hal ini tertuang dalam Pasal 25 ayat 5 Perbawaslu Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Pelanggaran Pemilu TSM.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan KPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu calon anggota DPD daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara (Sumut).
Anggota Majelis Fritz Edward Siregar menuturkan, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara peserta pemilu dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pilpres oleh terlapor telah dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – KPU Provinsi Riau dinyatakan tidak melanggar adminitrasi pemiku oleh Bawaslu lantaran saksi yang diajukan pelapor tak menyaksikan secara langsung perbedaan hasil rekapitulasi.
Ketua Majelis Abhan menyatakan, laporan Nomor 44/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tak terbukti. Sebab, KPU Riau telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara sesuai prosedur. Menurutnya, hal tersebut sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyatakan, KPU Provinsi Riau tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD provinsi dan DPR.
Hal tersebut merupakan bunyi putusan sidang yang dibacakan Ketua Majelis Abhan, Rabu (26/6/2019). ‘’Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Selasa 25 April 2019,’’ kata Abhan.
Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin menekankan pentingnya pembuatan laporan kerja pengawasan. Sebab, nyatanya laporan tersebut juga bisa menjadi data pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK)
Hal tersebut dia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2019 Gelombang ke II di provinsi Bangka Belitung.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta maksimalkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Begitu kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu di Banjarmasin, Selasa (25/6/2019) yang dilaksanakan Bawaslu Kalsel.
Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah dalam sambutannya menyebutkan, acara ini sebagai bagian memperbaiki kualitas pemilu dengan mengevaluasi kinerja Gakkumdu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menjamin netralitas Pramuka. Sebagai salah satu pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) periode 2018-2023 dirinya menegaskan, kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka diisi oleh pejabat yang netral.
"Pramuka punya integritas, netral dan pengurus kwarnas sekarang, dari ketua Kwarnas dan sekjen adalah pejabat-pejabat yang netral," katanya saat melakukan audensi dengan jajaran pengurus Kwarnas di lantai 4 Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, pramuka adalah kader demokrasi bangsa. Pramuka memiliki peran penting dalam mengawal dan membangun demokrasi. Oleh sebab itu, menurutnya Bawaslu akan menindaklanjuti program kerja sama dengan Dewan Kerja Nasional (DKN) Gerakan Pramuka.
