• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Terima Alat Bukti Laporan Caleg DPD Dapil Sumut

Ketua Majelis Ratna Dewi Pettaloko dan Anggota Majelis Rahmat Bagja memeriksa alat bukti dari pihak pelapor dan terlapor di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juni 2019/Foto: Irwansyah

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar sidang lanjutan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda pengesahan alat bukti pelapor dan terlapor. Serta, mendengarkan jawaban terlapor dan saksi pelapor.

Pelapor Darmayanti Lubis merupakan calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan KPU sebagai terlapor.

Dalam pengesahan alat bukti pelapor yang diwakili oleh kuasanya hukumnya, Rio Ramabaskara membawa sejumlah alat bukti diantaranya surat permohonan salinan data C1 (catatan penghitungan suara di TPS), DAA1(hasil rekapitulasi tingkat kelurahan/desa), DA1(hasil rekapitulasi tingkat kecamatan).

Baca juga: Bawaslu Perintahkan KPU Klaten Perbaiki DAA1 di Trucuk dan Tulung

Sementara itu, telapor KPU yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Edho Rizky Ermansyah dan Muhtar Said membawa alat bukti seperti scan C1 dan DA1 yang dimasukan bentuk dalam bentuk digital.

"Izin yang mulia pada kesempatan kali ini kami menyampaikan alat bukti berupa dokumen elektronik. Jadi salinan-salinan dokumen itu kami masukan dalam dokumen elektronik dalam  CD," kata Edho Rizky di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Jakarta  Pusat, Jumat (21/6/2019).

Dalam sidang yang diketuai Ratna Dewi Pettalolo didampingi Anggota Majelis Rahmat Bagja, turut mendengarkan keterangan saksi dari pelapor yaitu Ilham Efendy.

Baca juga: Bawaslu Putuskan KPU Nias Selatan dan Tujuh PPK Tak Melanggar

Ilham mengatakan, jumlah suara yang dimasukkan KPU merugikan suara calonnya dalam hal ini Darmayanti Lubis. Pasalnya, menurut Ilham adanya perubahan angka dari C1, DA1, dan DAA1.

Pihaknya, lanjut Ilham, baru mengetahui adanya perbedaan angka antara C1, DA1, dan DAA1 setelah mendapatkan data dari Bawaslu Sumut.

"Data yang kami dapatkan dari saksi di daerah hanya tidak semua daerah memiliki saksi, lalu setelah mengimput data yang ada kami meminta salinan C1, DA1 dan DAA1 dari Bawaslu Sumut," jelasnya.

Dalam kesempatan itu majelis meminta saksi dan pelapor untuk menunjukan perubahan data dari C1, DAA1, dan DA1 yang dimaksud oleh saksi serta disaksikan pula pihak terlapor.

Baca juga: Afif: Bawaslu Bertugas Memastikan Pemilu Adil dan Demokratis

Ketua Majelis Ratna Dewi lalu mengumumkan sidang selanjutnya dilaksanakan Senin, (24/6/2019).

"Sidang selanjutnya akan dilaksanakan hari Senin, pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dan pemeriksaan alat bukti tambahan dari terlapor maupun terlapor," sebut Ratna.

Editor: Ranap Tumpal HS

 

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

 

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu