Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan tepat secara cepat, efektif, dan efisien. Hal ini menurutnya penting mengingat waktu tahapan Pemilu Serentak 2024 tak lama lagi, yakni sudah dimulai Februari tahun depan.
Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menginginkan kerja kehumasan Bawaslu tidak hanya sebagai publikasi dan dokumentasi semata, namun dapat menjalankan fungsi advokasi dan klarifikasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan Pemilu Tahun 2024 akan lebih kompleks dari pemilihan sebelumnya. Pasalnya dia menyadari keadaan dan situasi pandemik tidak dapat diprediksi ke depannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja membuka diskusi kelompok terpumpun bertema Sinergitas Antarlembaga dalam Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 bersama KPU, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui daring.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh siap menyelenggarakan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan tahapan, program, dan jadwal yang ditetapkan KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Adanya Penggantian Antar-Waktu (PAW), Ketua Bawaslu Abhan melantik seorang Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Papbar) dan sembilan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dia menyatakan langkah ini dilakukan agar proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Serentak Tahun 2024 dapat lebih maksimal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meenjabarkan permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 yang kemungkinan dapat terulang kembali pada Pemilu 2024.
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi persolan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan kerangka hukum yang ada di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan parameter integritas penyelenggara pemilu telah diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu. Hal itu menurutnya menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara dalam bekerja.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan terhadap rancanangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual (verfak) partai politik. Bawaslu menilai akan ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan DKPP dengan agenda mendengarkan penyampaian kesiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Bawaslu menyampaikan empat rekomendasi penataan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap jumlah keterwakilan perempuan untuk pengawas pemilu semakin besar dalam perekrutan periode mendatang. Meski belum memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%, menurutnya Bawaslu bakal melakukan perbaikan, baik secara kualitas dan kuantitas pelibatan perempuan sebagai pengawas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menghadiri secara virtual sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2021 pascapemungutan suara ulang yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (30/8/2021).
Surakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap, penegakkan hukum terhadap berita hoaks di media massa ketika pemilu, tidak jadi faktor utama dalam proses literasi media di era demokrasi. Hal itu disampaikannya melalui daring saat membuka materi webinar "Peran Media dan Akselerasi Demokrasi" oleh Bawaslu Kota Surakarta, Sabtu (28/8/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka persiapan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024, KPU pun melakukan persiapan penyusunan peraturan KPU (PKPU) mengenai verifikasi dan pelaksanaan partai politik (parpol). Bawaslu pun turut menghadiri Diskusi Kelompok Terpumpun tersebut untuk memberikan masukan dan tanggapan atas draft yang telah disusun.
