Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta adanya sinergi dari fungsi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang dimiliki Bawaslu Provinsi dan fungsi pembinaan yang dilaksanakan bagian Sumber Daya Manuy (SDM) Bawaslu RI (pusat). Hal ini baginya penting dilakukan sinergi agar pembinaan serta keberadaan kelembagaan Bawaslu sesuai mandat UU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam forum internasional keempat, Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ) yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), Bawaslu terpilih sebagai Presiden GNEJ. Jabatan ini menggenapi Wakil Presiden GNEJ dari perwakilan Asia yang sebelumnya sudah disandang sejak tahun 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri forum internasional keempat Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ) yang dilakukan secara daring (dalam jaringan). Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan lima tantangan demokrasi pada masa ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai sengketa proses pencalonan dalam tahapan verifikasi partai politik (Parpol) calon peserta pemilu sangat mungkin terjadi. Itu disebabkan adanya Keputusan KPU yang mungkin saja dianggap merugikan calon peserta pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan keadilan pemilu merupakan keniscayaan dalam setiap terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Ada empat indikator keadilan pemilu yang diutarakan Bagja saat webinar dengan tajuk Refleksi Pilkada 2020 menuju Pemilu dan Pilkada 2024 secara daring, Senin (18/10/2021)
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta barang dugaan pelanggaran pemilu hasil penanganan pelanggaran yang tersimpan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu diatur detail pengelolaannya. Menurutnya, Unit Pengeloa Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) yang menjadi unit khusus yang mengelolanya dapat bekerja dengan baik.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap adanya pelatihan dan pembinaan terintegrasi tiap divisi dan bagian secara sistematis. Hal ini baginya amat penting agar pengetahuan, kerja, dan koordinasi bisa berkelanjutan dan saling melengkapi.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan perlunya mempersiapkan secara matang kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan struktur kelembagaan organisasi menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Terbatasnya anggaran dengan berbagai kendala dan tantangan yang ada menurutnya perlu dirumuskan agar mendapatkan solusi secara efektif dan efisien.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jajaran komisioner beserta lejabat struktural eselon I di lingkungan Bawaslu menghadiri program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh KPK, Kamis (14/10/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mendapat kunjungan dari jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya tambahan literasi kalangan muda dalam pengawasan pemilu. Dirinya menyambut baik niatan jajaran GAMKI yang berencana ambil bagian sebagai pemantau pemilu.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu sekaligus penulis Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilu 2020 Ratna Dewi Pettalolo berharap isu dalam buku tersebut dapat menjadi inspirasi dan referensi untuk dijadikan bahan penelitian bagi mahasiswa. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan bedah buku di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mempresentasikan inovasi dan kolaborasi dalam bentuk video terkait keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Bawaslu kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Presentasi ini merupakan pendalaman dan penjelasan video yang telah dikirimkan dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik 2021.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlunya perbaikan sistem hukum yang meliput tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, akan lebih efektif apabila dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada lebih mengedepankan sanksi adminitrasi ketimbang sanksi pidana.
