Bawasu Sampaikan Aduan Etik ke DKPP Paling Banyak Soal Profesionalitas
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan dari data yang dihimpun dari divisi SDM dan Organisasi Bawaslu tahun 2020, soal profesionalitas menjadi aduan paling banyak yang dilaporkan ke DKPP. Hal ini menurutnya menjadi catatan perbaikan ke depannya untuk tidak terulang di Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Bawaslu Harap Pengawasan Partisipatif Kembali Jadi Program Prioritas Nasional
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap program pengawasan partisipatif dapat kembali menjadi program prioritas nasional. Karena itu, dia berharap laporan kegiatan pengawasan partisipatif tersusun dengan baik.

KPU-Bawaslu Samakan Persepsi Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan perlunya penyamaan persepsi KPU dan Bawaslu tentang frasa 'tindak lanjut' hasil penanganan pelanggaran administrasi pemilihan (pilkada).

Diskusi Peradilan Khusus Pemilu, Abhan Ceritakan Dinamika Sengketa Hasil Pemilihan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menceritakan dinamika kewenangan perselisahan hasil pemilihan, mulai dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) hingga peradilan khusus.

Dewi: Belum Ditetapkannya Jadwal Pemilu Berpotensi Munculkan Masalah Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang belum ditetapkannya jadwal pemungutan suara untuk pemilu, berdampak pada minimnya waktu persiapan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam menyusun aturan pelaksanaan.

SKPP Tingkat Lanjut Gelombang Kedua, Abhan: Sudah Lengkap Ilmu Kepemiluan dan Pengawasan
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) gelombang kedua di Bogor, Jawa Barat, Senin (15/11/2021). Ketua Bawaslu Abhan menyatakan para kader SKPP tingkat lanjut ini merupakan warga bangsa terpilih yang memperoleh ilmu lengkap tentang kepemiluan dan kepengawasan.

Dengar Masukan Bawaslu, Komite I DPD Dorong Benahi Regulasi Pemilu dan Pilkada
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mendengar masukan dari Bawaslu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati untuk mendorong pembenahan regulasi yang dianggap tumpang tindih dan multi-tafsir untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kesepakatan tersebut diraih dalam Rapat Kerja (Raker) Bawaslu dengan DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Senin, (15/11/2021).

Bawaslu Kaji Sistem Informasi Manajemen Perkara Penanganan Pelanggaran
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu mengkaji penggunaan teknologi dalam pengolahan data pelanggaran pemilu. Dalam hal ini Bawaslu bakal menyusun sistem informasi manajemen perkara yang diusulkan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Nur Hidayat Sardini sebagai tindak lanjut dari kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.

Peserta SKPP Tingkat Lanjut Asal Bali Siap Pelopori Gerakan Sadar Demokrasi
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ayu Mirah Dwiyanti, peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) asal Provinsi Bali akan mengaktualisasikan dirinya dalam 'Bali Gradasi' sebagai akronim dari Gerakan Sadar Demokrasi Bali. Gerakan ini bakal dia inisiasi lantaran melihat kondisi demokrasi yang ada di Bali yang masih banyak diwarnai praktik politik uang.

Bawaslu Diskusikan Konsep Pembaharuan Sentra Gakkumdu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta hasil rapat koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pusat pekan lalu di Raja Ampat dijadikan sebagai bahan penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) atau peraturan bersama tentang Sentra Gakkumdu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Tutup SKPP Tingkat Lanjut Gelombang Pertama, Afif: Terpenting Punya Perspektif Pengawasan secara Utuh
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat lanjut gelombang pertama telah resmi berakhir. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meyakini para kader pengawas partisipatif akan mampu mengubah wajah demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Persiapan Pengawasan Pemilu 2024, Fritz: Kapanpun Waktu Pelaksananya Bawaslu Siap
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan persiapan yang tengah dilakukan Bawaslu hingga waktu Pemilu Tahun 2024 diputuskan. Walau begitu dia menegaskan kapanpun tanggal Pemilu 2024 ditetapkan, Bawaslu akan siap.

Kepada Awak Media, Abhan Sampaikan Beberapa Isu Krusial Pemilu dan Pilkada 2024
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan ada beberapa permasalahan yang menjadi isu krusial menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi publik bersama awak media di Serang, Provinsi Banten, Kamis (11/11/2021).

Tutup Pembekalan PAW 33 Anggota Bawaslu daerah, Abhan Minta Jangan Ada Penyalahgunaan Wewenang
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan kepada 33 anggota Bawaslu daerah pengganti antarwaktu (PAW) agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota Bawaslu. Dia menegaskan tugas dan amanat lembaga pengawas pemilu yang diberikan undang-undang sangat berat.

Kunjungi Kantor Bawaslu Cilegon, Fritz Jelaskan Banyak Kantor Bawaslu Daerah Masih Sewa
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Kota Cilegon, Provinsi Banten bersama rombongan awak media. Dia menjelaskan masih banyak kantor Bawaslu di daerah yang masih menyewa dan lokasinya menjorok ke dalam wilayah pemukiman.