Dikirim oleh Reyn Gloria pada
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam forum Penguatan Kelembagaan Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, serta Evaluasi Prioritas Nasional PDPB Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (20/7/2026). Foto: Pemberitaan dan Publikasi Bawaslu RI.


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Evaluasi Prioritas Nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Perihal ini, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akurasi data menjadi pondasi dasar dalam melakukan pengawasan.

Menurutnya, ada tiga hal yang perlu dilakukan saat Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota memberikan saran perbaikan yaitu peristiwa harus konkrit. Jadi, dia menegaskan tidak ada penjelasan berdasarkan praduga dan asumsi semuanya harus berdasarkan fakta lapangan, bukan dugaan.

"Kedua ketika berikan saran perbaikan harus ada buktinya, jangan asumsi. Ketiga setiap saran perbaikan harus jelas dasar hukumnya. Ini penting supaya begitu bawaslu kasih saran perbaikan tidak ada alasan KPU mengabaikan dan menolak," kata dia dalam forum Penguatan Kelembagaan Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, serta Evaluasi Prioritas Nasional PDPB Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Lolly menegaskan kalau hal-hal ini tidak diperhatikan, maka kesalahan pemilu lalu akan terus berulang. Dia mencontohkan, setiap Bawaslu ingin memberikan perbaikan data pemilih, itu akan selalu merujuk pada data pemilu sebelumnya.

"Pastikan jejak pengawasan sebelumnya tidak hilang, dan rekap sebab itu jejak perjuangan. Jangan cuma cek data hari ini, tetapi cek data sebelumnya. Sebab yang kita bangun memori kerja pengawasan yang berdampak pada kualitas," ucap dia.

Anggota Bawaslu Puadi pun melihat PDPB menjadi program yang sangat strategiss sehingga data pemilih yang akurat, valid dan mutakhir menjadi jantung bagi penyelenggara pemilu. Maka, dia meminta jajaran Bawaslu dapat memastikan pemutakhiran data pemilih akurat atau tidak.

"Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota harus punya kemampuan agar kesalahan semakin berkurang melalui pengawasan yang efektif berbasis data. Supaya tidak dibilang data hoaks," tegas Puadi. 

Dia mengapresiasi setiap kinerja jajaran di daerah, karena menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini menurutnya memperlihatkan semangat perbaikan yang tumbuh di seluruh penjuru Bawaslu.

"Tetap jangan berpuas diri semoga sinergi bisa terbangun lebih kuat karena kita tahu tiap provinsi berbeda persoalan dan masalahnya. Butuh praktek yang baik dan merumuskan strategi pengawasan yang efektif," jelasnya.

Editor: Hendi Poernawan
Foto: Reyn G

Anggota Bawaslu Puadi dalam forum Penguatan Kelembagaan Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, serta Evaluasi Prioritas Nasional PDPB Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (20/7/2026).