Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para pemohon sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menghadiri acara Penyerahan Hasil Perolehan Suara dan Data Pemilih Terakhir Pemilu Tahun 2019 oleh KPU di Jakarta, Rabu (29/9/2021). Penyerahan data ini merupakan bagian transparansi dan keterbukaan informasi penyelenggara pemilu menyonsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan parameter keseuksesan Pemilu dan Pilkada 2024 di tengah pandemi covid-19, yaitu terselenggaranya pemilu dan pilkada yang demokratis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mulai menyusun naskah kajian pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu menyongsong gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024. Penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi, di Jakrta, Selasa (28/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengakui partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sehingga potensi kecurangan dalam tahapan bisa ditekan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai program peningkatan kapasitas perempuan untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi menjadi anggota penyelenggara pemilu periode 2022-2027.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui Bawaslu tidak memiliki akses secara langsung terhadap laporan dana kampanye versi lengkap. Sehingga hal tersebut menurutnya Bawaslumembuat harus melihatnya melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) yang dikelola KPU.
Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, Bawaslu terus berupaya menjadi lembaga yang terbuka bagi publik yang ingin mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu maupun pilkada. Beberapa hal telah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan standar penilaian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menerima audiensi dari tiga lembaga pemantau pemilu yaitu Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Kode Inisiatif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam kesempatan ini, dirinya menjelaskan terkait beberapa tanggapan terkait rekomendasi yang diberikan untuk menghadapi di Pilkada Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berencana membentuk tim khusus dari berbagai biro di Bawaslu sebagai tim yang bekerja khusus mengawasi media sosial selama tahapan Pemilu Serentak 20204 dilaksanakan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengapresiasi penelitian yang berhasil ditelurkan penggiat demokrasi Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) berjudul 'Gangguan Terhadap Hak Memilih; Fenomena dan Upaya Penanggulangan'. Dia pun memberikan beberapa masukan serta berharap penelitian tersebut ada kelanjutannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya harmonisasi antara Undang-undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada). Harmonisasi ini menurut dia khususnya mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, penegakan hukum, dan sinkronisasi Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pedoman penyelesaian sengketa proses pemilu bagi publik yang disusun oleh Bawaslu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya atau peraturan yang setara. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bagi Publik di Jakarta, Selasa malam, (22/9/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan usulan penganggaran tahun 2022 dalam acara Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), DKPP, KPU dan Bawaslu di Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meyakini Bawaslu mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, Bawaslu bakal terus melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana hibah ke seluruh Bawaslu Kabupaten/ Kota.
