Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan penggunaan editor dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat dibutuhkan. Hal ini agar Bawaslu provinsi/kabupaten/kota mampu menyusun kerja-kerja hasil pengawasan dalam keterangan tertulis sistematis, efektif, dan mudah dipahami.

Menurutnya, penyusunan keterangan tertulis PHP sama halnya dengan mekanisme publikasi berita. Dalam hal ini, kata Fritz, naskah berita perlu diperiksa terlebih dahulu oleh editor.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah mendapatkan sembilan aduan yang masuk di kanal 'laporkan' bawaslu.go.id. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan dari sembilan aduan itu, terdapat satu aduan yang diduga melanggar Pasal 62 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada.

Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 105 kampanye aktif di media sosial, padahal berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 iklan kampanye baru dapat dilaksanakan 14 hari sebelum hari dimulainya masa tenang.

Dari 105 kampanye aktif itu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan ada 49 iklan kampanye aktif sampai 21 Oktober 2020. Lalu 12 iklan kampanye aktif sampai 29 Oktober 2020, 20 iklan kampanye aktif sampai 6 November 2020, dan iklan 24 kampanye aktif sampai 13 November 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemungutan suara Pilkada 2020 akan diselenggarakan tiga minggu lagi, sayangnya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok dalam pelanggaran pemilihan. Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN.

Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan dari 1.038 pelanggaran, 934 merupakan temuan Bawaslu sedangkan 104 laporan masyarakat. Dari data tersebut KASN telah mengeluarkan rekomendasi 938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan elemen kunci sukses pengawasan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikannya dalam webinar nasional yang diadakan KPK bertema "Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020", di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta alat kerja pengawasan pemungutan dan penghitungan suara tidak menghilangkan substansi kerja pengawasan. Menurutnya Pengawas TPS tidak boleh terbebani pekerjaan administratif yang justru mengabaikan kerja pengawasan Pilkada 2020.

Sambas, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Desa Lumbang Kecamatan Sambas menjadi desa antipolitik uang pertama di Kabupaten Sambas. Bawaslu Kabupaten Sambas turut menggandeng para mahasiswa sekitar untuk melawan politik uang supaya Pilkada 2020 berlangsung bersih dan adil.

Dari kelompok mahasiswa, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sambas (Ikmas) Pontianak dan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Desa Lumbang (IMADL) menjadi penggerak pendidikan politik di masyarakat. Ketua Bawaslu Sambas Ikhlas mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan para intelektual muda itu.

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Di acara Penguatan Sinergitas Pelaksaan Pilkada Serentak di Provinsi Gorontalo bersama Bawaslu, DKPP, KPU. Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan empat syarat pilkada dapat berjalan dengan baik.

Empat syaratnya menurut Abhan yaitu pertama kerangka hukum yang kuat, kedua dukungan anggaran yang cukup, ketiga kesiapan teknis penyelenggaraan yang matang, dan keempat penerapan protokol Covid-19 yang ketat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan melakukan pengambilan sumpah dan janji pengganti antarwaktu (PAW) Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Inong dilantik sebagai salah satu pimpinan Bawaslu Sulteng untuk sisa masa jabatan periode 2017–2022.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selama sepuluh hari kelima tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020, Bawaslu menemukan 31 orang pengawas pemilu/pilkada mendapat kekerasan saat menjalankan tugas. Demikian diutarakan Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu melalui melalui keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

"Selama periode 5 hingga 14 November, setidaknya 31 orang orang pengawas pemilu/pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada mendapat kekerasan saat menjalankan tugas," ujarnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Selama sepuluh hari kelima kampanye, 398 kegiatan tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran covid-19 telah ditindak Bawaslu. Penindakan itu terjadi pada periode kampanye 5 hingga 14 November 2020. Demikian diungkapkan Anggota Bawaslu Mochammad Afiffuddin.

Gorontalo, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum-
Ketua Bawaslu Abhan memberikan pengarahan saat menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah Pengawas TPS se-Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, Senin 16 November 2020. Abhan mengatakan ujung tombak  pengawasan ada pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara yang disaksikan pertama kali oleh pengawas TPS.

Jakarta, Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah melindungi pengawas di lapangan yang terkena intimidasi, meskipun itu bagian dari risiko pekerjaan pengawasan. Jika ditemukan, dia perintahkan kejadian tersebut dijadikan temuan kemudian dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Lampung Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan), Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat, (13/11/2020). Dia memberikan tips untuk para ketua dan anggota Panwascam Panengahan menjadi mediator handal dalam setiap penanganan pelanggaran sengketa pilkada, baik sengketa administrasi, sengeketa kode etik, dan pelanggaran protocol kesehatan pada masa kampanye pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebutkan tiga pandangan dimensi Bawaslu terhadap pelaksanaan sistem informasi rekapitulasi secara elektronik (Sirekap).

Dimensi pertama menurut Afif soal regulasi atau aturan hukum.  Dia mengatakan Bawaslu mengapresiasi atas segala bentuk inovasi dari kemajuan teknologi informasi hanya saja harus sesuai dengan aturan yang berlaku.