Berita

Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Purworejo merekomendasikan salah satu pejabat eselon II berinisial SB ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) lantaran melanggar netralitas ASN. SB terbukti memberikan like dan komentar pada postingan status akun facebook milik salah satu tim kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo.

Postingan facebook tersebut berisi foto dan narasi kegiatan sosialisasi calon bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 yang kemudian di _like_ dan diberi komentar oleh akun facebook pribadi milik SB.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berkoordinasi dengan Tim Siber Mabes Polri guna memperkuat pengawasan konten di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pengawasan serta penindakan konten negatif di media sosial (medsos) dalam Pilkada 2020 membutuhkan peran banyak pihak, salah satunya Tim Siber Bareskrim Polri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan tiga pejabat eselon II menjadi Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi. Pelantikan dilakukan di Kantor Bawaslu Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meyakinkan dalam keadaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu melakukan pengawasan elektoral dan non-elektoral seperti protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19. Untuk itu, dalam pelaksanaan pilkada kali ini, dirinya berharap bukan hanya menghasilkan pemilihan yang luber dan jurdil (langsung; umum; bebas; dan rahasia serta jujur dan adil), tetapi juga memastikan tetap sehat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendorong KPU untuk membuat aturan guna memperbanyak peserta Pilkada Serentak 2020 untuk memasang iklan kampanye di televisi dan radio secara adil dan merata. Hal ini menurutnya solusi terhadap keterbatasan akses daring (dalam jaringan) khususnya daerah-daerah yang tak terjangkau internet.

Kendal, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kendal menemukan tujuh data terindikasi invalid sebab belum lahir namun masuk daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Kendal. Temuan tersebut didapatkan Bawaslu Kendal saat pencermatan administrasi dan pencermatan faktual.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kendal Achmad Ghozali menjelaskan pengawasan DPS melalui pencermatan administrasi faktual dilakukan guna memastikan akurasi daftar pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah meregister 59 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan bakal paslon yang gagal lolos. Berdasarkan data hingga Selasa (29/9/2020) total permohonan penyelesaian sengketa mencapai 105 kasus.

"Sengketa paling banyak terjadi di 91 kabupaten, 12 kota dan 2 provinsi," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam diskusi daring Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan : Utopia Atau Relita? di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Polewali Mandar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Polewali Mandar (Polman) menemukan 34 data ganda hasil dari pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksananakan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (29/09/2020). Kegandaan data itu berdasarkan data berbintang yang diterima dari KPU.

Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Sumarding mengatakan, pihaknya masih menemukan banyaknya kegandaan data, dengan masih adanya tanda bintang dari hasil pengawasan dan pencermatan.

Kajen, Badan Pengawas Pemilihan Umun-  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan tengah pandemi Covid 19 terdapat dua misi penting yaitu soal keselamatan manusia dan menegakan kedaulatan negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melalui Kelompok Kerja (Pokja) Protokol Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada 2020 yang berisi Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian akan memperkuat koordinasi pengawasan penegakkan hukum pelanggar protokol kesehatan.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta jajarannya menggunakan anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas terkait dengan Pilkada 2020. Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahapan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dihadiri Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Yogyakarta, Selasa (29/9/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan ASN melakukan pelanggaran netralitas. Sebab menurutnya petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional yang diadakan AIPI bersama KASN bertajuk 'Solusi Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2020' di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Rembang – Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan sebanyak 1.834 pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak memenuhi syarat (TMS). Data tersebut diperoleh jajaran Bawaslu Rembang saat melakukan pencermatan DPS pada 19 - 28 September 2020.

Terhadap temuan itu, Anggota Bawaslu Rembang M. Maftuhin menyebut akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Rembang atas temuan dalam pencermatan DPS yang sudah diumumkan sebelumnya.

Wonosobo - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil identifikasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo setidaknya ada sekitar 600 pemilih yang akan berusia 17 tahun antara bulan Juli hingga 9 Desember mendatang. Untuk itu, pihaknya mendorong pemilih pemula yang berusia genap 17 tahun antara bulan Juli hingga 9 Desember mendatang bertindak aktif melakukan perekaman data diri di kantor Disdukcapil maupun di kecamatan terdekat.

Curup, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar berharap masyarakat Rejang Lebong berani menyatakan tolak politik uang dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Jadilah pemilih yang bukan sekadar memilih. Tapi jadilah yang berperan untuk menentukan siapa yang patut untuk jadi pemimpin. Berantas budaya politik uang," tegas Fritz.

Hal itu diungkapkannya saat meresmikan Desa Sumber Urip sebagai desa Anti Politik Uang di Kabupaten Rejang Lebong, Senin (28/09/2020).