Berita

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memasikan mengawasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) Pemilu 2019. Hal itu disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin pada pembukaan peluncuran buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta, Kamis, (27/12/2018).

“Bawaslu akan memastikan mengawasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada 2 Januari 2019 mendatang. Pada saat yang sama, Bawaslu juga harus mengawasi semua penerimaaan dan sumbangan termasuk pengeluaran kampanye,” ujar Afif.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia dapat memperkaya prespektif baru dalam pengawasan Pemilu. Hal ini disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin saat memberikan sambutan dalam peluncuran Buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta, Kamis, (27/12/2018).

“Buku ini dapat memperkaya prespektif dan menambah keterampilan dalam pengawasan Pemilu,” ujar Afif

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan Buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta, Kamis, (27/12/2018). Buku ini dibuat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi Pemilu menjelang Pemilu serentak tahun 2019 dan mendukung tegaknya prinsip transparasi dan akutanbilitas dalam pengawasan pemilu di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) netral untuk bersikap dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2019. Menurut Abhan, sangat tidak bijaksana jika status ASN dan jabatan dimanfaatkan untuk memihak calon tertentu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang disampaikan kuasa hukum Osman Sapta Odang (OSO), Herman Kadir, terhadap KPU RI.

Dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Kamis, (20/12/2018), Ketua Bawaslu, Abhan, menyampaikan, Kuasa Hukum OSO melaporkan dugaan tindak pidana pemilu, karena KPU dinilai tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung dan PTUN. Hal ini dinilai melanggar Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilu serentak 2019, Bawaslu sampai jajaran ketingkat bawah berkomitmen menjaga netralitas dan integritas sebagai pengawas Pemilu.

Gudang penyimpanan kotak suara milik KPU Kabupaten Badung, Bali mengalami kerusakan. Hujan deras yang terjadi pada 8 Desember 2018 menyebabkan tembok pembatas parit dekat gudang penyimpanan jebol sehingga luapan air masuk ke gudang penyimpanan logistik Pemilu. Hal ini menyebabkan kerusakan kotak suara dan bilik suara. KPU Kabupaten Badung mencatat, terdapat 2.065 Kotak suara dan 110 bilik suara yang rusak akibat luapan air tersebut dan telah menyampaikan kondisi tersebut ke KPU RI untuk mendapat penggantian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjelang Pemilu Tahun 2019.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menyampaikan, Bawaslu akan meningkatkan kerjasama pengawasan yang selama ini sudah dilakukan dengan PPATK terkait temuan dan laporan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila ada temuan PPATK yang masuk dalam tindak pidana pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pencegahan adalah salah satu kunci untuk mengurangi pelanggaran Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat menerima Kunjungan Perwakilan Asia Democracy Network (ADN), di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, (17/12/2018). Maksud kedatangan rombongan ADN ini adalah untuk mempelajari dan berkonsultasi tentang Pemilu yang ada di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendapat kunjungan dari perwakilan Asia Democracy Network (ADN), Senin, (17/12/2018). Perwakilan tersebut diterima langsung oleh Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu RI. Dalam kunjungannya ADN ingin belajar dan mengetahui Pemilu yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Afifuddin menjelaskan tentang tugas dan fungsi Bawaslu.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Muhammad Afifuddin, menyatakan, media sangat membantu Bawaslu dalam menginformasikan apa yang boleh dan tidak boleh dalam pemilu. Sementara tugas Bawaslu sendiri adalah mengawasi apa yang tidak boleh. Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Pengawasan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2019 di Tangerang Selatan, Senin (17/12/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mengapresiasi kinerja KPU yang telah menyelesaikan DPTHP-2 Pemilu 2019, dan memberikan sejumlah syarat terkait perbaikan penyempurnaan DPT Pemilu 2019.

Terkait kerja keras KPU dalam menyelesaikan persoalan DPTHP-2 Pemilu 2019, Bawaslu apresiasi, tetapi Bawaslu berikan beberapa syarat untuk perbaikan penyempurnaan, kata Ketua Bawaslu RI Abhan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Penyempurnaan DPTHP-2, di Hotel Paninsula, Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan kepercayaan publik  terhadap penyelenggara pemilu harus dijaga. Hal tersebut guna memastikan proses pemilu ini berkualitas dan bermartabat serta menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Menurutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan menjalankan tugasnya secara kredibel. Serta, sambungnya, bekerja dengan standar etika yang tinggi.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Abhan, menyatakan, laporan hasil pengawasan Bawaslu merupakan bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja Bawaslu. Hal itu disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Semarang, Kamis (13/12/2018).

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau mempercayai isu atau informasi yang menyebar dijejaring media sosial yang belum terbukti kebenarannya. Jangan mudah percaya. Ini tahun politik. Medsos bisa dijadikan sarana saling menjatuhkan.