Berita

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Kewenangan yang besar yang diberikan kepada Pengawas Pemilu harus dijawab dengan kinerja yang besar. Kinerja yang besar didukung dengan integritas dalam melaksanakan tugas.

Ketua Bawaslu RI Abhan menjelaskan, kewenangan bertambah dalam hal penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Output dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ini berupa putusan yang akan menjadi landasan bagi pihak terkait.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka persiapan menghadapi pemilihan umum tahun 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi  Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pihak termohon dalam persidangan MK.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jajaran Pengawas Pemilu dituntut bekerja maksimal dengan didasari semangat Pancasila dalam mengawal proses demokrasi. Jelang Pemilu 2019, banyak pekerjaan yang akan dihadapi oleh pengawas.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat menyampaikan arahan pada upacara memeringati Hari Kesaktian Pancasila di halaman Gedung Bawaslu, Senin (1/10/2018).

Sleman, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya penolakan dan pencegahan pelanggaran pemilu, terutama praktik politik uang, masyarakat Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi DI. Yogyakarta mendeklarasikan diri sebagai Desa AntiPolitik Uang pada Pemilu 2019, Minggu (30/09/2018).

Kendari, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam melaksanakan penindakan pelanggaran, Sentra Gakkumdu harus paham perbuatan mana yang termasuk pidana Pemilu dan bukan pidana Pemilu. Apalagi pada tahapan kampanye yang berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran.

Dewi menjelaskan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kampanye bukan hanya dengan cara kampanye konvensional, tapi juga memanfaatkan media sosial. Kampanye di dunia maya ini, menurut Dewi, rentan terjadi pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dengan tujuh pemohon yaitu dua partai politik dan lima bakal calon legislatif, di Ruang Mediasi, Gedung Bawaslu, Jumat (28/9/2018).

Mataram, Badan Pengawas Pemilu – Evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah penting bagi pengawas pemilu untuk menjadi bahan penyempurna bagi kekurangan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2018. Di samping itu, dengan  evaluasi kekurangan tersebut bisa diperbaiki dan pengawas pemilu dapat mengatur strategi pengawasan pemilu 2019. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Mataram, Sabtu (29/9/2018).

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus meningkatkan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan Pemilu 2019, termasuk di Sumatera Barat.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, netralitas ASN termasuk salah satu kerawanan pelanggaran Pemilu 2019 di Sumatera Barat. "Sudah jadi tugas pengawas untuk memastikan netralitas ASN," ujar Afif dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Pemilu 2019 di Padang, Kamis (27/9/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu terus berupaya meningkatkan kemampuan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya dalam melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran. Hal ini guna menihilkan potensi terjadinya kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran di daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Proses perekaman KTP elektronik yang belum selesai hingga Desember 2018 memengaruhi tingkat kerawanan Pemilu 2019. Berdasarkan analisa kerawanan per tahapan Pemilu 2019, pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih disimpulkan, 224 kabupaten/kota (43,6 persen) termasuk dalam kategori rawan tinggi.
Hal tersebut terungkap dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang diluncurkan Bawaslu, Selasa (25/9/2018). Adapun, 290 kabupaten/kota (56,4 persen) terkategori rawan sedang. Tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rawan rendah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang baru saja diluncurkan Bawaslu di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengungkapkan apresiasinya terhadap IKP 2019 yang dapat dijadikan rujukan semua pihak dalam mengantisipasi sebuah kerawanan dalam Pemilu. Ia menambahkan, Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018 yang telah berlangsung secara damai dan demokratis salah satunya karena adanya IKP yang disusun dan dilahirkan Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, Selasa (25/9/2018). Dari hasil penelitian Bawaslu, 176 kabupaten/kota atau setara dengan 34,2 persen terkategori rawan tinggi terpapar praktik politik uang dan tidak ada satu daerah pun yang terkategori rawan rendah dalam dimensi praktik politik uang.

Sedangkan, 338 kabupaten/kota atau setara dengan 65,8 persen masuk dalam kategori rawan sedang pada dimensi praktik politik uang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang baru saja diluncurkan oleh Bawaslu disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk TNI dan Polri. Asisten Intel (Asintel) TNI Agus Surya Bakti menilai IKP 2019 sebagai alat yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam pengamanan Pemilu 2019 khususnya oleh jajaran TNI.

“TNI tentunya menyambut baik IKP 2019 yang dilahirkan oleh Bawaslu. IKP ini akan dijadikan pedoman oleh TNI dalam mengamankan Pemilu 2019,” kata Agus saat menghadiri launching IKP 2019 di Jaklarta, Selasa (25/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meluncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), di Jakarta, Selasa (25/9/2018). Tujuan penggunaan SIPS di antaranya adalah memudahkan pemohon mengajukan sengketa dan meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Guna memetakan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan Pemilu 2019, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, di Jakarta, Selasa (25/9/2018). Melalui IKP 2019, Bawaslu serta pemangku kepentingan lain dapat segera melakukan berbagai langkah pencegahan.