Berita

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menguraikan, data pelanggaran Pemilu yang telah direkap di Bawaslu seluruh Indonesia jumlahnya mencapai 6455 kasus.

Data pelanggaran Pemilu ini bersumber dari temuan oleh pengawas Pemilu dan laporan dari masyarakat. Dari 6455 pelanggaran Pemilu, sebanyak 555 merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sambung Dewi dalam Rakor Sentra Gakkumdu, di Palembang, Jumat (15/03/2019).

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menyatakan hoaks atau berita bohong ketika sudah tersebar di media sosial, maka tidak mudah untuk diselesaikan. Bertolak belakang dengan ketika berita bohon tersebut ditempel di spanduk atau selebaran. “Kalau berita bohong hanya ditempel di spanduk atau selebaran, spanduk kita ambil, selesai,” ujarnya di sela-sela diskusi dengan media pada kegiatan Media Gathering 2019 yang bertajuk “Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019” di Bali, Jumat (15/3/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu, KPU, Dirjen Dukcapil, Polhukam, dan Otonomi Daerah, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Ketua Bawaslu RI Abhan dalam kesempatan ini menyampaikan terkait rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).  Abhan mengatakan, terdapat kendala dalam perekrutan Pengawas TPS untuk Pemilu 2019 yaitu batas usia minimal 25 Tahun dan berpendidikan minimal tingkat SMA.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyatakan, kerawanan pada hari pemungutan suara merupakan kerawanan yang tinggi selain Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karena itu, jajaran Bawaslu dari tingkat bawah hingga tingkat provinsi akan melakukan pengawasan pada hari pemungutan dengan menggunakan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pemilu 2019.

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan kampanye di media massa, cetak dan elektronik. Bawaslu meningkatkan pengawasan slogan atau tagline iklan kampanye secara mandiri. Dalam Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu 2019, Bawaslu bekerjasama dengan KPU, KPI dan Dewan Pers. Dengan adanya Gugus Tugas tersebut dapat mencegah pelanggaran di media masa,cetak dan elektronik. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Abhan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Medan, Jumat (8/3/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu membantah telah membuat dan menyebarluaskan meme berisi “JOKOWI SELALU IKUTI ATURAN SAAT KAMPANYE”. Meme tersebut merupakan hoaks atau berita bohong yang dapat mendiskreditkan Bawaslu. Bawaslu tidak pernah menyatakan bahwa salah seorang atau seluruh peserta pemilu selalu menaati aturan kampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah memproses 6.280 temuan dan laporan pelanggaran Pemilu hingga 5 Maret 2019. Berdasarkan data yang dihimpun, penanganan pelanggaran yang terjadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota, penerimaan dugaan pelanggaraan sebanyak 601 laporan, penerimaan temuan dugaan pelanggaran sebanyak 5.985 pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap dugaan sejumlah pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil penelitian Bawaslu Hasil pertemuan terdapat 158 WNA yang terdaftar di DPT. Sebelumnya, hasil pertemuan KPU dan Bawaslu, Kemendagri menyampaikan terdapat 103 WNA yang terdaftar dalam DPT.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Abhan bersama Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung SUBDEN Mabes TNI Jl. Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Pada pertemuan tersebut dibahas kesiapan TNI dalam mengamankan Pemilu 2019 dan netralitas anggota TNI dalam Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, uang kehormatan pengawas pemilu di setiap tingkatan harus dibayar tepat waktu. Pembayaran uang kehormatan diharapkan dapat menjadi semangat sekretariat setiap satuan kerja pengawas pemilu dalam mengelola keuangan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah mengatur secara teknis pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi, seperti lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah sakit dan lembaga pendidikan. Hal itu demi semakin menjamin hak pilih dalam Pemilu 2019.

Bali, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyatakan, tokoh agama menjadi pilar penting dalam melawan politisasi SARA dan politik uang. Sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat, Afif berharap tokoh agama turut berperan aktif dalam pesta demokrasi ini, sehingga agama tidak dijadikan kendaraan politik untuk meraih sukses Pemilu 2019. Hal itu disampaikan dalam pertemuan persidangan GPIB 2019 sinonde tahunan, di Bali, Sabtu (2/3/2019).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, menawarkan formulasi Sistem Pemilu Paralel atau Mixed Member Majoritharian (MMM) untuk menggantikan sistem proporsional yang selama ini digunakan dalam Pemilu di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pemilu 2019 harus dilakukan secaran transparan.

Bawaslu RI perintahkan seluruh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Se-Indonesia yang akan merekrut pengawas Pemilu di TPS supaya dilakukan secara transparan dan terbuka, kata Abhan saat menghadiri Rapat Persiapan Pengawasan Kampanye Rapat Umum bersama Panwascam se-DKI Jakarta, Minggu (24/02/2019).