Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, komunikasi antar penyelanggara pemilu di tengah tahapan yang sangat padat sangat diperlukan. “Jangan sampai jajaran Bawaslu hanya bertugas mencari kesalahan penyelenggara,” ujarnya saat memberikan materi pada Kegiatan Orientasi Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jakarta, Kamis (31/10/2018).
Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berupaya menjaga hak pilih masyarakat di Pemilu 2019 mendatang, termasuk penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah sakit.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, penghuni Lapas cukup banyak. “Ini yang akan menjadi masalah. Petugas tidak mungkin memberikan izin penghuni Lapas ke luar Lapas untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Abhan saat menjadi narasumber di acara Rapat Kerja Teknis Pengawasan DPTHP-1 Dan Pelaporan Awal Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Karawang, Selasa (30/10/2018).
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga memasuki Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah menyelesaikan sebanyak 502 kasus sengketa proses Pemilu 2019.
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Sengketa, di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018).
Rakornas ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, serta mengundang seluruh Ketua dan Anggota berikut Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
Papua Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meresmikan Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018). Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan disaksikan seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
Sampang, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Moch. Afifuddin bersama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan pemungutan suara ulang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Semua proses, kata Afif, menjadi fokus pengawasan Bawaslu, baik sebelum hari H maupun pada hari H. “Semuanya kami awasi, dari pembukaan sampai penghitungan dan rekapitulasi nani,” ujarnya.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur akan digelar pada tanggal 27 Oktober 2018, sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pilkada sampang harus diulang.
Dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Surabaya, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan konsolidasi menjelang pengawasan PSU Kabupaten Sampang. Rapat konsolidasi ini melibatkan seluruh koordinator divisi pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI, Abhan mengajak semua pihak terutama peserta Pemilu 2019 untuk dapat memberikan pendidikan politik yang positif terhadap masyarakat selaku pemilih. Semua pihak harus sejalan dalam menyuguhkan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Masyarakat ini ujung tombak dalam mensukseskan Pemilu. Jadi, harus didorong supaya menjadi pemilih yang cerdas dan berdaulat. Berikan mereka pendidikan politik yang positif,” kata Abhan dalam Rakornas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tentang Pemilu, di Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan, peserta Pemilu beserta tim kampanye harus memahami metode kampanye dan waktu yang dibolehkan kampanye. Peserta Pemilu belum diperbolehkan untuk kampanye melalui media massa dan rapat umum hingga 24 Maret 2019 mendatang.
Abhan menjelaskan, dalam kampanye terdapat istilah citra diri. Citra diri dalam pemilihan legislatif berarti menampilkan logo, gambar, dan nomor urut. Sedangkan citra diri peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu gambar pasangan calon dan nomor urut pasangan calon.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan harus bersikap netral dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana Pemilu.
Medan, Badan Pengawas Pemilu - Pada tahap simulasi calon tunggal, Bawaslu mencatat tidak adanya informasi bagi pemilih di TPS ketika kotak kosong mendapatkan suara lebih besar dari calon tunggal. Padahal dalam konteks calon tunggal, informasi yang tidak memadai bagi pemilih berpotensi mempengaruhi preferensi pemilih di TPS. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Serentak 2015 - 2018 di Medan, Selasa (23/10/2018).
