Berita

Tanjung Pandan, Badan Pengawas Pemilu – Untuk meningkatkan transparansi Pemilu 2019 , salinan Formulir C-1 yang berisi data hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat digandakan oleh peserta pemilu di kantor Bawaslu kabupten/kota. “Jadi C-1 tidak menjadi barang mahal lagi seperti Pemilu 2014, kami akan buka seluas-luasnya,” ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam Bimtek Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Tanjung Pandan, Bangka Belitung, Senin (22/10/2018) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan pentingnya peningkatan kesadaran politik masyarakat guna menyukseskan Pemilu 2019. Hal itu lantaran pemilu merupakan bagian penting dalam proses membangun peradaban bangsa.

Tarakan, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan maksimal pada setiap tahapan Pemilu. Terlebih pada Pemilu 2019 yang berpotensi adanya keterlibatan ASN yang cukup tinggi karena calon petahana ikut berkompetisi pada Pemilu 2019.

Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar memantau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). Pelaksanaan PSU sebagai tindaklanjut dari Keputusan MK terkait Pelanggaran Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kabupaten TTS.

Fritz mengatakan, Bawaslu perketat pengawasan PSU di TTS. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi kembali pelanggaran dalam pelaksanan pemungutan maupun penghitungan suara di TTS.

Deiyai, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja terjun langsung melakukan supervise pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Deiyai Pilkada 2018. Pemungutan suara ulang ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya pelanggaran Pilkada Kabupaten Deiyai Papua 27 Juli lalu. Kehadiran Bagja adalah untuk memastikan pelaksanaan PSU Kabupaten Deiyai berjalan dengan jujur,adil, aman dan bermartabat sesuai dengan aturan yang dilegalkan dalam Pilkada.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, Edi Irawan menjelaskan, Pengawas Pemilu, penyidik, dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu memiliki peran yang makin kuat dalam upaya penindakan pelanggaran Pemilu. Personil Gakkumdu tidak hanya dituntut untuk mampu memahami dan menjalani aturan perundang-undangan, namun juga harus satu persepsi dalam menjalankan tugas.

Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Bawaslu Kabupaten/Kota dituntut untuk cepat menguasai segala aturan Pemilu, termasuk dalam hal aturan penanganan pelanggaran.

“Tidak ada alasan baru dilantik ataupun baru berkecimpung dalam Pemilu. Semua harus segera dikuasai,” ujar Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Gelombang III, di Belitung, Minggu (14/10/2018).

Sampang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – KPU melakukan uji publik terhadap hasil perbaikan daftar pemilih tetap (HPDPT) Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur Tahun 2018 pada Minggu (14/10/2018), pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU). Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengecek kembali secara detail dan teliti hasil perbaikan daftar pemilih tetap (HPDPT) Pilkada Sampang, Jawa Timur sebelum ditetapkan.

Ambon, Badan Pengawas Pemilu – Dalam mewujudkan Pemilu 2019 berintegritas, seluruh peserta pemilu diingatkan terhadap pelaksanaan komitmen untuk kalah secara terhormat dan menang secara bermartabat. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan, peserta pemilu juga dituntut untuk menghormati keberagaman masyarakat dan menjaga kondusifitas Pemilu 2019.

Bali, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Moch. Afifuddin mengingatkan tahapan kampanye merupakan tahapan yang menyita emosi publik. Kemampuan pengawasan menjadi tanggung jawab semua divisi. Namun, terkait temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang paling berwenang adalah divisi penindakan dan pengawasan.

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Moch. Afifuddin mengapresiasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dicanangkan KPU. Menurutnya, gerakan ini sangat penting untuk menyempurnakan daftar pemilih. Ia menilai, meskipun secara konstitusional pendataan pemilih menjadi tugas KPU, namun secara sifat tidak mungkin KPU bekerja sendiri tanpa bantuan dari stakeholder terkait.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Abhan memastikan, peserta Pemilu, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif, dibolehkan memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Sulawesi Tengah asal tidak diiringi dengan aktivitas kampanye.

"Peserta Pemilu silakan saja memberi bantuan. Kita tidak boleh melarang orang untuk berbuat baik. Tapi yang perlu ditekankan, dalam memberikan bantuan tidak boleh ada selipan kampanyenya," ujar Abhan dalam Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (3/10/2018).