Berita

Malang, Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pengawasan partisipatif mempunyai fungsi yang luar biasa didalam melaporkan sebuah pelanggaran Pemilu, untuk itu Bawaslu mengajak semua untuk ikut dalam pengawasan partisipatif. Hal itu diucapkan oleh Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar saat menjadi narasumber pada kegiatan Seminar Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum’at, (02/11/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) memenuhi panggilan Bawaslu untuk memberikan keterangan atau klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran pejabat negara yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden, di Kantor Bawaslu RI, Jumat (2/11/2018).

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan kampanye adalah kegiatan adu gagasan visi, misi, dan program serta citra diri peserta Pemilu, bukan saling adu domba dan fitnah.

Kampanye harus dilaksanakan dengan cara yang arif dan positif. Kampanye ajang meningkatkan partisipasi pemilih dengan dilakukan secara bertanggung jawab. Kata Ratna Dewi dalam Pembekalan Calon Anggota Legislatif DPR RI Pemilu 2019 PDI Perjuangan, di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga etika dan kehormatan lembaga. Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, semakin besar kewenangan Bawaslu akan semakin besar pula potensi ketidakpuasan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan Bawaslu. Ketidakpuasan ini bisa mendorong mereka untuk melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, komunikasi antar penyelanggara pemilu di tengah tahapan yang sangat padat sangat diperlukan. “Jangan sampai jajaran Bawaslu hanya bertugas mencari kesalahan penyelenggara,” ujarnya saat memberikan materi pada Kegiatan Orientasi Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jakarta, Kamis (31/10/2018).

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berupaya menjaga hak pilih masyarakat di Pemilu 2019 mendatang, termasuk penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah sakit.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, penghuni Lapas cukup banyak. “Ini yang akan menjadi masalah. Petugas tidak mungkin memberikan izin penghuni Lapas ke luar Lapas untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Abhan saat menjadi narasumber di acara Rapat Kerja Teknis Pengawasan DPTHP-1 Dan Pelaporan Awal Tahapan Kampanye  Pemilihan Umum Tahun 2019 di Karawang, Selasa (30/10/2018).

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga memasuki Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah menyelesaikan sebanyak 502 kasus sengketa proses Pemilu 2019.

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Sengketa, di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018).

Rakornas ini dihadiri Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, serta mengundang seluruh Ketua dan Anggota berikut Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Papua Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meresmikan Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018). Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan disaksikan seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Sampang, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Moch. Afifuddin bersama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan pemungutan suara ulang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Semua proses, kata Afif, menjadi fokus pengawasan Bawaslu, baik sebelum hari H maupun pada hari H. “Semuanya kami awasi, dari pembukaan sampai penghitungan dan rekapitulasi nani,” ujarnya.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur akan digelar pada tanggal 27 Oktober 2018, sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pilkada sampang harus diulang. 

Dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Surabaya, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan konsolidasi menjelang pengawasan PSU Kabupaten Sampang. Rapat konsolidasi ini melibatkan seluruh koordinator divisi pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.