Berita

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah melanggar adminitrasi pemilu. KPU diminta menindaklanjuti hasil perbaikan formulir DAA1 (rekapitulasi tingkat kelurahan/desa) di beberapa TPS untuk pemilihan calon anggota DPR RI.

Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo saaat membacakan putusan atas laporan Nomor 18/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 mengatakan, dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sukoharjo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar administrasi pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan kembali menyatakan kedudukan lembaga pengawas dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019  di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, keterangan Bawaslu yang diberikan dalam persidangan merupakan fakta-fakta pengawasan pemilu serta tindak lanjut penanganan pelanggaran sehingga menambahkan beberapa alat bukti.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu berhasil meraih opini pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 atas laporan keuangan tahun 2018. Raihan predikat WTP dari BPK ini bisa dipertahankan Bawaslu selama empat tahun berturut-turut.

Ketua Bawaslu Abhan menerima opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2018 dari Anggota I BPK Agung Firman Sampurna di Auditorium Bandiklat BPK RI, Kalibata, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo membacakan putusan dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi Nomor 27/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Abdurahham Lahaboto.

Saat membacakan putusan, Ratna mengatakan, pihak terlapor empat KPU Kabupaten di Maluku Utara (Malut), yaitu Morotai, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Halmahera Tengah terbuksi secara sah dan meyakinkan tidak melakukan pelanggaran administrasi terkait pengurangan atau penambahan hasil suara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan kembali memberikan keterangan dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konsitutusi (MK), Rabu (19/6/2019) malam. Menurutnya, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) atas temuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang membantu pemilih di TPS 08.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo menyatakan KPU Kota Manado secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara peserta pemilu di tingkat kecamatan. ‘

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan terkait permasalahkan daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, Bawaslu telah menginisiasi pertemuan antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, KPU, dan Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara (Sumut). Sidang atas laporan Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 ini beragendakan pembacaan pokok laporan pelapor dan jawaban terlapor.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Fritz Edward Siregar didampingi Anggota Majelis M Afifuddin yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/19).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) dengan laporan Nomor 47/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau (kepri) dilanjutkan dengan agenda keterangan saksi dan pembuktian.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Fritz Edward Siregar didampingi Anggota Majelis M Afifuddin yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (19/06/19).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo memberikan waktu pihak terlapor KPU dan KPU Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan bukti-bukti dalam sidang lanjutan laporan Nomor 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 pada Jumat (21/6/2019) pukul 14.00 WIB.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu tetap menerima jawaban tertulis dari terlapor atas dua perkara di Provinsi Papua meskipun awalnya banyak salah ketik. Begitu demikian isi utama dari sidang laporan Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dan 36/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang dipimpin Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo didampingi dua anggotanya M Afifuddin dan Rahmat Bagja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan rekrutmen pengawas Ad Hoc (sementara) untuk Pilkada 2020 yang digelar serentak untuk 270 daerah di Indonesia.

Abhan menyampaikan hal tersebut di hadapan 516 jajaran Bawaslu Daerah,  baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat menurutp Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawas Ad Hoc Tahun 2019 dan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan akan pentingnya silaturahim, sehingga ketika ada permasalahan akan mudah menemukan jalan keluarnya.

Lelaki yang biasa disapa Afif ini mengungkapkan, momentum halalbihalal pasca hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah amat penting. Baginya, di tengah situasi yang bergejolak seperti sekarang setelah Pemilu 2019 silaturahmi dinilai berhasil merekatkan elit politik yang bersitegang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, berbagai tindakan yang telah dilakukan Bawaslu terkait keberpihakan dan ketidaknetralan sejumlah kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019).

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum -  Bawaslu memutuskan empat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut) melakukan pelanggaran administratif pemilu. Keempat PPK itu yaitu Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu, dan Kecamatan Ibu Utara.