Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pasca reformasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) diamanatkan konstitusi lewat UU untuk kembali menjadi abdi Negara yang profesional, berintegritas, dan independen, sekaligus bebas dari intervensi politik.
Dalam menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri menjadi tanggung jawab Bawaslu dalam mengawal jalannya Pemilu 2019 yang berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada Pemilu 17 April lalu, banyak beredar video kecurangan di media sosial dan sejumlah pemberitaan mengenai klarifikasi KPU terkait dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2019 yang membuat gaduh ruang pemberitaan.
Kiranya diketahui publik tentang kiprah Bawaslu sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi setiap tahapan pemilu dalam mengantisipasi berita hoaks (kabar bohong) yang marak tersebar di media sosial dalam setiap tahapan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan pemilu berjalan luber jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan demokratis.
Pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini.
Pembaca budiman, dalam suasana kemenangan Idul Fitri, Bawaslu akan membuatkan tulisan berseri tekait fungsi, tugas, dan capaian kerja Bawaslu. Bagaimana wajah pengawas pemilu akan dirangkum dalam tulisan yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Berikut adalah tulisan pembuka:
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentuk untuk membangun kesadaran masyarakat. Baik dalam hal saling menghormati, bekerja sama, dan bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal tersebut dia katakan saat menjadi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Sabtu (1/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang laporan Nomor 01/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) DPR RI di Sulawesi Utara (Sulut). Agenda sidang kali ini pemeriksaan tiga saksi fakta dan seorang saksi ahli dari pihak pelapor, yakni Jerry Sambuaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Dalam sidang putusan pendahuluan yang digelar Selasa (29/5/2019), dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dinyatakan sudah melewati batas waktu syarat pelaporan atau disebut daluwarsa. Akibatnya, Bawaslu memutuskan tidak menerima dua laporan tersebut.
Laporan pertama Nomor 22/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Abdul Qadir Amir Hartono calon DPD Provinsi Jawa Timur. Abdul melaporkan KPU Kabupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Sampang, dan KPU Kabupaten Pamekasan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ketua Majelis Sidang Abhan didampingi Anggota Majelis Sidang M Afifuddin mendengarkan keterangan saksi dari pelapor dan terlapor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, semua peserta Pemilu 2019 sudah memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat waktu. Namun menurutnya, masih ada yang belum melengkapi persyaratan identitas donatur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, kedudukan Bawaslu dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemberi keterangan saja.
Bagja menjelaskan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam sengketa PHPU sesuai yurisdiksi, apabila sudah berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Propoh dan Kecamatan Larangan di Kabupaten Pamekasan mengakui mengeluarkan form DA1 asli berstempel basah dalam tiga versi berbeda. Dua PPK ini mengaku melakukan terpaksa karena diintimidasi dari peserta pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan pelapor calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara (Sulut) Jerry Sambuaga, majelis mempertanyakan mekanisme penghitungan suara tingkat kecamatan. Anggota Majelis Sidang Bawaslu Fritz Edward bertanya perihal perbedaan hasil penghitungan suara form C1 Plano dengan DA1 Plano.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan sidang lanjutan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (pileg) di dua daerah, yaitu Kabupaten Subang dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam sidang pemeriksaan ini, kedua laporan mengindikasi penggelembungan suara untuk calon legislatif (caleg) dari partai Golkar.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Sidang Abhan didampingi Anggota Majelis Sidang M Afifuddin yang digelar di ruang sidang utama Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (27/5/2019).
