• English
  • Bahasa Indonesia

Abhan: Pengawasan Baik, Pengelolaan Keuangan Tak Boleh Ada Masalah

Ketua Bawaslu Abhan saat memberikan sambutan dalam Rakor Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Padang, Jumat 19 April 2019/Foto: Jaa Pradana

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu Sumatra Barat (Sumbar) untuk meningkatkan kualitas pengelolan keuangan. Dia tak ingin ada permasalahan pengelolaan keuangan 'melempem', padahal kinerja pengawasan di Pemilu 2019 sudah apik.

"Pengawasan kita sudah baik, tapi kami tidak ingin pengelolaan keuangan ada persoalan," ujar Abhan dalam Rakor Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bagi Bawaslu Kabupaten Kota di Padang, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Bawaslu Bengkalis Beri Keterangan Soal Hitung Ulang di Tujuh TPSĀ 

Dia mengingatkan, uang diterima lembaga pengawas merupakan uang rakyat yang digunakan dalam proses demokrasi. Maka dari itu, Abhan meminta pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Terlebih, sambungnya, sebentar lagi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bakal melakukan audit tematik pengelolaan keuangan. "Kami harapkan tidak ditemukan penyelewengan," tandas pria kelahiran Jawa Tengah itu.

Abhan mengungkapkan, audit tematik BPK memang tidak menyasar semua provinsi. Meski begitu, bukan berarti daerah yang tidak diaudit lantas tidak melakukan pertanggungjawaban. Dia bilang, daerah-daerah tersebut nantinya tetap harus membuat pertanggungjawaban lantaran BPKP akan tetap mereview pengelolaan keuangan. "Jadi sama," cetusnya.

Baca juga: Pilkada 2020, Bagja Prediksi Bawaslu Bakal Panen Sengketa

Selain itu, Abhan juga meminta Bawaslu Sumbar berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten dan provinsi untuk menyususn Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penandatanganan NPHD ini guna mendukung kerja pengawasan Pilkada 2020 yang melibatkan 13 kabupaten/kota serta satu provinsi.

"Kita tidak minta anggaran yang mewah, berlebih kepada pemerintah tapi anggaran yang sesuai basis kinerja kita, anggaran yang bisa mendukung pengawasan," imbuhnya.

Dalam rakor ini hadir pula tiga anggota Bawaslu lain, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar serta Ratna Dewi Pettalolo. Keempat pimpinan tersebut juga diminta secara simbolis untuk menyerahkan bantuan kepada para pengawas TPS yang gugur dalam Pemilu 2019.

Editor: Ranap Tumpal HS

Fotografer: Jaa Pradana

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text