close× Call Us
close×

Berita

Kepada Awak Media, Abhan Sampaikan Beberapa Isu Krusial Pemilu dan Pilkada 2024
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan ada beberapa permasalahan yang menjadi isu krusial menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi publik bersama awak media di Serang, Provinsi Banten, Kamis (11/11/2021).

"Pelaksanaan Pemilu 2024 ini tak berbeda dengan Pemilu 2019 sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Begitu pula dengan pilkada sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016. Hanya saja ada kompleksitas seperti irisan antara pemilu dan pemilihan," katanya.

Tutup Pembekalan PAW 33 Anggota Bawaslu daerah, Abhan Minta Jangan Ada Penyalahgunaan Wewenang
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan kepada 33 anggota Bawaslu daerah pengganti antarwaktu (PAW) agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota Bawaslu. Dia menegaskan tugas dan amanat lembaga pengawas pemilu yang diberikan undang-undang sangat berat.

Kunjungi Kantor Bawaslu Cilegon, Fritz Jelaskan Banyak Kantor Bawaslu Daerah Masih Sewa
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Cilegon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Kota Cilegon, Provinsi Banten bersama rombongan awak media. Dia menjelaskan masih banyak kantor Bawaslu di daerah yang masih menyewa dan lokasinya menjorok ke dalam wilayah pemukiman.

Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Keuangan, Abhan Harap Bawaslu Bebas dari Korupsi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap dengan sosialisasi kebijakan pengawasan keuangan dan kinerja di llngkungan Bawaslu akan membuat pembangunan reformasi birokrasi dan zona integritas Bawaslu menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Serta manajemen resiko sebagai peringatan dini dalam maintenance risiko yang kemungkinan akan menghambat pencapaian tujuan.

Gunawan Harap Semua Bawaslu Provinsi Raih Predikat Zona Integritas
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro berharap target Zona Integritas (ZI) Bawaslu provinsi meningkat pada tahun 2024. ZI yang semula hanya diraih oleh enam provinsi percontohan, selanjutnya bisa menjadi 34 provinsi meraih prestasi yang sama. Demikian pula diharapkan kepada 514 Bawaslu kabupaten/kota mendapat predikat WTP.

Pembekalan PAW Anggota Bawaslu Daerah, Afif Minta Jaga Semangat Kolektif Kolegial
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta anggota (pimpinan) Bawaslu yang dilantik tahun 2021 menjaga semangat kolektif kolegial sesama pimpinan Bawaslu di daerahnya. Hal itu disampaikannya saat Pembekalan bagi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota, Selasa (9/11/2021).

Dapat Pembekalan, 33 Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Hasil PAW Tahun Ini Diingatkan Jaga Integritas
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 33 pimpinan Bawaslu maupun Panwaslih Kabupaten/Kota yang dilantik pergantian antarwaktu (PAW) selama kurun tahun 2021, termasuk enam pimpinan Bawaslu Kabupaten yang baru dilantik hari ini  mendapat pembekalan.

Lantik PAW Anggota Bawaslu Enam Kabupaten, Abhan Harap Jadi Kekuatan Baru
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan melakukan pengambilan sumpah pergantian antarwaktu (PAW) pimpinan Bawaslu dari enam kabupaten. Keenam anggota terlantik tersebut yaitu Engkus Kusnadi dari Bawaslu Kabupaten Karawang, Aksan Mustofa dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Lalu, Khoirul Muluk untuk Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Rodi Hartono untuk Kabupaten Empat Lawang, Ahmad Sahlan untuk Kabupaten Lampung Selatan, dan Alex untuk Kabupaten Mahakam Ulu.

Dewi: Putusan Inkrah di Papua Pada Pilkada 2020 Alami Peningkatan
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan putusan inkrah di Papua pada Pilkada 2020 mengalami peningkatan dibanding Pilkada 2018. Hal ini dikatakannya saat acara Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 bersama Bawaslu Papua dan Universitas Cenderawasih.

Soal Pengawasan Pemilu, Afif: Semua Kebijakan Pemilu Acuan Pokoknya UU
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan banyak diskusi dan pertanyaan akan kemana arah pengawasan Pemilu 2024 setelah Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Menjawab hal tersebut, dia meyakinkan seluruh kebijakan pengawasan pemilu yang akan dilakukan Bawaslu tetap mengacu aturan perundang-undangan yang ada.

Kombinasi Sidang Sengketa Proses secara Daring dan Konvensional, Bagja: Pembuktian Harus 'Offline'
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap agar pembentukan pedoman persidangan dalam jaringan (daring) penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dapat dikombinasikan dengan proses secara konvensional (offline). Hal ini menurutnya proses pembuktian dalam persidangan sulit melalui daring.

"Pengembangan persidangan 'online' penyelesaian sengketa proses pemilu, harus juga dikombinasikan dengan offline," katanya dalam Rapat Penyusunan Pedoman Persidangan Online Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Dukung Peserta SKPP, KPU dan DKPP Ajak Peserta Laporkan Potensi Pelanggaran dan Kode Etik
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut telah berjalan yang diikuti 204 peserta berlatar belakang generasi milenial mendapat dukungan dua penyelenggara pemilu. KPU dan DKPP berharap para peserta SKPP mampu menjadi pengawas partisipatif aktif serta mau menjadi pelapor serta pengadu baik terkait potensi pelanggaran pemilu maupun mengadukan potensi pelanggaran etik.

Diikuti 12 Kader Disabilitas, Afif: di SKPP Semua Sama Seperti Prinsip Pemilu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut diikuti oleh 204 peserta dari seluruh Indonesia, 12 peserta di antaranya merupakan peserta dengan penyandang disabilitas. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan Bawaslu memberikan semua kalangan kesempatan yang sama.

SKPP Tingkat Lanjut, 204 Peserta Diharapkan Turut Jaga Kualitas Demokrasi Lebih Baik
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut resmi dibuka. Sebanyak 204 peserta dari 34 provinsi akan mengikuti pendidikan pengawas partisipatif yang dibagi dua gelombang selama tujuh hari. Ketua Bawaslu Abhan menuturkan kualitas demokrasi lebih baik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Evaluasi Pelatihan Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Undang 16 Parpol
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam evaluasi pelatihan saksi peserta Pemilu 2019, Bawaslu mengundang pimpinan Bawaslu Provinsi se-Indonesia, perwakilan dari 16 partai politik (parpol) dan Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam di Nusa Tenggara Barat. Hal ini guna merancangdesain pelatihan saksi peserta untuk Pemilu Tahun 2024.