Berita

Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Bali melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Majelis Desa Adat (MDA) sekaligus peluncuran program Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada (Gema Siwa Puja), Jumat (10/9/2021). Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mengatakan Program tersebut merupakan salah satu upaya Bawaslu Provinsi Bali agar masyarakat adat turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu ataupun pilkada mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja membuka diskusi kelompok terpumpun bertema Sinergitas Antarlembaga dalam Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 bersama KPU, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui daring. Dia menjelaskan forum tersebut guna membahas sengketa-sengketa yang terjadi pada Pemilu 2019 serta menjadikannya sebuah refleksi dalam menyongsong Pemilu 2024.

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membuka secara resmi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/9/2021). Dalam sambutannya, dia membakar semangat seluruh peserta SKPP agar selalu mengawal proses demokrasi bangsa ini.

"Pulanglah membawa mimpi demokrasi dan bangunlah demokrasi yang lebih baik," cetus Bagja sembari mengepalkan tangan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan memastikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh siap menyelenggarakan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan tahapan, program, dan jadwal yang ditetapkan KPU.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Adanya Penggantian Antar-Waktu (PAW), Ketua Bawaslu Abhan melantik seorang Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat (Papbar) dan sembilan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dia menyatakan langkah ini dilakukan agar proses persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Serentak Tahun 2024 dapat lebih maksimal. "Saya ucapkan selamat kepada seluruh Saudara yang terlantik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meenjabarkan permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 yang kemungkinan dapat terulang kembali pada Pemilu 2024. Dia menunjuk potensi masalah di antaranya penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, dan beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) khususnya saat pemungutan sekaligus penghitungan suara.

Manado, Jakarta Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Manado, Kamis (9/9/2021). Koordinator Divisi Pengawasan itu menjelaskan hasil pemilu bergantung bagaimana proses pengawasan pemilu dilakukan.

"Jika pemilunya baik, maka hasilnya baik. Jika pemilunya dijaga maka hasilnya terjaga," kata Afif

Dalam sambutannya Afif juga mengatakan program SKPP pertama kali hadir pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kotamobagu, Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka secara langsung kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Selasa (7/9/2021). Afif menjelaskan melalui program SKPP tersebut Bawaslu mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sendiri merupakan salah satu program Bawaslu yang berupaya mendekatkan diri bersama masyakat dan pemerintah daerah. Ingat! kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan itu penting," katanya.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan kader-kader pengawas pemilu. Hal tersebut menurutnya guna membangun kesadaran pentingnya keterlibatan elemen masyarakat mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan (pilkada).

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja membeberkan terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi persolan dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan kerangka hukum yang ada di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.

Dia menegaskan, antisipasi berbagai persoalan dimulai dengan menyamakan persepsi penyelenggara pemilu (Bawaslu, KPU, dan DKPP). "Jangan ada lagi perbedaan persepsi. Penyelenggara pemilu harus melakukan identifikasi potensi masalah teknis dan hukum serta kerangka penyelesaiannya," ungkapnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan parameter integritas penyelenggara pemilu telah diatur dalam kode etik penyelenggara pemilu. Hal itu menurutnya menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara dalam bekerja.

"Bagi penyelenggara panduannya adalah kode etik dan lembaga penegak kode etik pemilu adalah DKPP," katanya dalam webinar berjudul Upaya Mewujudkan Integritas Penyelenggara Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Selasa (7/9/2021).

Sintang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rangkaian Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah resmi berakhir. SKPP yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang menjadi akhir dari program pendidikan pengawasan partisipatif zona tiga Kalbar.

Pelaksanaan SKPP dasar kali ini diikuti oleh enam kabupaten yang ada diwilayah timur Kalbar, masing-masing diantaranya sebagai pengutus peserta SKPP Bawaslu Kabupaten Landak, Bawaslu Kabupaten Sanggau, Bawaslu Kabupaten Sekadau, Bawaslu Kabupaten Sintang, Bawaslu Kabupaten melawi, dan Bawaslu Kapuas Hulu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan masukan terhadap rancanangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pendaftaran dan verifikasi faktual (verfak) partai politik. Bawaslu menilai akan ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual.