Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan potensi-potensi masalah Pemilu serentak 2024. Salah satunya mengenai kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih lantaran diprediksi akan banyak surat suara pada Pemilu 2024.

"Kita melihat contohnya pada Pemilu 2019 berkaitan dengan banyaknya surat suara. Hal itu kemungkinan juga akan kita hadapi, apalagi tahun 2024 dilaksanakan juga pilkada meski bulannya berbeda," kata Abhan dalam diskusi dengan tema Membedah Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024, Realistis atau Pragmatis?, Rabu (15/9/2021).

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hakim Konstitusi Saldi Isra mendorong Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu untuk melanjutkan menerbitkan buku terkait pelanggaran administrasi maupun pidana berdasarkan pengalaman Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi 'keynote speaker' melalui daring (dalam jaringan) acara Bedah Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Universitas Andalas, Sumatra Barat, Selasa, (14/9/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan tantangan penyelesaian sengketa proses pada Pemilihan Tahun 2024. Dia sebut salah satunya terkait sumber sengketa pemilihan yang berasal dari temuan.

Perlu diketahui, dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 143 ayat 3 huruf (a) disebutkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan (a) menerima dan mengkaji laporan atau temuan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyoroti beberapa hal yang berpotensi terjadi saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (fgd) secara virtual yang diselenggarakan KPU mengenai rancangan Peraturan KPU (PKPU) Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Rabu (15/9/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemiliha Umum - Ketua Bawaslu Abhan menerima kunjungan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo. Kunjungan tersebut membahas terkait pengawasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) jilid 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

Pada kesempatan itu, Abhan menegaskan kewajiban Bawaslu terkait pengawasan pelaksanaan PSU jilid tiga hasil Putusan MK sudah dilaksanakan.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap, buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dia tulis bisa mendorong adanya perbaikan-perbaikan peraturan perundang-undangan. Dia berharap hal tersebut mampu menciptakan konsep penegakan hukum yang ideal.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak antipati terhadap proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat mengisi kuliah umum di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (14/9/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Bawaslu yang telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kategori lima kali berturut-turut sejak tahun 2016- 2020 bersama 349 lembaga lainnya. Penghargaan diberikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 disaksikan melalui daring oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melalui daring, Selasa (14/9/2021).

Madiun, Badan Pengawas Pemilhan Umum -  Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja menganggap Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai sarana dan upaya pemberdayaan pemuda agar menjadi kader yang bisa mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Hal itu dikatakan Bagja saat membuka SKPP di Madiun, Senin (13/09/2021).

“Kalian akan belajar mengenai demokrasi tidak terbatas ruang lingkup akademis. Lihat betapa beragamnya latar pendidikan saudara-saudara. Bangunlah demokrasi dengan baik,” ungkapnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan tepat secara cepat, efektif, dan efisien. Hal ini menurutnya penting mengingat waktu tahapan Pemilu Serentak 2024 tak lama lagi, yakni sudah dimulai Februari tahun depan.

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menginginkan kerja kehumasan Bawaslu tidak hanya sebagai publikasi dan dokumentasi semata, namun dapat menjalankan fungsi advokasi dan klarifikasi.

"Humas harus mampu menjalankan fungsi advokasi dan klarifikasi lembaga," katanya dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Identifikasi Regulasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu 2024, Sabtu (11/9/2021).

Halmahera Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Ketua Bawaslu Abhan membuka kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) di Bumi Fagogoru, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Jumat (10/9/2021). Abhan menyampaikan SKPP didesain guna menciptakan kader pengawasan partisipatif yang berdedikasi, berintegritas dan melakukan pengawasan proses tahapan pemilu atau pilkada bersama Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan Pemilu Tahun 2024 akan lebih kompleks dari pemilihan sebelumnya. Pasalnya dia menyadari keadaan dan situasi pandemik tidak dapat diprediksi ke depannya.

Menurutnya skenario tahapan awal hingga akhir Pemilu 2024 memang harus disiapkan oleh penyelenggara pemilu maupun stakeholder terkait, sehingga akan ada bayangan untuk beberapa kondisi yang akan terjadi salah satunya belajar dari pengalaman pemilihan serentak dua tahun belakangan.

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap jajaran Bawaslu di mana pun kritis terhadap perdebatan-perdebatan yang kerap muncul jelang tahapan Pemilu 2024.

"Kita harus lebih jeli dan kritis apabila terjadi perdebatan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Fritz saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Identifikasi Regulasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu 2024, Jumat (10/9/2021).