Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada tahun 2020 ini, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan kali ini menjadi pilkada terbesar dari sisi jumlah daerah yang ada di tanah air. Terdapat 270 daerah yang terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan memilih pemimpin pada 23 September 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada 2020, terhitung hari ini, Rabu (8/1/2020) hingga akhir masa jabatan, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Persoalan daftar pemilih tetap (DPT) kerap kali terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Abhan meminta poin-poin pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) lebih detail diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Baubau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memberikan jurus antisipasi pelanggaran dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020. Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020, Sabtu (4/1/2020) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menurutnya, jurus penindakan pelanggaran antara lain, Bawaslu Sultra dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sultra harus mendidik pengawas pemilihan tingkat kecamatan (Panwascam) secara berkelanjutan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tiga pimpinan Bawaslu memberikan arahan kepada 29 kepala sekretariat (kasek) Bawaslu tingkat provinsi yang baru dilantik.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, tugas seorang kasek tidak hanya memfasilitasi segala kebutuhan pimpinan. Namun, dia menegaskan kasek harus bisa hadir di tengah jajaran aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai honorer. Dia pun meminta agar tidak mengotak-otakkan pegawai antara orang terdekat maupun yang tidak dekat secara pribadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta kepada para kepala sekertariat (kasek) Bawaslu tingkat provinsi yang baru dilantik untuk mempelajari UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, pejabat di lingkungan Bawaslu punya hak untuk menggunakan diskresi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 29 kepala sekretariat (Kasek) Bawaslu tingkat provinsi hasil 'open bidding' atau seleksi terbuka dilantik Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro di Jakarta, Senin (30/12/2019). Sebelumnya para kasek ini telah melewati sejumlah tahapan seperti wawancara dengan panitia seleksi (pansel), dan jajaran pimpinan ketua Bawaslu tingkat provinsi dan pusat.
Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Beberapa Bawaslu tingkat provinsi telah menyelenggarakan rapat kerja evaluasi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi kinerja Bawaslu di daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, Bawaslu daerah yang langsung melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum.
"Keberhasilan ini karena pengawas pemilu memahami kerja-kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan," katanya di Kota Ambon, Sabtu (28/12/2019).
Sungai Asam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman karena dinilai efektif membumikan pengawasan pemilu melalui seni budaya.
Hal itu disampaikan Afif saat meresmikan program Nagari Mengawasi Pemuda Mitra Pengawasan (PMP) binaan Bawaslu Padang Pariaman di Nagari Sungai Asam, Sumatra Barat, Kamis (26/12/2019).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terbitkan buku hasil pengawasan Pemilu 2019, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menginginkan Bawaslu Provinsi Jambi tetap melibatkan akademisi dalam proses penyelesaiannya. Menurut dia, hal ini menjadi penting sebagai bentuk keterlibatan segala aspek masyarakat, termasuk akademisi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Riau akan menerbitkan total 12 buku perjalanan Pemilu 2019 dari masing-masing tingkat kabupaten/kota. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, dalam proses penyuntingan, data bisa dimunculkan sehingga harus valid dan akurat.
"Validasi data penting karena mungkin orang lain akan menjadikan buku ini sebagai literasi. Maka, data yang disajikan harus valid," katanya saat menerima jajaran Bawaslu Riau di ruangannya dalam rangka finalisasi pracetak buku hasil pengawasan Pemilu 2019, Kamis (26/12/2019).
Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan fungsi dan tugas Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di hadapan mahasiswa se-Kabupaten Tasikmalaya, Jawa barat. Dirinya mengajak para mahasiswa terlibat aktif mengawasi Pilkada yang digelar 23 September tahun depan.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Rahmat Bagja mennyoroti para ASN (aparatur sipil negara) untuk netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dia pun meminta akses di TPS ramah terhadap kalangan difabel.
Bagja mengatakan, sebanyak 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi di Indonesia yang melaksanakan pilkada berpotensi dengan mobilisasi ASN yang meningkat lantaran banyak calon petahana (incumbent) yang kembali maju menjadi kandidat pasangan calon.
Donggala, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak masyarakat terlibat aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang digelar tahun depan. Menurutnya, Bawaslu terus melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif guna menghasilkan pilkada yang demokratis.
Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan ada beberapa program yang akan diterapkan seperti pada Pemilu 2019. Bagja merasa hal ini efektif kembali diterapkan untuk pengawasan pilkada yang digelar 23 September tahun depan.
Bagja menyebutkan di antaranya pojok pengawasan yang bisa mengawasi secara menyeluruh daerah pilkada. Selanjutnya, pengawasan bebas internet dan praktik kerja lapangan yang bisa dilanjutkan mahasiswa untuk melihat Bawaslu bekerja.
