Berita

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menunggu KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan napi bekas koruptor pada Pilkada 2020. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU belum merevisi PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pilkada 2020.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Abhan dalam dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2020 di Bandung Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi Informasi (KI) Pusat meminta meminta kerja sama dengan Bawaslu hingga jajaran yang berada di daerah atau tingkat terbawah untuk mengawal Pilkada 2020 mendatang terkait keterbukaan dan penyeragaman informasi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat Arif Adi Kuswardono saat menggelar audiensi dengan Ketua Bawaslu Abhan.

Sedanau, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja melakukan peninjauan langsung Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kelurahan Sedanau dan Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, pulau terdepan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kedatangannya dalam rangka memastikan kesiapan Panwascam melakukan pengawasan dalam setiap tahapan Pilkada 2020 dan perekutan Panwas Desa/Kelurahan.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta KPU untuk segera memberikan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada Serentak Tahum 2020. DP4 dibutuhkan Bawaslu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih).

DP4 telah diserahkan Kemendagri ke KPU pada 23 Januari 2020. Namun, kata Abhan, hingga sekarang Bawaslu provinsi dan kabupaten kota belum mendapatkan DP4 untuk dilakukan analisis terhadap proses Mutarlih.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan, Panitia Pengawas (Panwas) Desa/ Kelurahan sudah dibentuk ketika KPU melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih. Coklit yang dilakukan pada 17 April - 16 Mei itu untuk merilis Data Pemilih Sementara (DPS) yang nantinya akan berubah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Banggai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengharapkan generasi muda, khususnya yang bernaung di perguruan tinggi menjadi kelompok pemilih yang cerdas. Menurut Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, pemilih cerdas adalah yang memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional yang didasarkan pada apa yang menjadi visi, misi dan program yang diusung calon kepala daerah.

Banggai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan ada tiga fungsi utama bergeraknya lembaga Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan tentang penyelesaian sengketa pilkada.

Banggai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, pengawas pemilu harus menjadi katalisator atau agen perubahan dalam mencegah adanya konflik pada ajang pemilihan. Pengawas pemilu harus bekerja sesuai aturan perundang undangan.

Dewi menjelaskan, katalisator pengawas pemilu harus mampu mendeteksi potensi-potensi pelanggaran apa saja yang bisa terjadi. Lalu melakukan upaya pencegahan pelanggaran sehingga kehadiran pengawas pemilu terasa manfaatnya.

Cikarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyambut Pilkada Serentak 2020 yang demokratis dan konstitusional, Bawaslu mengajak mahasiswa mengunduh Gowaslu.

Gowaslu yang telah diluncurkan Bawaslu sejak Agustus 2016 lalu merupakan aplikasi laporan pelanggaran Pilkada berbasis teknologi informasi (TI) untuk memudahkan masyarakat dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pilkada.

Pangkal Pinang - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) siap menyelesaikan sengketa cepat berbasis kearifan lokal. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Babel Firman Taripar Bangso Pardede yakin, penyelesaian sengketa cepat berbasis budaya efektif dalam menyelesaikan sengketa cepat atau langsung.

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan, ada beberapa kompetensi kemampuan dalam melaksanakan pengawasan pemilu atau pilkada.

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan desa antipolitik uang di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Desa tersebut, yakni Palipi Soreang.

Bagja memberikan apresiasi kalangan pemuda dan warga Desa Palipi Soreang yang antusias mendukung peresmian wilayahnya sebagai desa pertama di Sulbar yang mendeklarasikan gerakan 'Desa Anti Politik Uang'.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyarankan kepada Komisi II DPR jika ingin merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Afif memberi masukan untuk memperhatikan beban penyelenggara dan penggunaan teknologi.

“Kalau mau melakukan revisi bagaimana bisa mengurangi beban penyelenggara pemilu. Salah satunya soal teknologi yang hari ini belum terjawab," katanya saat melakukan Kunjungan Kerja bersama Komisi II DPR RI ke kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (15/2/2020).

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Jambi bersama masyarakat adat Suku Anak Dalam melakukan ikrar sekaligus deklarasi pengawasan Pilkada Serentak 2020. 'Launching' pengawasan secara simbolis dilakukan dengan pelepasan burung merpati di Kawasan Tugu Juang Sipin Jambi, Sabtu (15/2/2020).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) turut berikrar mendukung terciptanya pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Beberapa komponen masyarakat lain, seperti organisasi masyarakat, partai politik, organisasi kepemudaan juga hadir menyaksikan acara tersebut.

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dapat memilih kepala daerah dengan benar dan menginformasikan kepada masyarakat. Dirinya berharap mahasiswa ikut terlibat mendidik masyarakat menjadi pemilih berkualitas dengan melawan politik uang.