Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus menggalakkan pengawasan partisipatif di berbagai elemen, tak terkecuali terhadap kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Maulida, salah satunya. Dia begitu semangat dan antusias untuk ambil bagian dalam mengawal demokrasi serta melawan politik uang dalam gelaran pilkada maupun pemilu.
Maulida, perempuan penyandang disabilitas tuna netra merupakan salah satu peserta sekolah kader pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Pasuruan. Dia menuturkan, fasilitas dalam pemilu untuk disabilitas sudah lumayan baik, sudah sering dilakukan sosialisasi tentang bagaimana cara memilih untuk disabilitas dan bagaimana pentingnya memerangi politik uang.
"Awalnya saya tidak tahu bahaya politik uang. Tetapi setelah saya ikut sekolah kader pengawasan, ada beberapa materi yang mengubah mindset (pola pikir) saya. Dengan sekolah kader pengawas partisipatif dia menjadi tahu bahwa uang bukan segalanya. yang penting baginya adalah pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bebas korupsi yang bisa membuat Indonesia lebih baik lagi," tutur gadis yang baru saja lulus SMA tahun lalu tersebut pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Kaum Perempuan di Sidoarjo, Rabu (11/3/2020).
Perempuan yang karib disapa Ida menceritakan, sebelum hari H pemungutan suara, dia diberi uang oleh salah satu paslon, ada timses yang datang ke rumah. Dia mengira hanya kampanye saja, tetapi waktu hendak pulang, mereka memberikan uang (money Politic). Lantas dia pun menolak uang tersebut dan meminta kepada orangtuanya untuk mengembalikan uang tersebut.
"Untuk mencegah politik uang, kita harus sosialisasi ke teman-teman kita dulu, kebetulan saya ikut organisasi Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia). Saya menyosialisasikan pentingnya partisipasi kita dalam pemilihan kepala daerah dan pentingnya memerangi politik uang," ujarnya.
Ida menambahkan, teman-teman disabilitas semangatnya sangat tinggi untuk ikut pemungutan suara. Mereka tetap mau mencoblos meskipun tidak pernah ada program untuk disabilitas yang disampaikan oleh pasangan calon. "Karena mereka yakin, walaupun untuk saat ini masih belum ada program yang signifikan yang sampaikan, tetapi kami tetap yakin dan menggunakan hak pilih kami sebagai warga negara," tegasnya.
Untuk teman disabilitas, Ida berpesan bahwa sebagai warga negara, walaupun punya keterbatasan tetapi kaum disabilitas punya hak yang sama untuk menggunakan hak pilih. "Jadi jangan gunakan alasan keterbatasan untuk golput," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo yang hadir dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk kaum Perempuan mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Timur untuk pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Timur.
“Forum-forum seperti ini sudah kami lakukan di beberapa provinsi, tetapi baru di Jatim kami menghadirkan berbagai kelompok/komunitas yang mewakili berbagai profesi yang sepertinya selama ini masih belum tersentuh untuk kegiatan kepemiluan, sehingga kami dari Bawaslu RI perlu memberikan apresiasi kepada Bawaslu Jawa Timur,” pujinya.
Dewi berharap kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kelompok Perempuan akan mendorong partisipasi perempuan dalam mewujudkan Pilkada berkualitas. Selain itu mendorong keterlibatan perempuan dalam memerangi politik uang dalam Pilkada yaitu dengan cara membangun kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang, menjadikan politik uang sebagai musuh Bersama dalam pemilu, melakukan gerakan secara terstuktur, sistimatis dan massif melalui kelompok organisasi perempuan untuk menangkap pelaku politik uang.
“Saatnya perempuan bergerak memerangi politik uang untuk masa depan demokrasi yang lebih baik dan membangun pemerintahan yag bebas korupsi,” tegasnya.
Editor : Jaa Pradana
Fotografer : Christina Kartikawati
 |
 |
Webmail
