Berita

Boven Digoel, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) berbeda dengan masyarakat biasa. Menurutnya, sumpah jabatan untuk netral dalam pemilu dan pilkada mengikat ASN.

Fritz menjelaskan, setelah mengucapkan sumpah, ASN memiliki keterbatasan dalam kehidupan politik karena wajib menjaga netralitas dan tidak memihak. Apalagi, saat penyelenggaraan pilkada yang kebanyakan pesertanya kepala daerah petahana atau pejabat pemerintah daerah setempat.

Lubuklinggau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak para awak media untuk membagi pengetahuan investigasi terkait aktivitas yang disinyalir sebagai pelanggaran pilkada. Dia meyakini, jaringan yang dimiliki pers sangat luas dan kemampuan menelisik kasus yang sangat baik sehingga jika dilakukan kerjasama dengan Bawaslu akan memberikan dampak yang positif.

Lubuklinggau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Sumatra Selatan (Sumsel) melakukan kegiatan 'Bawaslu Goes to Campus' ke Universitas Musi Rawas (Unmura) yang terletak di Kota Lubuklinggau. Dalam sesi tanya jawab, seorang mahasiswa menanyakan kepada Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat.

Dewi menjabarkan, ada beberapa metode yang tepat untuk menentukan mana pemimpin yang tepat untuk Pilkada 2020. Pertama menurutnya, mengenali peserta calon pilkada dengan baik.

Lubuklinggau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak para mahasiswa Universitas Musi Rawas (Unmura) untuk tidak menjadi pemilih pragmatis. Pemilih pragmatis yang dimaksudkan Dewi adalah pemilih yang mudah terkontaminasi kepentingan politik oleh oknum peserta Pilkada 2020.

Dewi melanjutkan, mahasiswa merupakan orang yang punya kemampuan berpikir yang baik, kecerdasan yang baik, sehingga pilihan memilih harus didasarkan pada pertimbangan rasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 berpotensi akan terulang dalam Pilkada Serentak 2020. Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, bentuk pelanggaran tersebut seperti praktik politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Merauke, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan data motif pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari data analisis pelanggaran netralitas ASN tahun 2017-2018 terlihat, sebanyak 10 persen ASN mencoba-coba tidak netral, sekitar 20 persen ketidaknetralan ASN karena ada niat. Lalu 70 persen ASN tidak netral karena terpaksa atau paksaan pihak lain.

Lubuklinggau, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengimbau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk jeli terhadap berbagai bentuk baru dari pelanggaran yang mungkin akan muncul dalam Pilkada 2020. Salah satu hal yang dia singgung yakni tentang politik uang yang kedepannya tidak lagi berbentuk materi.

Dia menegaskan, pengawas pemilu termasuk Panwascam harus lebih pandai dari peserta pilkada. Pengawas pemilu juga harus mengikuti perkembangan informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin bakal terjadi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini potensi pelanggaran. Rencananya, peluncuran IKP 2020 akan dilaksanakan 25 Februari 2020.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, IKP Pilkada 2020 menjadi rutinitas setiap awal tahapan pilkada. Dia melihat banyaknya daerah yang terlibat dalam Pilkada 2020 menjadi tantangan yang berat jika tidak ada IKP.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, dukungan peningkatan kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam meningkatkan integritas penyelenggara pemilu. Hal itu dia ungkapkan saat berpidato dalam peresmian ruang sidang baru DKPP di lantai 1, Gedung Treasure Learning Center (TLC), Jalan Wahid Hasyim nomor 117, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Natuna, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memastikan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dapat digunakan oleh partai politik, bakal calon, pasangan calon, dan masyarakat di kabupaten Natuna serta daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, Natuna sebagai pilot project penggunaan SIPS untuk pulau terluar di Indonesia.

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak jemaat Gereja Masehi Injili di Manado (GMIM) untuk sama-sama mengawal dan menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Sulawesi Utara, khususnya di Manado.

“Saya mengajak warga atau jemaat GMIM bersama Bawaslu mengawal proses demokrasi di Sulut. Jangan sampai tangan-tangan jail menodai Pilkada di Sulut karena rakyatnya cuek akan Pilkada tersebut,” cetusnya dalam Seminar Pendidikan Politik Warga Gereja di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (18/02/2020).

Minahasa Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap, masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) dapat berperan aktif dalam mengawal proses Pilkada di Sulut Tahun 2020. Fritz meyakini, peran aktif masyarakat Sulut akan menghasilkan proses demokratisasi yang baik.

“Peran masyarakat tetap paling depan. Dan pada dasarnya pun Pilkada nanti bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu. Masyarakat bisa ambil peran disitu,” ungkapnya di Minahasa Utara dalam Sosialisasi Produk Hukum Pengawasan Pilkada di Sulut Tahun 2020, Selasa (18/02/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mendorong adanya penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait kampanye di media sosial untuk Pilkada 2020. Pasalnya, Abhan menyadari perlunya regulasi untuk memperkuat pengawasan konten kampanye dalam media sosial.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan beberapa catatan terkait informasi rekapitulasi perolehan suara secara elektronik atau disebut e-rekap. Hal ini dia sampaikan saat menemui dan berdiskusi dengan jajaran pengurus Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Abhan menyatakan, berdasarkan penjelasan KPU)l, e-rekap adalah kegiatan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) yang mendokumentasikan kertas plano. Lalu, KPPS mengirim foto ke server KPU.