Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menyambut Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan meminta pemetaan untuk daerah-daerah mana saja yang sudah siap secara daring terkait Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Menurutnya, hal ini menjadi tugas besar yang harus dilakukan mengingat ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyambut gelaran Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan adanya kolaborasi antara Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Hal ini menurutnya menjadi penting agar Bawaslu dapat memetakan daerah-daerah mana yang memiliki potensi sengketa kepemiluan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan melantik dan mengambil sumpah/janji sembilan orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota. Abhan meminta sembilan Anggota Bawaslu baru itu cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja untuk menghadapi Pilkada 2020.
Agam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan (Panwascam) harus menyiapkan kerja-kerja yang mampu mendeteksi kemungkinan pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.
"Teliti dalam mendeteksi setiap potensi pelanggaran di setiap tahapan, termasuk tahapan rekrutmen PPK dan tahapan pencalonan yang sedang berjalan sekarang ini," ujarnya kepada seluruh panwascam di Kabupaten Agam, pada Senin (27/01/2020).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Jatim) untuk membuat berita acara hasil pleno sebelum melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK).
Makassar - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu memiliki 67 informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik atau disebut informasi yang dikecualikan. Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Hubungan Lembaga (Hubal) Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan beberapa di antaranya.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 harus dijadikan sebagai ‘kacamata’ (perspektif) pencegahan. Menurutnya, tujuan Bawaslu menyusun IKP Pilkada 2020 sebagai sistem peringatan dini untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dalam mencari solusi dalam Pilkada Serentak 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul usai rekrutmen Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada 2020. Identifikasi dilakukan supaya Bawaslu bisa mengantisipasi masalah yang muncul dalam rekrutmen pengawas Ad-Hoc berikutnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Lima pimpinan Bawaslu melakukan audiensi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Ali Mukartono. Pertemuan ini sebagai upaya Bawaslu menawarkan kepastian hukum terkait pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akibat nomenklatur Bawaslu di daerah yang berbeda berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 Jo, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan penguatan partai politik (parpol) untuk menghindari politik uang dalam pengelolaan dana kampanye setiap kontestasi politik. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Politik Berbasis Kebijakan: Berbagi Pengalaman dan Merumuskan Rekomendasi, di Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Fritz mengatakan, sebagai lembaga yang bertanggungjawab melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran, Bawaslu turut aktif atas berlangsungnya tahapan pemilu yang setara dan adil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan kesiapannya dalam mengawasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih (mutarlih) Pilkada 2020. Proses mutarlih diawali dengan penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri kepada KPU pada Kamis (23/1/2020).
Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, nantinya KPU daerah yang menggelar pilkada bakal melakukan sinkronisasi atau menyandingkan DP4 dengan daftar pemilu terakhir. Dia menegaskan, jajaran lembaga pengawas di daerah telah siap mengawasi mutarlih.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, jajaran Bawaslu di daerah yang tidak menggelar Pilkada Serentak 2020 juga tetap bekerja dan menjalankan program-program sosialisasi.
“Banyak masyarakat yang bertanya apa kerja Bawaslu jika tidak ada pemilu ata pemilihan (pilkada). Ada atau tidak ada pemilihan, Bawaslu terus ekstra bekerja dalam mengawal demokrasi,” ujarnya di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (22/1/2019).
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, tantangan Bawaslu untuk memenuhi harapan sekaligus tuntutan masyarakat dalam penanganan pelanggaran. Hal ini menurutnya juga akan terjadi dalam Pilkada Serentak 2020.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengharapkan Bawaslu mempunyai alat deteksi kegandaan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, alat ini sangat penting guna meminimalisir terjadinya potensi daftar pemilih ganda.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memberikan catatan penting refleksi pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai modal untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Dia memandang, pemutakhiran daftar pemilih adalah hal yang paling krusial.
Menurutnya, pemutakhiran daftar pemilih adalah tahapan paling kuat dalam menjaga hak pilih di seluruh negeri. Dalam proses itu, Afif menyebutkan, setidaknya ada lima surat rekomendasi dari Bawaslu ke KPU yang ditujukan untuk daftar pemilih menjadi lebih valid, akurat, dan komprehensif.
