Berita

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyarankan kepada Komisi II DPR jika ingin merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Afif memberi masukan untuk memperhatikan beban penyelenggara dan penggunaan teknologi.

“Kalau mau melakukan revisi bagaimana bisa mengurangi beban penyelenggara pemilu. Salah satunya soal teknologi yang hari ini belum terjawab," katanya saat melakukan Kunjungan Kerja bersama Komisi II DPR RI ke kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (15/2/2020).

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Jambi bersama masyarakat adat Suku Anak Dalam melakukan ikrar sekaligus deklarasi pengawasan Pilkada Serentak 2020. 'Launching' pengawasan secara simbolis dilakukan dengan pelepasan burung merpati di Kawasan Tugu Juang Sipin Jambi, Sabtu (15/2/2020).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) turut berikrar mendukung terciptanya pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Beberapa komponen masyarakat lain, seperti organisasi masyarakat, partai politik, organisasi kepemudaan juga hadir menyaksikan acara tersebut.

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dapat memilih kepala daerah dengan benar dan menginformasikan kepada masyarakat. Dirinya berharap mahasiswa ikut terlibat mendidik masyarakat menjadi pemilih berkualitas dengan melawan politik uang.

Sumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan, pengawas pemilu yang berada di wilayah Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah siap mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020. Hal itu dikatakannya setelah Afif melakukan supervisi ke seluruh Bawaslu kabupaten di Sumba.

"Kami pastikan semua jajaran Bawaslu di Sumba yang mengawasi pilkada sudah siap. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang mereka lakukan," ujarnya disela kunjungan di Pulau Sumba, Rabu (12/2/2020).

Sumba Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diseleksi KPU terindikasi sebagai pengurus partai politik peserta Pemilu 2019. Bahkan, beberapa diantaranya merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sambut Pilkada Serentak 2020, Divisi Hukum Bawaslu melakukan analisis hukum penerapan laporan hasil pengawasan (Form A) secara elektronik untuk Pilkada Serentak 2020. Kajian ini menjabarkan kendala dan tantangan yang bakal dihadapi para pengawas pilkada di daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menguatkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dilakukan demi meningkatkan pengawasan dana kampanye dan sumbangan dana partai politik untuk peserta calon Pilkada Serentak 2020.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan perlu dilakukan penguatan kerja sama antara Bawaslu dan PPATK dalam mengawasi dana peserta Pilkada 2020.

Semarang - Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019. Anggota Bawaslu Jateng Rofiuddin mengungkapkan, Bawaslu Jateng telah menerima permohonan informasi sebanyak 76 pemohon selama satu tahun penuh.

"Dari jumlah itu, permohonan informasi terbanyak ada pada Bulan April 2019, yakni 18 permohonan. Kemungkinan hal itu karena Bulan April adalah pelaksanaan pemilu serentak 2019," ucapnya di Semarang Jawa Tengah, Rabu (12/2/2020).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berkeyakinan Bawaslu mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima tahun anggaran 2019 terkait tata kelola laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, Bawaslu sedang merumuskan pelatihan deteksi dini dalam mencegah pelanggaran pilkada maupun pemilu. Pencegahan mahar politik menurutnya perlu dilakukan dengan dibantu masyarakat yang pula bisa melaporkan pelanggaran menggunakan aplikasi Gowaslu.

Afif menegaskan, ada tiga titik krusial yang tidak terpisahkan, yaitu: calon, penyelenggara, dan masyarakat.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menegaskan, kepala daerah petahana tidak bisa melakukan mutasi penggantian pejabat daerah dalam masa Pilkada 2020 sebelum mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurutnya, saat ini hanya bisa mengisi jabatan yang kosong, bila tidak maka akan ada sanksi menanti.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020 memaksimalkani teknologi informasi dan cara mediasi menghasilkan mufakat. Penggunaan aplikasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) menurutnya dapat menambah kepercayaan publik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan akan menaikkan standar kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan sekretariat Bawaslu, agar tidak membebani organisasi. Hal ini diutarakannya usai melantik 27 pejabat administrator di Jakarta hari ini.

Gunawan ingin seluruh pejabat yang dilantik menjadi Kepala Bagian di beberapa provinsi seluruh Indonesia ini, tidak asal pindah saja. Melainkan dia ingin ada pendalaman dalam proses menuju posisi tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA) Supandi menegaskan, hanya empat jenis perkara pilkada atau pemilu yang diterima dan ditangani oleh MA. Selain itu menurutnya diselesaikan Bawaslu.Hal tersebut disampaikannya saat menggelar audiensi bersama Bawaslu di Ruang Pleno MA, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menegaskan, tidak akan memberi kompensasi jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat persoalan netralitas. Hal tersebut dia katakan saat pelantikan dan pengambilan sumah calon PNS menjadi PNS Bawaslu angkatan ketiga tahun ajaran 2018.

“Seluruhnya wajib netral. Jaga netralitas Anda semua sebagai penyelenggara pemilu. Kalau terduga intrik politik, saya tidak segan berikan sanksi,” ucapnya di pelataran Gedung Bawaslu Jakarta, Senin (10/2/2020).