Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Workshop penerapan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Gelombang Kedua berlangsung penuh antusias. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pun mengapresiasi adanya lokakarya ini sebagai sinergitas jelang Pilkada serentak 2020.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk berpartisipasi mengawasi gelaran Pilkada 2020. Menurutnya, aktivitas mengawasi pemilu hakikatnya adalah tugas semua warga bangsa termasuk civitas akademika.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mewaspadai soal godaan uang yang mungkin terjadi selama Pilkada Serentak 2020. Dia menerangkan, Panwascam sebagai jajaran pengawas Ad hoc (sementara) sangat rentan digoda dengan materi.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo minta adanya komitmen yang kuat dalam tiga institusi di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yaitu Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian. Hal ini menurutnya merupakan bentuk jawaban terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengalami perubahan dalam menghadapi Pilkada 2020.
Jembrana, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang dilahirkan Bawaslu mulai disosialisasikan ke partai politik (parpol). Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, SIPS ini dikenalkan dan disosialisasikan agar parpol mengetahui adanya system cepat dalam melaporkan sengketa proses pilkada melalui SIPS.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan, Panitia Pengawas (Panwas) Desa/Kelurahan untuk Pilkada Serentak 2020 sudah terbentuk pada Maret 2020. Dia juga meminta jajaran Bawaslu daerah mulai melakukan perekrutan sejak 10 Februari 2020.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, hal tersebut selain meningkatnya partisipasi pemilih. Dia beralasan, hal tersebut bakal berdampak terhadap kepercayaan penyelenggara pemilu atau pilkada.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan, kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pilkada 2020 tetap menggunakan Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Hal ini dia ungkapkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang mengubah frasa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu tingkat kabupaten/kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah permanen sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta pengawas pemilu harus dibekali dengan ketrampilan deteksi dini dalam melakukan fungsi pencegahan untuk Pilkada Serentak 2020. Ketrampilan ini penting guna menimalisir adanya berbagai pelanggaran yang bakal terjadi.
"Soal deteksi dini ini penting seperti kerja-kerja investigasi agar fungsi pencegahan Bawaslu bisa maksimal," ucapnya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Jakarta, Jumat (31/1/2020) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan kerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Data Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dana kampanye calon kepala daerah Pilkada 2020.
"Bawaslu akan melakukan kerjasama kembali dengan PPATK dan OJK terkait dengan laporan dana kampanye," kata Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), Hubungan Lembaga (Hubal) Fritz Edward Siregar saat diskusi dengan sejumlah jurnalis di Gedung Bawaslu, Jumat (31/1/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, pengawasan pada tahapan pencalonan jalur perseorangan dalam Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan melalui pengawasan melekat terhadap KPU. Menurutnya, jajaran Bawaslu tiap tingkatan harus mengawasi secara melekat ketika KPU melakukan verifikasi faktual atas dukungan calon perseorangan.
Dia menjelaskan, dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan, Bawaslu tidak mendapatkan dokumen dukungan berupa KTP elektronik dari calon kepala daerah (cakada) yang maju melalui jalur perseorangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, saat ini Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sedang melakukan pengawasan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada anggota partai yang masuk dalam jajaran penyelenggara pemilu Ad hoc (sementara) itu.
"Kami sudah mengawasi tahapan rekrutmen PPK agar tidak ada yang menjadi partisan," kata Abhan saat berdiskusi dengan wartawan di Gedung Bawaslu, Jumat (31/1/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 11.642 pelamar pegawai neger sipil (PNS) Bawaslu yang telah lolos administrasi melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 34 Provinsi di Indonesia. Khusus untuk pelaksanaan di DKI Jakarta, 2680 peserta melaksanakan SKD di gedung Badan Kepegawaian Nasional, di Jakarta Timur.
Pelaksanaan seleksi di Jakarta ini sudah digelar sejak Kamis (30/1/2020) hingga hari Sabtu (1/2/2020) yang terbagi menjadi beberapa sesi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, patroli pengawasan bakal menjadi program unggulan pada tahapan minggu tenang. Hal itu menurutnya agar masyarakat mengetahui Bawaslu tetap bekerja saat masa minggu tenang.
"Program patroli Pengawasan memberikan pesan kepada masyarakat dan peserta pemilu Bawaslu tidak tidur meski pada minggu tenang," kata Dewi saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Gedung Bawaslu, Jumat (31/1/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai, perlu adanya riset khusus tentang evaluasi tingginya pelanggaran di suatu wilayah yang berulang saat pelaksanaan pilkada lalu. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan guna mencari solusi dalam menekan angka pelanggaran pemilu dan pilkada tak terulang kembali di daerah tersebut.
