Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan keadilan pemilu merupakan keniscayaan dalam setiap terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Ada empat indikator keadilan pemilu yang diutarakan Bagja saat webinar dengan tajuk Refleksi Pilkada 2020 menuju Pemilu dan Pilkada 2024 secara daring, Senin (18/10/2021)

"Indikator pertama yaitu kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk penegakan hukum," katanya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta barang dugaan pelanggaran pemilu hasil penanganan pelanggaran yang tersimpan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu diatur detail pengelolaannya. Menurutnya, Unit Pengeloa Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) yang menjadi unit khusus yang mengelolanya dapat bekerja dengan baik.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap adanya pelatihan dan pembinaan terintegrasi tiap divisi dan bagian secara sistematis. Hal ini baginya amat penting agar pengetahuan, kerja, dan koordinasi bisa berkelanjutan dan saling melengkapi.

Dewi menyatakan bentuk pelatihan secara bersama ini mengingat pengalaman lalu yang lebih mementingkan pertangunggjawaban hanya pada bagian atau divisi tersebut. Padahal menurutnya alur pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa dapat saja satu kesatuan.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan perlunya mempersiapkan secara matang kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan struktur kelembagaan organisasi menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Terbatasnya anggaran dengan berbagai kendala dan tantangan yang ada menurutnya perlu dirumuskan agar mendapatkan solusi secara efektif dan efisien.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah kepada 29 jabatan analis hukum dan dua pejabat administrator di lingkungan kesekjenan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Dia meminta para analis hukum yang dilantik untuk bersiap dalam menghadapi gelaran Pemilu Serentak 2024 serta Pilkada 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jajaran komisioner beserta lejabat struktural eselon I di lingkungan Bawaslu menghadiri program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diselenggarakan oleh KPK, Kamis (14/10/2021).

Acara yang dipimpin Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tersebut turut mengundang istri-suami komisioner dan pejabat struktural eselon I Bawaslu. Tujuannya sebagai pembekalan terkait peran pasangan mencegah terjadinya tindakan koruptif bagi penyelenggara negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mendapat kunjungan dari jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Ketua Bawaslu Abhan berharap adanya tambahan literasi kalangan muda dalam pengawasan pemilu. Dirinya menyambut baik niatan jajaran GAMKI yang berencana ambil bagian sebagai pemantau pemilu.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu sekaligus penulis Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilu 2020 Ratna Dewi Pettalolo berharap isu dalam buku tersebut dapat menjadi inspirasi dan referensi untuk dijadikan bahan penelitian bagi mahasiswa. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan bedah buku di Baruga Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (12/10/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mempresentasikan inovasi dan kolaborasi dalam bentuk video terkait keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Bawaslu kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Presentasi ini merupakan pendalaman dan penjelasan video yang telah dikirimkan dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik 2021.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlunya perbaikan sistem hukum yang meliput tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, akan lebih efektif apabila dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada lebih mengedepankan sanksi adminitrasi ketimbang sanksi pidana.

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Ketua Bawaslu Abhan menyatakan Partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih. Publik atau masyarakat harus memahami lebih dalam lagi makna pemilu yaitu bagaimana mengawal setiap tahapan proses pemilu agar demokrasi sesuai dengan asas luber jurdil. Hal ini meniscayakan tidak hanya prosedural, secara substantif kedaulatan rakyat dalam mengawal proses dapat melahirkan pemimpin yang terlegitimasi. 

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam bedah buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak masyarakat kampus untuk mengkaji secara akademis kebijakan pemilu di Indonesia yang dinilainya masih menyisakan masalah dalam tataran regulasi. Hal tersebut menurutnya guna memperbaiki kualitas pemilu lebih baik

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) menjadi pionir di daerah masing-masing dalam menyebarkan virus-virus demokrasi dan merintis gerakan pengawas partisipatif. Hal itu disampaikan saat penutupan SKPP Tingkat Dasar di titik Magelang, Sabtu (9/10/2021).

"Kualitas demokrasi ditentukan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam Pemilu. Sehingga, posisi pengawas partisipatif penting dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia," ujarnya.

Jakarta Selatan, Bawaslu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap program SKPP tingkat dasar, sebagai ikhtiar yang tepat dari Bawaslu dalam melaksanakan pendidikan politik. Ini disampaikan Afif saat membuka agenda SKPP yang berlangsung di Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).

“Program SKPP ini adalah program partisipatif yang ada ruhnya, yang mengikat lebih dalam pemahaman tugas pengawasan pemilu kepada peserta yang ikut dalam SKPP ini," ujar Afif.