Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam bedah buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak masyarakat kampus untuk mengkaji secara akademis kebijakan pemilu di Indonesia yang dinilainya masih menyisakan masalah dalam tataran regulasi. Hal tersebut menurutnya guna memperbaiki kualitas pemilu lebih baik
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) menjadi pionir di daerah masing-masing dalam menyebarkan virus-virus demokrasi dan merintis gerakan pengawas partisipatif. Hal itu disampaikan saat penutupan SKPP Tingkat Dasar di titik Magelang, Sabtu (9/10/2021).
"Kualitas demokrasi ditentukan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam Pemilu. Sehingga, posisi pengawas partisipatif penting dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia," ujarnya.
Jakarta Selatan, Bawaslu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap program SKPP tingkat dasar, sebagai ikhtiar yang tepat dari Bawaslu dalam melaksanakan pendidikan politik. Ini disampaikan Afif saat membuka agenda SKPP yang berlangsung di Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).
“Program SKPP ini adalah program partisipatif yang ada ruhnya, yang mengikat lebih dalam pemahaman tugas pengawasan pemilu kepada peserta yang ikut dalam SKPP ini," ujar Afif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi dengan ucapan selamat atas peluncuran buku berjudul Menegakkan Keadilan Pemilu dan Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang ditulis oleh Puadi, yakni Anggota Provinsi Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (8/10/2021) melalui daring. Menurut Dewi kehadiran buku tersebut dapat menambah referensi literasi tentang kepemiluan di masyarakat apalagi berdasarkan pengalaman nyata dari seorang penulis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melihat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 perlu didesain sederhana dan seefisien mungkin. Sebab menurutnya dua acara besar ini memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan perencanaan yang matang sesuai ketentuan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Divisi Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sedang menyusun layanan informasi penanganan pelanggaran berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepada Bawaslu.
“Kami ingin belajar dan melihat lebih jauh membangun sistem IT dalam bidang layanan publik,” kata Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Bawaslu, Yusti Erlina dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, (7/10/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengharapkan desain pengawasan media sosial dalam pada Pemilu 2024 lebih inovatif. Hal ini menurutnya dikarenakan pemanfaatan media sosial yang terus berkembang selama pandemi Covid-19.
"Jadi akan banyak ide-ide pengawasan media sosial dalam Pemilu 2024 ke depan," ujar Fritz saat Rapat Persiapan Pengawasan Media Sosial di Pemilu 2024, bersama Google melalui daring, Kamis (7/10/2021).
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar selesai pada bulan September lalu, Bawaslu Provinsi Jambi, Rabu (6/10/2021) malam, melaksanakan acara pembukaan SKPP tingkat menengah. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan SKPP tingkat menengah ini adalah bentuk upaya Bawaslu dalam memaksimalkan upaya pencegahan.
MAMUJU, BAWASLU SULBAR – Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar diskusi mingguan. Kali ini, diskusi mengusung tema “Peraturan dan Dinamika Teknis Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”.
Dalam diskusi tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Sulbar Fitrinela Patonangi menilai, APK menjadi bagian dari tugas besar yang dilakukan oleh Bawaslu karena bukan hanya dalam hal pengawasan yang dilakukan melainkan bagaimana menerjemahkan kententuan teknis serta hal-hal lain yang pada dasarnya tidak diatur dalam perundang-undangan Pemilu.
Morotai, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta pemuda tidak anti terhadap politik. Hal itu dikatakannya saat membuka SKPP di Kabupaten Morotai, Maluku Utara, Rabu (6/10/2021).
"Dewasa ini generasi muda anti terhadap politik, generasi millenial mulai menjahui hal yang berbau politik. Inilah yang dikuatirkan dimana proses pemilu diangap sebagai proses yang biasa dam politik uang dianggap hal yang biasa,”ujarnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mendorong semua pihak untuk berkontribusi menciptakan Pemilu Serentak 2024 yang ramah terhadap pemilih disabilitas. Negara menurutnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan Bawaslu sangat membutuhkan dukungan kaum pemuda yang memiliki idealisme, yang berkualitas untuk membantu dan menjaga kedaulatan pengawasan pemilu di Indonesia. Hal itu diucapkannya saat membuka SKPP tingkat dasar di Ternate, Senin (4/10/2021).
“Penyelenggara pemilu dan pilkada yang jujur, adil dan berkualitas ditentukan oleh salah satunya kaum muda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda dan organisasi kemahasiswaan,” ujar Dewi.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja optimis Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang telah berlangsung tahun ini akan melahirkan 10 ribu calon pengawas partisipatif. Hal itu dikatakan Bagja saat membuka SKPP Tangerang Raya di Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin, (4/10/2021).
"SKPP tahun ini tersebar di seratus titik seluruh Indonesia. Minat masyarakat cukup tinggi," ungkapnya.
