RDP Perdana Tahun 2023, Bawaslu Paparkan Sejumlah Isu Krusial pada Pemilu 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memaparkan sejumlah isu krusial yang akan muncul pada Pemilu 2024, salah satunya definisi kampanye dan sosialisasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

"Perlu adanya regulasi yang mengatur batasan antara kampanye dan sosialisasi disela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye," ucapnya.

Resmikan Kantor Persiapan Tiga Bawaslu DOB Papua, Plt Sekjen Ingatkan Koordinasi dengan Pemda
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Merauke, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu La Bayoni meresmikan kantor persiapan daerah otonomi baru (DOB) untuk tiga Bawaslu Provinsi di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan secara simbolis di kantor Bawaslu Papua Selatan, Rabu (11/1/2023). Dia mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah untuk berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah setempat guna memfasilitasi beberapa hal guna mendukung kerja kelembagaan.

Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Nunukan, Bawaslu Berprinsip Harus Ikuti Aturan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan penataan daerah pilihan (dapil) dan penambahan kursi DPRD harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Demikian pula terkait rencana penambahan lima kursi di DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) untuk Pemilu 2024.

Sah, Bawaslu RI Resmikan Kantor Persiapan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu resmikan Kantor Persiapan Bawaslu Provinsi Barat Daya, Senin (9/1/2023). Kantor tersebut diresmikan oleh Anggota Bawaslu Herwyn J. H Malonda dan disaksikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.

Dalam kesempatan itu, Herwyn berharap agar kantor persiapan Bawaslu Provinsi Barat Daya dapat dijadikan tempat pencari keadilan pemilu. Juga, kata dia, sebagai pusat informasi dan pusat kerja dalam melakukan pengawasan pemilu.

Timsel Harus Berintegritas agar Hasilkan Pengawas Pemilu yang Berkualitas
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Tim Seleksi (Timsel) harus bertintegritas agar menghasilkan pengawas pemilu yang berkualitas. Hal tersebut dikatakan Puadi saat membuka kegiatan pembekalan bagi timsel di Jakarta, Jumat, (6/1/2023).

"Intergritas adalah hal yang utama untuk mencari bibit dan bobot yang bagus. Kami berharap inputnya dan outputnya bagus. Supaya bisa sesuai dengan harapan," ungkapnya.

Bawaslu Harap Timsel Pilih Calon yang Jujur, Adil, dan Integritas Tinggi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap Tim Seleksi (Timsel) memilih calon anggota Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) yang jujur, adil dan memiliki integritas tinggi.

"Harus sesuai dengan mars Bawaslu. Jujur adil mandiri berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri," ucapnya dalam kegiatan pembekalan bagi timsel di Jakarta, Jumat, (6/1/2023).

Timsel Akan Dibekali Panduan Saat Seleksi Calon Anggota Tiga Bawaslu Provinsi
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Proses seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) akan segera dimulai. Bawaslu telah menentukan Tim Seleksi (Timsel) yang diisi dari berbagai latar belakang seperti akademisi, dosen, dan pemantau pemilu.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, timsel akan dibekali panduan dari Bawaslu. Panduan tersebut khususnya pada tahapan membuka pendaftaran, melakuan penelitian administrasi, tes tertulis, tes psikologi dan wawancara.

Bawaslu Berikan Catatan Pengawasan Sepanjang Tahun 2022 dan Proyeksi Pengawasan Tahun 2023
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan catatan hasil pengawasan tahapan pemilu selama tahun 2022 serta memproyeksikan kerja pengawasan pemilu selama Tahun 2023. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan proyeksi Bawaslu pada tahun 2023 berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 yakni, Bawaslu tetap mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan pemilu dengan baik kepada masyarakat.

Bawaslu Jadikan Rekomendasi Timsel Calon Anggota Bawaslu Provinsi, Sebagai Acuan Rekrutmen
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berkomitmen menjadikan rekomendasi
Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Provinsi yang akan melakukan seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi di daerahnya, sebagai pertimbangan penting dalam proses rekrutmen.

Bawaslu Imbau Peserta Pemilu Kampanye Sesuai Jadwal
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghimbau peserta pemilu atau partai politik harus menahan diri untuk melakukan kampanye sebelum waktunya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye Pemilu pada 28 November 2023 - 10 Februari 2024.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat siaran langsung Dialog TVRI Peta Politik Nasional Antisipasi Politisasi SARA dan Hoaks Jelang Pemilu, Senin malam (2/1/2023).

Di depan Kaum Muda Manado, Herwyn Tekankan Partisipasi dalam Awasi Hak Pilih
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengajak pemuda GMNI Cabang Manado ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan di tiap tahapan pemilu. Terutama dalam pengawasan hak pilih dalam pendataan daftar pemilih dalam pemilu.
 
"Anak-anak muda, khususnya teman-temen di GMNI Manado, harus terlibat aktif dalam pemantauan pemilu dan pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilu," kata Herwyn saat menjadi narasumber di kantor GMNI cabang Kota Manado, Senin (2/1/2023). 
 
Bawaslu Provinsi Bali Terima Hibah Tanah dan Gedung dari Pemprov Bali
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Denpasar, Bawaslu Bali - Bawaslu Provinsi Bali menerima hibah tanah dan gedung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Kedua belah pihak melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di rumah jabatan Gubernur Bali, Jumat, (30/12/2022).

Lolly mengucapkan terima kasihnya kepada Pemprov Bali atas dukungannya kepada Bawaslu, melalui pemberian hibah gedung dan tanah. Hal ini, ujar Srikandi Bawaslu menggambarkan iktikad baik Pemprov Bali dalam menunjang kerja - kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

Bawaslu Jadikan IKP Modal Utama dalam Lakukan Mitigasi Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berpesan kepada jajaran Bawaslu daerah agar menjadikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai mitigasi utama dalam melakukan pencegahan Pemilu 2024. Menurutnya, setelah IKP diluncurkan, agar para pengawas pemilu menjadi cermat dan tepat dalam melihat seluruh persoalan tahapan baik pemilu, maupun pemilihan.

Bawaslu Segera Bentuk Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan segera membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa (PKD). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, saat ini draf final pedoman pembentukan Panwaslu sedang disiapkan. Setelah itu akan segera disosialisasikan dan dilaksanakan.

"Sebagai langkah awal pembentukan Panwaslu Keluruahan/Desa dipersiapkan pedoman dan mensosialisasikannya" ujarnya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembinaan dan Finalisasi Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Manado hari Selasa (27/12/2022).

Netralitas ASN, Bagja: Utamakan Fungsi Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi, Sinergis, dan Efektif
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemilu Serentak 2024 dengan mengedepankan fungsi pencegahan. Namun bila ada pelanggaran, menurutnya Bawaslu akan melakukan penindakan yang terintegrasi, sinergis dan efektif