Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemrintah Daerah (Pemda) agar membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada sebelum tahun 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan proses pembahasan NPHD membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Jadi tahun ini diharapkan sudah ada pembahasannya," harap Bagja dalam webinar Dirjen Polpum Kemendagri bertema 'Pemantapan Koordinasi Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk menjaga stabilitas Politik dalam Negeri', Selasa (18/7/2023).