Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, secara tidak sadar Bawaslu sudah menjalankan fungsi peradilan pemilu. Menurutnya, tugas Bawaslu sebagai quasi peradilan menangani sengketa administrasi kepemiluan lebih banyak kasusnya ketimbang jumlah permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menyamakan persepsi penanganan sengketa pemilu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan Bawaslu daerah menjalin kerja sama lewat pembuatan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pengadilan Tata Usaha Negaara (PTUN).
Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Desain Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bandung, Kamis (10/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengharapkan, seluruh pengawas pemilu se-Jawa Timur (Jatim) memperbaiki setiap teknis pengawasan pemilu. Hal ini dia ungkapkan saat menerima laporan akhir pengawasan Pemilu 2019 dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota se-Jatim di Ruang Rapat Lantai Empat Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Morotai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu M Afifuddin berharap, proses Pilkada Serentak 2020 tidak terhambat dan dihambat siapapun supaya pelaksanaannya berjalan sukses. Ajang pesta demokrasi tahun depan akan dilangsungkan di 270 wilayah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, termasuk 8 wilayah di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Baca juga: Fritz Ajak Peserta Sekolah Kader Berani Awasi Proses Pemilu
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta peserta sekolah kader berani mengawasi dan memantau praktik kecurangan yang dilakukan peserta pemilu. Sebab sebagai alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Angkatan Kedua Tahun 2019, peserta harus berani melaksanakan tanggung jawab moril dalam melakukan pengawasan partisipatif.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, sekolah kader pengawasan partisipatif sebagai salah satu pilot project dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang akan terus dilakukan Bawaslu. Menurutnya, dalam setiap gelombang bakal ada kenaikan jumlah peserta.
Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menekankan pentingnya melakukan riset terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia melihat perlu adanya kajian terkait pasal-pasal yang dianggap perlu pembaruan misalnya dalam aturan berkampanye dan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, makna pemilu hakikinya adalah pengawasan oleh rakyat yang kemudian meletakkan kewenangannya kepada lembaga formal, yakni Bawaslu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menjelaskan, kepada para peserta Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif Angkatan Kedua Tahun 2019, bahwa pemilu bisa diibaratkan rumah besar. Seluruh masyarakat menurutnya bisa terlibat melakukan pencegahan pelanggaran pemilu sebagai mitra Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera selesai. Pasalnya, KPU telah menetapkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2020.
"Harapan kami beberapa daerah yang belum selesai pembahasan NPHD segera bisa kita selesaikan bersama, sehingga tidak mengganggu tahapan pemilihan yang akan kita gelar bersama KPU," katanya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada Serentak 2020 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai, posisi Bawaslu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai koordinator instansi lemba terkait dalam melakukan penindakan pelaku pidana pemilu.
Bagja mengatakan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dengan tegas, bahwa kewenangan penaganan pelanggaran administrasi pemilu berada di Bawaslu. "Kecuali ketika ada pelanggaran pidana pemilu, maka Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan bersama-sama melakukan penindakan," terangnya.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Panitia pengawas (panwas) Ad hoc (sementara) untuk Pilkada Serentak 2020 diminta tingkatkan kualitas. Baik yang telah menjadi panwas Ad hoc pada Pemilu 2019 maupun yang baru pertama melaksanakan tugas. Karenanya, perlu peningkatan pemahaman lewat pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Demikian kesimpulan Rapat Penyusunan Pedoman Teknis Perekrutan Panwas Ad hoc Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/10/2019).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, kekerasan dan intimidasi masuk salah satu potensi pelanggaran saat Pilkada Serentak 2020.
"Salah satu potensi pelanggaran dalam pilkada yaitu kekerasan dan intimidasi," katanya saat memberikan kuliah umum mengenai Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pilkada Serentak 2020 di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (5/9/2019).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pengawasan partisipatif merupakan program utama Bawaslu. Hanya saja, pengawasan partisipatif yang diharapkan Fritz tidak hanya sekadar ikut hadir saat ada pemilihan saja, melainkan kesadaran dalam berpartisipasi dan rasa memiliki terhadap seluruh proses pemilihan.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, 'tagline' Bawaslu harus masuk ke dalam alam bawah sadar setiap pengawas pemilu. Hal itu agar pengawas memahami dengan sangat baik peranan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu.
