Berita

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, angka temuan atau laporan pelanggaran tindak pidana pemilu ada 317 putusan. Mayoritas temuan pelanggaran tersebut menurutnya akibat politik uang.

Dewi menyatakan, sebenarnya pelanggaran tindak pidana Pemilu 2019 sangat bervariasi. Diantaranya mulai dari politik uang, penggunaan fasilitas negara, juga pembangunan sarana ibadah.

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta, penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Penyelesaian sengketa ini sudah didaulat sebagai mahkota-nya Bawaslu. Jadi dalam menjalankan proses penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel," katanya saat memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019 bagi Bawaslu kabupaten/kota se-provinsi Lampung di Bandar Lampung, Selasa (03/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan, KPU dan KPU Kota Jayapura terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.

“Memberikan teguran tertulis kepada KPU Republik Indonesia dan KPU Kota Jayapura,” kata Ketua Majelis Sidang Ratna Dewi Petalolo saat membacakan putusan laporan Nomor 84/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Senin (2/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Bawaslu memutuskan, KPU Kalimantan Barat (Kalbar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2019.

“Memerintahkan KPU Kalbar untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Kalbar,” ucap Ketua Majelis Ratna Dewi Petalolo saat membacakan putusan di Ruang Sidang Bawaslu, Senin (2/9/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 452 perempuan pengawas pemilu seluruh Indonesia mendeklarasikan kesiapannya mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Deklarasi dihelat di area Car Free Day (CFD) tepatnya di depan Kantor Bawaslu Jalan MH. Thamrin 14 Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Baca juga: Dewi Harap Jumlah Perempuan Pengawas Pilkada 2020 Lebih dari Pemilu 2019 

Wakatobi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan catatan umum persiapan menjelang gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Salah satu poinnya adalah netralitas ASN dan TNI/Polri sebagai bagian dari Pilkada Serentak 2020 yang bersih dan imparsial.

Baca juga: Sambut Pilkada 2020, Bawaslu Akan Evaluasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan, suksesnya Pemilu 2019, tidak lepas dari peran perempuan pengawas pemilu. Sehingga, dia berharap dalam Pilkada 2020, jumlah pengawas perempuan akan lebih banyak dibandingkan Pemilu 2019.

Baca juga: Bawaslu Apresiasi Kerja Keras Perempuan Pengawas Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan formulir model DA1 DPR untuk Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan sepanjang berkaitan dengan Partai Nasdem. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020, Bawaslu berencana untuk melakukan evaluasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengajak kaum perempuan di tanah air baik perorangan maupun lembaga turut serta mengawasi gelaran Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh.

Hal tersebut disampaikan Gunawan dalam acara Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia yang dihadiri lebih dari 500 pengawas pemilu dari kalangan perempuan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi perjuangan kerja keras para perempuan pengawas pemilu dalam mengawal gelaran Pemilu 2019. Menurutnya, menjadi pengawas pemilu membutuhkan keberanian dan integritas yang kuat.

"Maka keberadaan kaum hawa sebagai pengawas pemilu menunjukkan bahwa perempuan mampu bersaing dengan laki-laki," ucapnya dalam acara Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia di Gambir Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendapat penghargaan dari Humas Indonesia sebagai pemenang kategori terpopuler di media online, sub kategori lembaga. Penghargaan langsung diterima oleh Ketua Bawaslu, Abhan di Balaikota Tangerang, Jumat (30/8/2019) malam.

Baca juga: Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, ada lima masalah yang ditemukan, berdasarkan hasil diskusi dari Sentra Gakkumdu di seluruh Indonesia menangani Pemilu 2019.

Baca juga: Sentra Gakkumdu Samakan Persepsi Penanganan untuk Pilkada Serentak 2020 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilu 2019 sudah optimal. Namun, kerja sama antarinstitusi ini perlu dipererat dan dikuatkan lagi untuk menyamakan persepsi penanganan tindak pidana dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Baca juga: Fritz Jabarkan Antisipasi Pengawasan Pilkada Serentak 2020 

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar menjabarkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Dia pun mengingatkan, pentingnya revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati atau biasa disebut UU Pilkada.