Berita

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mewanti-wanti integritas jajarannya di daerah dalam menangani sengketa proses pencalonan Pilkada Serentak 2020. Dia meyakinkan, akan banyak godaan yang menghampiri kala sengketa proses tersebut berlangsung.

Bahkan, Abhan tak segan-segan bakal memberhentikan jajaran Bawaslu yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Sebab menurutnya, di dalam mekanisme sengketa proses Bawaslu tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota punya kewenangan besar untuk menjadikan seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, jajaran Bawaslu ingin membangun kualitas penanganan pelanggaran pemilihan lebih berkualitas untuk Pilkada 2020 maupun Pemilu 2024.

"Kita ingin membangun kualitas pelanggaran pemilu ke depan. Tentunya kualitas pemilihan yang di maksud pemilihan konstitusional," katanya saat menjadi narasumber dalam Pembahasan Draft Position Paper Bawaslu dalam rangka Seminar Nasional Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019) malam.

Kubu Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta Bawaslu daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 diharapkan tetap memperhatikan situasi politik di daerahnya. Menurutnya, daerah yang tak menyelenggarakan pilkada juga rawan konsolidasi politik dari aktor-aktor politik yang datang dari daerah tetangga yang sedang menggelar pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, kewenangan divisi sengketa harus makin kuat dengan proses ajudikasi saat menyelesaikan sengketa dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Sebab menurutnya, mahkota Bawaslu ada dalam penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, perilaku berbagai pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2019 bisa kembali terulang pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, hal ini bisa terjadi jika tidak adanya persiapan matang dari penyelenggara pilkada.

Bagja melihat salah satu pelanggaran yang tercium saat Pemilu 2019 adalah lemahnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Tidak salah, baginya, jika ASN memberikan hak pilihnya namun aturan menyebutkan tidak diperbolehkan ikut berkampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan keterangan dalam sidang judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Bawaslu berkedudukan sebagai pihak terkait dalam sidang Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dalam keterangannya Fritz menyampaikan, pada prinsipnya pelaksanaan pilkada merupakan rezim berbeda dari pemilu. Meski begitu, penyelenggaraan pilkada memiliki tahapan yang sama dengan pemilu.

Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) punya peran besar dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2020. Karena itu, menurutnya, harus diawali dari proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan mendapatkan Panwascam yang baik sekaligus bisa mengemban tanggung jawab pengawasan.

Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gunawan Suswantoro mengatakan, 'open biding' (lelang jabatan) untuk kepala sekretariat (kasek) di tiga provinsi berpotensi tidak dilanjutkan karena minimnya jumlah pendaftar.

Hal tersebut dikarenakan tiga provinsi, meliputi: Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah hingga Senin (11/11/2019) pukul 13.00 WIB tidak banyak yang mendaftar.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengawasan dalam verifikasi faktual syarat dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan dengan metode sampling. Syarat dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan keterangan mendukung calon perseorangan dapat diperiksa secara sampling atau acak.

"Alasanya, kita kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi secara faktual syarat administrasi calon kepala daerah perseorangan," kata Abhan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senin (11/11/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menghimbau, pegawai negeri sipil (PNS) Bawaslu di seluruh jajaran untuk meneruskan pendidikan ke tingkat strata-2 (S2) di perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Bawaslu. Tujuannya supaya mengenal lebih dalam tentang tata kelola pemilu.

"Kami harap PNS yang masih S1 bisa ikut program yang sudah ada. Ini kesempatan yang bagus," ungkapnya dalam diskusi Penguatan Kerja Sama Pendidikan Tata Kelola Pemilu, Senin (11/11/2019).

Sanur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu tingkat kabupaten/kota jeli dalam merekrut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada Serentak 2020.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rekrutmen Panwas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 di Sanur, Bali, Minggu (10/11/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak para pengawas pemilu merenungi momentum peringatan Hari Pahlawan. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus dijadikan semangat dalam menghadapi hajatan Pilkada 2020.

"Bawaslu harus menjadi lembaga pengawal proses demokrasi serta menjadi pahlawan demokrasi," sebut Dewi yang bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019).

Los Cabos, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu dipercaya menjadi Wakil Presiden (Wapres) Global Electoral Justice Network (GENJ) periode 2020-2022. Pemilihan tersebut terlaksananya penyelenggaraan Konferensi Ketiga GNEJ di Los Cabos, Meksiko, Jumat (8/10/2019) .

“Kepercayaan bagi Bawaslu sebagai Wapres GENJ merupakan sebuah kehormatan bagi Bawaslu. Dengan terpilihnya Bawaslu, diharapkan Bawaslu semakin maju dan berkembang dengan semua kewenangannya, terutama dalam penegakan keadilan pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Abhan di sela-sela forum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo tengah mempersiapkan penyusunan positioning paper terkait kewenangan Bawaslu dalam kepemiluan. Mengingat hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam seminar nasional peningkatan kualitas penanganan pelanggaran pemilu.

Menurutnya, 'position paper'merupakan dokumen berisi bagaimana negara yang kita wakili memposisikan dirinya terhadap suatu isu dan bagaimana negara memandang isu tersebut.

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Fritz Edward Siregar menyebutkan, Pemilu 2019 menyisakan pekerjaan rumah untuk diperbaiki. Salah satunya tentang aksesibilitas pemilih rentan, terutama bagi disabilitas.

Aksesibilitas, menurut Fritz, adalah salah satu hal yang penting dalam proses pemilihan, terutama akses terhadap pemilihan rentan. Karena itu, dia mengajak kaum rentan berdiskusi apakah akses-akses tersebut telah diberikan atau belum.