Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap, persoalan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) yang terjadi di beberapa provinsi dan kabupaten/kota bisa selesai ditandatangani sebelum tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai, yakni pada 26 Oktober 2019. Hal ini baginya agar Bawaslu tidak terlambat mengawasi tahapan pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan, setidaknya ada empat rintangan dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurutnya, masalah yang dihadapi Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembahasan dana hibah dengan pemerintah daerah (pemda), antara lain permasalahan administrasi, peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran daerah, dan lain sebagainya.
"Inilah masalah yang dihadapi oleh pengawas pemilu untuk mendapatkan anggaran daerah," katanya di Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, para pemangku kepentingan seharusnya melakukan evaluasi terhadap penanganan pidana pemilu di Indonesia. Berbicara Sentra Gakkumdu, menurutnya, bukan hal baru dalam pilkada karena sudah ada sejak 2004.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam meningkatkan kapasitas kerja pengawas Ad hoc (sementara) untuk Pilkada Serentak 2020, maka perlu dibuat modul bimbingan teknis (bimtek). Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, materi modul dalam bimtek dari lintas divisi.
Abhan mengungkapkan, jajaran pengawas Ad hoc merupakan tulang punggung kerja pengawasan pemilu. Karenanya, dia berharap berbagai materi pengawasan dan metode simulasi sebaiknya ada dalam modul bimtek ini.
Parapat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta kepada Bawaslu daerah yang mengawasi Pilkada Serentak 2020 harus membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang. Menurutnya, satgas tersebut bakal merumuskan cara mencegah dan mengawasi terjadinya politik uang sekaligus melakukan penindakan terhadap siapa pun yang terlibat politik uang.
"Satgas harus bekerja keras memberantas politik uang," katanya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di Parapat, Sumatra Utara, Senin (21/10/2019) malam.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan catatan umum serta tantangan pengawasan pemilihan dalam Pilkada Serentak 2020 terutama dalam hal regulasi. Hal tersebut diungkapkannya di hadapan peserta yang merupakan mahasiswa, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam seminar nasional bertema: Menyongsong Pilkada Serentak 2020 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/10/2019).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu menurut Anggota Bawaslu Rahmat Bagja sudah saatnya dipromosikan. Meski, wacana kelembagaannya terpisah atau tidak dengan Bawaslu masih simpang siur, namun dia berpendirian fungsinya bisa menghadirkan kepastian keadilan pemilu.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, menjadi mediator perkara sengketa Pilkada Serentak 2020 akan datang harus mengedepankan etika. Menurutnya, harus bisa adil dengan memperlakukan seluruh pihak secara sama.
Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Di sela kegiatan Seminar Nasional bertajuk: Menyongsong Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/10/2019) sore, Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyempatkan diri beromansa.
Afif—begitu dia biasa disapa—menyempatkan waktu bertemu dan bersilaturahmi mengenang tempatnya menempuh pendidikan dulu. Hal ini pula guna memberikan motivasi diri untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetisi diri siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Jember, Jawa Timur.
Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mendorong aktor-aktor pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, penggiat pemilu, dan pemantau guna mempersiapkan potret desain Pilkada 2020. Tujuannya, untuk menyeimbangkan kualitas yang sama dari kebutuhan masing-masing.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Ratna Dewi Pettalolo meminta para personel Gakkumdu Papua mendiskusikan sekaligus mengevaluasi kinerja penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2019.
Dewi menilai, forum evaluasi ini penting sebagai wadah untuk menggali kelebihan dan hambatan Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - DKI Jakarta tak menggelar Pilkada Serentak 2020 menjadi momentum menggali asah penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini diingatkan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, Jumat (18/10/2019) yang digelar Bawaslu DKI Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menuturkan, keberadaan Bawaslu sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun dia meyakini, program yang dibuat Bawaslu bisa menyentuh masyarakat sehingga meningkatkan pengawasan partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Proses penyusunan anggaran bukan hanya membicarakan angka yang diperlukan untuk kebutuhan program dan kegiatan selama satu tahun. Tetapi harus dilengkapi dengan kreativitas dalam menyusun anggaran. Begitu diungkapkan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam kegiatan Rapat Penelitian dan Review Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan ingin seluruh Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun anggaran untuk keperluan jajaran pengawas Ad hoc (sementara). Menurutnya, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membuat pelatihan khusus kepada para pengawas Ad hoc, sehingga bisa meningkatkan kapasitas kinerja.
