Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 secara virtual dari Ruang Video Conference Bawaslu, Kamis, (27/5/2021). Acara tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya, Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) bisa merealisasikan belanja dengan cepat dan akuntabel.

Sungai Penuh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2020 dinilai memiliki antusias pemilih yang tinggi. Hal ini diutarakan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat melakukan pemantauan di TPS 001 Dujung Sakti, Kota Sungai Penuh, Jambi.

Kabupaten Muaro Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin turut mengawasi langsung jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pengawasan secara ketat dan melekat, dia menemukan ada delapan pemilih di dua TPS di Kabupaten Muaro Jambi tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menyalurkan hak pilihnya.

Muaro Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lewat Pengawas TPS untuk mengubah posisi bilik khusus covid-19 (pemilih yang suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius) karena menghadap ke jalan dan dapat terlihat oleh masyarakat yang melintas.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam patroli pengawasan jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menemukan kotak suara dan surat suara untuk TPS 19 yang terdapat di RT 22, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi masih disimpan di balai desa.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kabupaten Muaro Jambi adalah daerah yang terdapat TPS terbanyak yang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi. Jumlahnya mencapai 57 TPS dari 88 TPS atau sekitar 70 persen TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan PSU.

Rabu (26/5/2021) sekitar pukul 18.00 WIB, rombongan Bawaslu dikomandoi Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melakukan patroli pengawasan di TPS 19 Muaro Jambi yang terdapat di RT 22, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota.

Kerinci, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sehari jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memantau langsung persiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dia pun mengingatkan penerapan protokol kesehatan (prokes) penyebaran penularan covid-19 serta alur pemilihan yang sesuai aturan.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan patroli pengawasan tetap dilakukan Bawaslu jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi. Menurutnya, pengawasan tetap harus dilakukan meski tidak ada masa kampanye dan masa tenang.

"Kita harus tetap mengawasi orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran (pemilihan)," katanya dalam diskusi yang digelar Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (Kopipede) Jambi, di Kota Jambi, Selasa (26/5/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengajak Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) terlibat dan berpartisipasi dalam Sekolah Kader Pengawas Pertisipatif (SKPP) guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif untuk pemilu dan pemilihan (pilkada). Ajakan tersebut mendapat sambutan baik dari Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Zainudin Amali.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lembaga pengawas pemilu memaparkan desain kelembagaan Pemilu 2024, mulai dari kesiapan pengawasan, isu krusial pengawasan, tantangan Pemilu 2024, dan kelembagaan pengawasan pemilu dan Pilkada 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta jajaran Bawaslu di daerah untuk melibatkan peran humas dalam membumikan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif (SKPP).

"Saya minta kepada Ketua, Anggota, dan Kasek Bawaslu daerah untuk libatkan humas dalam pelaksanaan SKPP di daerahnya," ujar Gunawan saat menutup Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 di Jakarta, Sabtu (22/5/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pusat pendidikan pengawasan partisipatif pemilu harus mampu menumbuhkembangkan pemahaman yang utuh mengenai proses demokrasi Bangsa Indonesia. Demikian kesimpulan dari pernyataan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar dalam Rapat Kordinasi Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021, di Jakarta, Jumat (21/5/2021) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berharap Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tetap menjadi program Bawaslu, meskipun tak lagi masuk prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah.

"SKPP merupakan representasi Bawaslu dalam UU Pemilu," ujarnya saat memberikan sambuatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 di Jakarta, Jumat (21/5/2021) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal membumikan pengawasan pemilu partisipatif dengan merangkul kementerian/lembaga melalui kerja sama. Tujuannya agar kementerian/lembaga bisa turut aktif melakukan kerja pengawasan ketika pemilihan tiba, agar demokrasi berjalan semakin baik.

Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam pidatonya di acara “Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021”, di Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menaikkan indeks demokrasi seperti mencegah politik uang atau politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pemilu atau pilkada. Baginya, dibutuhkan inovasi dalam program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Pastisipatif yang kini ditetapkan sebagai program prioritas nasional terakhir untuk tahun ini.