Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo tengah menyampaikan arahannya dalam pembukaan SKPP tingkat dasar di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (28/6/2021)/Foto : Eko Rudi (Humas Bawaslu Samarinda)
Samarinda, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo optimistis adanya program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut ikut mengawasi demokrasi. Maka dia menyatakan kehadiran peserta tidaklah sia-sia.
"SKPP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terdepan mengawal proses pemilu maupun pemilihan di Indonesia dan tentunya dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024," jelas Dewi dalam pembukaan SKPP tingkat dasar di Samarida, Kalimantan Timur, Senin (28/6/2021).
Menurutnya berkaca dari Pemilu 2019, banyak peran masyarakat yang bisa dilibatkan dalam setiap pengawasan pelanggaran yang terjadi. Diantaranya Dewi melihat politisasi SARA yang mengakibatkan pembelahan di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi faktor yang melemahkan kekuatan atau kebersamaan sebagai anak bangsa.
Selanjutnya, Dewi melihat karena media sosial sangat aktif digunakan masyarakat maka pengawasan bisa dilakukan dalam melaporkan penyebaran berita bohong di berbagai platform. Dia melihat hal ini harus dicegah dan diantisipasi tidak terulang di Pemilihan Tahun 2024 mendatang.
"Politik uang juga kejahatan kenapa, karena hal itu mendudukan pemilih pada posisi yang sangat rendah padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 di ayat 142 disebutkan kedaulatan itu di tangan rakyat dan penentu masa depan bangsa ini sesungguhnya adalah kita semua," tegasnya.
Dalam pembukaan SKPP tingkat dasar ini hadir pula seluruh Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim, Wali Kota Samarinda Andi Harun beserta jajaran aparat TNI juga Polri.
Penulis : Ratna Dewi (Humas Bawaslu Provinsi Kaltim)
Editor : Reyn Gloria
