Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Divisi Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sedang menyusun layanan informasi penanganan pelanggaran berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepada Bawaslu.
“Kami ingin belajar dan melihat lebih jauh membangun sistem IT dalam bidang layanan publik,” kata Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Bawaslu, Yusti Erlina dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, (7/10/2021).
Dia mengakui, untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah dan Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Bawaslu perlu belajar dengan beberapa lembaga terkait yang telah menyediakan layanan informasi berbasis IT kepada publik. Diantaranya Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Ombudsman dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Maka kami gelar diskusi hari ini. Harapannya agar kami mendapat masukan dan pelajaran dari lembaga-lembaga lain yang punya fungsi layanan yang hampir sama. Yaitu menerima laporan atau layanan pengaduan dari masyarakat,” ungkapnya.
Yusti berharap, sistem yang sedang dirancang ini nantinya ketika digunakan bisa otomatis melakukan verifikasi secara elektronik. Berkas-berkas yang diunggah oleh pelapor bisa diketahui sudah daluarsa atau masih dalam batas aturan.
“Sistem ini untuk memberikan kemudahan seluasnya-luasnya kepada publik untuk melaporkan pelanggaran. Sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyambangi kantor Bawaslu,” terangnya.
Editor: Jaa Pradana
Fotografer: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
