Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melihat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 perlu didesain sederhana dan seefisien mungkin. Sebab menurutnya dua acara besar ini memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan perencanaan yang matang sesuai ketentuan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Maka dari itu Afif melihat penguatan teknologi informasi pada lembaga KPU dan Bawaslu harus dipikirkan terobosannya, sehingga tidak menambah beban kerja yang sudah ada. Perlu ada kerja sama dari semua lembaga atau stakeholder tidak hanya saat penyelenggaraan, tapi juga pada saat non tahapan.
"Kita harus kembangkan atau mengevaluasi waktu kerja, menyederhanakan hal teknis, tentu tidak ada yang melampaui kewenangan yang diberikan UU. Sehingga bisa lebih sederhana, efisien sehingga tidak ada lagi beban berlebih pada penyelenggara," tuturnya pada webinar Masa Depan Demokrasi di Indonesia yang diadakan oleh Bawaslu NTB, Jumat (8/10/2021).
Belajar dari Pemilu sebelumnya, Afif merasa perlu ada manajemen yang lebih baik agar dapat mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Maka dia melihat dialog bersama seluruh pihak yang terlibat diperlukan untuk mempertemukan pemahaman dan menemukan solusi atas setiap masalah yang diidentifikasi bisa terjadi.
Untuk membuat Pemilu sederhana dan efisien, Afif pun menggelorakan kembali perihal Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang saat ini tengah ramai diikuti masyarakat. Dia melihat hal ini juga menjadi langkah Bawaslu untuk meringankan beban kerja pengawasan yaitu melibatkan masyarakat dengan memberikan edukasi.
"Jadi kita mengajak sebanyak mungkin orang terutama milenial menjadi mitra pengawas Bawaslu dan menjadi aktor yang gencar melakukan pencegahan, sosialisasi dan juga kita ingin banyak orang tahu kerja bawaslu agar pelanggaran bisa kita minimalisir," jelas Afif.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
