Banjarnegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan anak muda memiliki andil yang besar dalam mengawal demokrasi di era digital. Hal tersebut diutarakannya saat gelar wicara (talk show) di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara bersama PWI Banjarnegara, Jumat (1/10/2021).
"Misalnya saja mereka bisa membuat konten-konten kreatif yang mencerahkan dan memberikan informasi-informasi yang baik," ujarnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan pemilu tanpa partisipasi masyarakat tidak akan mencapai kualitasnya, sebab pemilu itu adalah pengawasan oleh rakyat. Hal itu disampaikannya saat membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021 di Gorontalo, Jumat (01/10/2021).
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan tantangan pemilu dan pilkada ke depan tidak hanya politik uang, melainkan mewujudkan pemilu atau pilkada tanpa politik SARA. Hal itu diungkapkannya saat diskusi Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan bersama Bawaslu Gorontalo, Kamis (30/9/2021).
"Dalam undang-undang tentang pemilihan hanya dapat menjangkau praktik politisasi SARA dan ujaran kebencian pada saat masa kampanye saja," katanya saat menyambangi Bawaslu Gorontalo.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menerangkan, Bawaslu sedang menyusun kebijakan yang mengatur tentang perencanaan sekaligus pengaturan integrasi data dan informasi (datin).
“Integrasi data ditujukan untuk mempercepat tercapainya visi Bawaslu sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas,” katanya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tata Kelola Data dan Informasi via daring yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, (30/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan perlunya berbagai perbaikan dalam adaptasi penggunaan teknologi informasi. Sejauh ini menurutnya telah ada evolusi proses pemilu, sehingga kemudian diperlukan penempatan aturan berkesinambungan dalam memanfaatkan teknologi agar lebih maksimal.
Dari sisi pemanfaatan teknologi, sarjana hukum dari Universitas Indonesia ini yakin adanya efektifitas dan efisiensi. Dia mencontohkan seperti pembatasan kampanye melalui media massa atau media sosial yang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para pemohon sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum dan menyatakan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menghadiri acara Penyerahan Hasil Perolehan Suara dan Data Pemilih Terakhir Pemilu Tahun 2019 oleh KPU di Jakarta, Rabu (29/9/2021). Penyerahan data ini merupakan bagian transparansi dan keterbukaan informasi penyelenggara pemilu menyonsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan parameter keseuksesan Pemilu dan Pilkada 2024 di tengah pandemi covid-19, yaitu terselenggaranya pemilu dan pilkada yang demokratis.
Selain itu, kata Bagja parameter sukses pemilu dan pilkada lainnya yakni tetap melindungi keselamatan dan kesehatan rakyat jika pelaksaan Pemilu atau Pilkada 2024 masih di masa pandemi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mulai menyusun naskah kajian pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu menyongsong gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024. Penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi, di Jakrta, Selasa (28/9/2021).
Ketua Bawaslu Abhan menegaskan naskah kajian pengelolaan SDM pengawas pemilu ini sangat penting karena pengawas pemilu baik yang permanen maupun pengawas Ad hoc (sementara) merupakan jantung pengawasan pemilu.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan perencanaan merupakan bagian dari seluruh sistem dalam pengorganisasian. Keberhasilan perencanaan, menurutnya merupakan gambaran besar keberhasilan program. Hal tersebut dia ungkapkan dalam Rapat Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pagu anggaran tahun anggaran 2022, di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (27/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengakui partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi sangat penting. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sehingga potensi kecurangan dalam tahapan bisa ditekan.
“Semakin banyak ruang partisipatif maka potensi pelanggaran semakin sempit. Niat peserta pemilu untuk berbuat curang akan berkurang karena semua diawasi oleh publik,” ujarnya dalam Webinar Nasional Partisipasi dan Pemilu yang digelar oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, (27/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai program peningkatan kapasitas perempuan untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi menjadi anggota penyelenggara pemilu periode 2022-2027.
Purbalingga, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo melakukan supervisi pengawasan terhadap Bawaslu Purbalingga. Dalam supervisi tersebut Dewi berpesan untuk tidak lelah dalam mewujudkan pemilu yang yang bersih dan berkualitas.
"Tugas kita masih panjang untuk menggelar pemilu dan pemilihan serentak 2024. Pesan saya terus profesional dalam bekerja dan tegakkan integritas dimanapun berada," kata Srikandi Pengawas Pemilu di Kantor Bawaslu Purbalingga, Sabtu (25/9/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengakui Bawaslu tidak memiliki akses secara langsung terhadap laporan dana kampanye versi lengkap. Sehingga hal tersebut menurutnya Bawaslumembuat harus melihatnya melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) yang dikelola KPU. Hal tersebut dia ungkapkan webinar internasional bertajuk Agenda Reformasi Keuangan Partai Politik di Indonesia, Jumat (24/9/2021).
"Idealnya, hasil pengawasan bisa dilakukan secara maksimal jika Bawaslu diberikan akses penuh ke Sidakam ini," katanya.
Jakarta Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan, Bawaslu terus berupaya menjadi lembaga yang terbuka bagi publik yang ingin mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu maupun pilkada. Beberapa hal telah dilakukan, salah satunya dengan menggunakan standar penilaian dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
