Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempersilakan pelapor dan terlapor perkara Nomor 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 menyerahkan kesimpulan sidang pada Kamis (13/6/2019) pukul 16.00 WIB. "Kesimpulan silahkan disampaikan kepada sekertariat," ucap Ketua Majelis Sidang Ratna Dewi Pettalolo di ruang sidang, Rabu (12/6/2019) untuk perkara laporan kepada KPU Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dan KPU Kabupaten Empat Lawang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Ketua Bawaslu Abhan menyerahkan dokumen berisi keterangan tertulis Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dokumen ini merupakan jawaban Bawaslu sebagai pemberi keterangan terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan tim kuasa hukum pasangan calon calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu turut merayakan hari ulang tahun (HUT) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang kini berusia tujuh tahun. Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya memberikan apresiasi keberadaan DKPP yang turut andil menjadi bagian dari penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor Laporan 29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Ketua Majelis Fritz Edward Siregar ditemani Anggota Majelis Rahmat Bagja mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak pelapor dan terlapor.
Sidang ini menggelar perkara dugaan penggelembungan suara pemilihan legislatif (pileg) untuk DPD Maluku Utara (Malut) yang diajukan pelapor Ikbal H Djabid selaku calon legislatif (caleg) DPD RI daerah pemilihan Malut. Sedangkan KPU Malut menjadi pihak terlapor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dari tiga daerah, yakni di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten. Agenda sidang tekait penyampaian pokok laporan pelapor, jawaban terlapor, dan pemeriksaan sekaligus pengesahan alat bukti.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Abhan didampingi Anggota Majelis M Afifuddin yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu, Selasa, (11/06/19).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang laporan terkait dugaan penggelembungan suara pemilihan legislatif (pileg) DPRD Kota Manado. Ketua Majelis Fritz Edward Siregar dan anggotanya Rahmat Bagja mendengarkan keterangan dari masing-masing pelapor dan terlapor.
Sidang pertama teregister dengan laporan Nomor 16/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang diajukan oleh pelapor Herry Arnold Kolondam. Sementara pihak pihak terlapor perkara adalah KPU Kota Manado.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memerintahkan KPU untuk menindaklanjuti hasil perbaikan formulir model DA 1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) untuk pemilu legislatif DPR RI di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Demikian salah satu isi putusan laporan Nomor 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang dibacakan di ruang sidang utama Bawaslu, Selasa (11/6/2019) sore.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sidang pendahuluan atas empat laporan dugaan pelanggaran administrasi digelar Bawaslu hari ini. Tiga laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga dilanjutkan ke sidang pemeriksaan, sementara satu laporan tidak diterima karena sudah daluwarsa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Majelis Sidang Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mempertanyakan alasan pihak terlapor, KPU Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tak melakukan penyandingan DA1 (rekapitulasi tingkat kecamatan) dengan DB1 (rekapitulasi tingkat kabupaten/kota) sebagaimana diminta saksi PKS.
Hal itu mengemuka dalam sidang pemeriksaan dengan nomor laporan 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda pemeriksaan laporan, meminta jawaban terlapor, dan pemeriksaan alat bukti, di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi Nomor 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda penyampaian pokok laporan pelapor, jawaban terlapor, dan pemeriksaan sekaligus pengesahan alat bukti.
Dugaan pelanggaran administratif pemilu dilaporkan oleh Harli dan terlapor 30 PPK di Kalimantan Barat. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Sidang Ratna Dewi Pettalolo didampingi Anggota Majelis Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan didiskualifikasinya peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: terstruktur, sistematis dan masif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar sidang pemeriksaan saksi dan bukti terkait dugaan pelanggaran administrasi di Maluku Utara (Malut). Laporan terdaftar dengan nomor 24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.
Dalam sidang di Gedung Bawaslu, Senin (10/6/2019), pihak terlapor KPU Malut dilaporkan oleh Jarsey Roba sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Malut dari PDI Perjuangan. Pelapor menduga adanya penggelembungan dan pengurangan suara untuk dirinya.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan memimpin apel di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin nomor14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019) pagi. Setelah libur lebaran, hari pertama kerja dimulai dengan apel dan halal bi halal.
Abhan memimpin apel dibawah terik matahari dan peserta dibatasi kawat berduri. Namun, Abhan mengingatkan untuk tetap tenang dalam perjuangan mengawal Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjadi bagian dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama kepolisian dan kejaksaan, Bawaslu aktif mengungkap atau menegakkan pelanggaran pidana pemilu. Hal ini guna menegakkan keadilan pemilu.
Bila ditelisik, keadilan merupakan roh penyelenggaraan pemilu. Kata adil berdasarkan UU Nomor 7 Tahun tentang Pemilu didefinisikan asas dan prinsip pemilu di Pasal 3 dan 4 . Karenanya, Bawaslu punya wewenang mengupayakan penindakan pidana pemilu untuk menegakkan keadilan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye yang bisa berasal dari publik demi mencapai tata kelola pemerintahan baru pasca pemilu yang bebas intervensi dan adil. Pengawasannya guna memastikan prosedur dana kampanye berjalan baik pada aspek substansi dan tata laksana pelaporannya.
