Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyampaikan, keberhasilan Bawaslu dalam menyusun keterangan tertulis untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lepas dari sinergitas kerja antardivisi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini mengakui peran divisi hukum Bawaslu sangat besar untuk membuat aturan-aturan seperti, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Hal ini membuat kinerja tim divisinya pun bisa bekerja lebih mudah dan sesuai aturan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai. Menurutnya, adanya ketidaksesuaian wewenang dalam mengawasi dan penindakan dibandingkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpada (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Sebab, kinerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019 masih menemui berbagai hambatan.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Humbang Hasundutan Perketat Seleksi Pengawas 

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang gelaran Pilkada 2020, Bawaslu Humbang Hasundutan akan lebih selektif dalam melakukan penerimaan tenaga pengawas. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Humbang Hasundutan Hendri Wesley Pasaribu saat penghitungan suara suara ulang (PSSU) yang dilakukan di kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu, (20/8/2019).

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas transparansi proses penghitungan surat suara ulang (PSSU) di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu (21/08/2019).

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, penegakan hukum pemilu menjadi indikator penting menjamin kualitas demokrasi. Namun menurutnya, masih ada beberapa permasalahan dan kendala dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Perempuan yang akrab disapa Dewi itu menuturkan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyatakan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilu ada di Bawaslu.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan laporan akhir hasil pengawasan pemilu yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu pada Pemilu 2019. Bawaslu pun telah rampung mereview 514 laporan untuk memastikan laporan tersebut telah sesuai parameter yang telah ditentukan.

Pegunungan Arfak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Papua Barat Ibnu Mas'ud berharap, pengawas pemilu di TPS dapat meminimalisir penghitungan surat suara ulang (PSSU) dalam Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikannya usai melakukan supervisi PSSU pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 di Desa Taige, Kabupaten Arfak, Papua Barat, Selasa (20/8/2019). Ibnu menilai, latar belakang pendidikan menjadi salah satu sebab PSSU terjadi di tempat tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis Sidang Bawaslu memutuskan, menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pengabaian putusan Bawaslu di Kota Jayapura, Papua. Laporan Nomor 84/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jaksa Agung HM Prasetyo mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam mengawal kesuksesan pemilu. Dia mengakui, Pemilu 2019 berjalan sangat baik dan lancar akibat kinerja KPU dan Bawaslu bekerja maksimal walaupun hasil pemilu tetap digugat ke Mahkamah Konstitusi, baik hasil pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis sidang Bawaslu memutuskan tidak menerima dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019 di provinsi Papua. Dua laporan tersebut dinyatakan majelis tidak memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 25 ayat 7 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

Purwokerto, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, mahasiswa bisa menjadi pelopor gerakan anti politik uang dalam setiap gelaran pemilu. Hal ini menurutnya penting agar bisa menekan gerakan politik uang yang merusak tatanan demokrasi di Indonesia sekaligus akar masalah korupsi para pejabat negara yang belum bisa dihentikan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Bawaslu Abhan memberikan apresiasi sekaligus menegaskan perlunya evaluasi terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) atas kinerja dalam menegakkan pidana Pemilu 2019.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan penegakan pelanggaran Pemilu 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat menjadi sesuatu yang bisa dipelajari negara lain di dunia. Sebab tidak hanya langkah penindakan, Bawaslu juga melakukan langkah pencegahan.

Baca juga: Kerusuhan Manokwari, Afif Minta Bawaslu Satu Sikap Jaga Persatuan

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menanggapi kasus kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Dia mengingat seluruh Bawaslu di jajaran tingkat provinsi, kabupaten, dan Kota harus satu sikap dalam menjaga menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Rakor di Yogyakarta, Abhan Harap Evaluasi Penyempuranaan Gakkumdu