Afif: Sosialisasi Melekat Tiap Divisi Wujudkan Pengawas Partisipatif
Ditulis oleh : Dinar Safa pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin menekankan pentingnya penyusunan Kajian Standard Operational Procedure (SOP) dalam hal sosialisasi Bawaslu demi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu.

Menurutnya, sosialisasi adalah pekerjaan yang melekat pada semua divisi di Bawaslu, maka jika aktivitas ini dihubungkan maka akan tercipta pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Sekjen Bawaslu Minta Kasek Rajin Diskusi dengan BPKP
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro memerintahkan seluruh kepala sekertariat (kasek) Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) di wilayahnya masing-masing untuk mendiskusikan berbagai hal peningkatan kualitas pengelola keuangan.

Bawaslu Kalbar Siapkan Berkas PHPU Pileg Sampai Lepas Baju
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Kalimantan Barat (Kalbar) Ruhermansyah berbagi kisah saat menyusun berkas-berkas guna dilampirkan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg). Penyusunan berkas diakuinya sangat melelahkan hingga ada insiden 'buka baju'.

Ruhermansyah menyebutkan, beberapa jajarannya sampai buka baju dalam menyiapkan berkas karena ruangan kantor yang panas. Belum lagi, tumpukan berkas C1 dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang memang memenuhi lantai kantor.

Empat Permohonan, Bawaslu Kalteng Siap Sampaikan Keterangan
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ada empat jumlah permohonan yang diajukan oleh partai politik (parpol) dalam sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) untuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu Kalteng menyatakan siap memberikan keterangan sesuai fakta.

Jalur Darat, Bawaslu Sumsel Bawa Dokumen Pakai 10 Kontainer
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mengantarkan dokumen untuk pemberian keterangan sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu Sumatra Selatan (Sumsel) membawa dokumen dan bukti menggunakan jalur darat. Sebanyak 10 kontainer kini sudah diserahkan kepada kepaniteraan MK.

Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto bercerita, dalam menyiapkan dokumen pihaknya sampai mengantar berkas dengan 10 kontainer. Menurutnya ini menjadi tantangan tersendiri dalam menunaikan tugasnya sebagai pemberi keterangan.

Duka Selimuti Bawaslu Kalsel Saat Sidang Pendahuluan di MK
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mengikuti sidang pendahuluan sengketa hasil pemilihan legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), kabar duka menyelimuti keluarga besar Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel). Pasalnya ayah dari Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah dan orang tua dari salah satu staf Bawaslu Kalsel meninggal dunia.

Abhan: Penyelenggara Pemilu Tak Kebal Hukum
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan menegaskan penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU  bukanlah lembaga yang kebal hukum. Pasalnya, lembaga penyelenggara tersebut turut diawasi oleh lembaga etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Bukan yang kebal hukum. Ketika, penyelenggara pemilu terbukti tidak netral maka hukuman terberat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat d itengah jalan," tegas Abhan dalam diskusi Evaluasi dan Konsolidasi Kebijakan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).

Sengketa di MK, Afif: Sebagian Karena KPU Tak Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta seluruh Bawaslu tingkat provinsi menyiapkan data dan keterangan secara detail dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislative (pileg) yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejauh ini, sidang telah berlangsung selama empat hari. Total 260 perkara yang diajukan partai politik untuk pileg DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI serta calon anggota DPD RI dari 34 provinsi.

Faktor Geografis Tak Jadi Kendala Bawaslu Papua Barat
Ditulis oleh : Dinar Safa pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Ketua Bawaslu Papua Barat Ibnu Mas’ud mengaku siap menjalani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon legislatif (caleg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Mas’ud mengungkapkan, meski ada kesulitan geografis dalam menghimpun keterangan di setiap kabupaten/kota, timnya mampu melengkapi keterangan tertulis dari Bawaslu Papua Barat.

“Ada kesulitan geografis, tapi meskipun sulit kami usahakan untuk selesai mengumpulkan keterangan,” jawab Mas’ud saat ditemui di sela-sela persidangan di Gedung MK, Kamis, (12/7/19).

Siapkan Keterangan, Kantor Bawaslu Kepri Bertumpuk Kertas dan Listik Padam
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kepulauan Riau (Kepri) punya kisah menarik menghadapi proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene mengisahkan, usaha maksimal tim PHPU Bawaslu Kepri melewati tetap bersemangat dengan sistem jemput bola pengumpulan dokumen hingga diterpa listrik padam.

Sekjen Bawaslu Minta Daerah yang Tak Laksanakan Pilkada Belajar dari BPKP
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro meminta jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang tidak mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 untuk belajar mengelola keuangan yang baik bersama Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Sebab, kegiatan mereka tidak sepadat Bawaslu kabupaten/kota yang mengawasi Pilkada Serentak 2020.

Bawaslu Sumbar Minta Masyarkat Hormati Proses Sidang PHPU Pileg
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Sumatra Barat (Sumbar) mendengarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon legislatif (caleg) DPR/DPD/DPRD. Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan ada permohonan dari partai politik dan caleg.

"Ada enam (permohonan) dari Partai Nasdem, PPP, PAN, Berkarya, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat.Juga dari satu orang caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Pesisir Selatan," kata Surya di gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Fritz: TSM Bukan Kompetensi Absolut MA
Ditulis oleh : Dinar Safa pada :

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, gugatan kasasi kedua atas nama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait pelanggaran administrasi pemilu TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) bukan kompetensi absolut dari Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, gugatan tersebut semestinya melalui proses di KPU terlebih dahulu.

Satu Gugur, Bawaslu DIY Serius Hadapi Satu Gugatan PHPU Pileg di MK
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Meskipun tersisa satu gugatan perkara sengketa hasil pemilhan legislatif (pileg), Bawaslu Daerah Iistimewa Yogyakarta (DIY) serius memberikan keterangan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Awalnya dua gugatan PHPU, tapi jadi satu, karena satu lagi tidak melanjutkan gugatannya," kata Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

15 Permohonan Sengketa Pileg di MK Jadi Tantangan Bawaslu Sumut
Ditulis oleh : Dinar Safa pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Sumatra Utara (Sumut) Henry Sitinjak mengatakan persiapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota legislatif (caleg) menjadi sebuah tantangan tersendiri. Henry mengaku banyaknya jumlah permohonan sengketa hasil pileg yang berjumlah 15 permohonan menjadi tantangan untuk menyatukan keterangan dari setiap Bawaslu di kabupaten/kota.