Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyanjung Bawaslu dengan mengucapkan terima kasih. Menurutnya, Bawaslu karena telah membantu MK dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  untuk pemilihan legislatif (pileg).

“Terima kasih kepada Bawaslu yang telah memberikan keterangan untuk perkara ini,” tutur Palguna dalam sidang sengketa pileg untuk Sulawesi Tenggara di Gedung MK, Senin (29/07/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, alasan rekomendasi Bawaslu dalam pengesahan surat suara sah metode pos dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia sesuai surat KPU. Menurutnya, surat suara sah yang dihitung paling lambat diterima Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada 15 Mei 2019 tanpa ‘embel-embel’ catatan atau stempel pos.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Papua Amandus Situmorang menjelaskan, proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi hanya pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan DPR, sehingga formulir hasil rekapitulasi tingkat kota tidak lagi dibacakan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum— Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq membeberkan kronologis kekurangan surat suara di TPS 03 Kelurahan Kudu Ganting, Kabupaten Padang Pariaman. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menurutnya, baru menyadari surat suara kurang pada pukul 12.30 WIB, yakni di akhir waktu pemungutan suara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, penyusunan laporan komprehensif kinerja Bawaslu dalam laporan dinanti publik. Menurutnya, perlu mengkompilasi data secara detail dan menampilkan laporan final dalam website masing-masing daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu akan menerbitkan buku laporan hasil kinerja. Buku itu berisi laporan pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat.

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, Bawaslu telah maksimal melaksanakan pengawasan dalam tiap tahapan Pemilu 2019. Akan tetapi menurutnya, perlu ada data dan laporan sebagai referensi sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

"Tentu publik yang bisa menilai. Karena semua telah kita upayakan optimal," ujarnya saat membuka acara Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 yang dilaksanakan Bawaslu Papua Barat di Kota Sorong, Minggu (28/7/2019).

Serpong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, anggapan putusan administrasi Bawaslu menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangatlah keliru. Hal ini menurutnya lantaran masih banyaknya masalah dalam proses rekapitulasi nasional di KPU lalu yang membuat proses rekapitulasi tidak bisa dibatasi waktu, meskipun dalam ketentuan Pasal 413 disebutkan KPU dapat menetapkan hasil nasional maksimal 35 hari setelah pemungutan atau paling lambat 22 Mei lalu.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membeberkan sejumlah catatan masalah saat pelaksanaan Pemilu 2019. Dia menunjuk persoalan daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik surat suara, aduan terhadap penyelenggara pemilu, dan inkonsistensi regulasi pemilu.

Catatan tersebut disampaikan Abhan dalam Seminar Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (27/7/2019).

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyarankan sebaiknya persoalan pemilu ditangani satu lembaga peradilan saja. Menurut dia, hal ini bertujuan supaya efektif dan tidak menimbulkan putusan berbeda. Sebab, jika putusan antarlembaga berbeda, maka bisa menimbulkan masalah.

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, ada beberapa persoalan yang akan dihadapi Bawaslu ke depan pasca Pemilu 2019.

Rahmat yang menjabat Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengaku masih menduga bagaimana bentuk penanganan sengketa pemilu mendatang. Sebab menurutnya, yang dimaksud sengketa pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni hanya disebutkan mediasi dan ajudikasi tanpa dijelaskan secara detail bagaimana teknis pelaksanaannya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu membacakan putusan pendahuluan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Lili Diana sebagai pelapor dalam perkara Nomor 78/LP/PL/ADN/RI/00.00/VII/2019 melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciseeng dan PPK Bojong Gede di Kabupaten Bogor.

Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Abhan menyatakan, laporan tak diterima lantaran melewati batas waktu pelaporan atau daluwarsa. "Laporan tidak ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan," katanya saat membacakan putusan di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Jumat (27/7/2019).

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan, jika peradilan pemilu dapat terwujud jangan sampai menghilangkan fungsi pengawasan Pemilu.

Hal itu disampaikan Gunawan saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019, di Serpong, Banten, Jumat (26/7/2019) malam.

"Jangan pernah lahirnya peradilan pemilu menjadikan fungsi pengawasan lepas dari Bawaslu," kata Gunawan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib memberikan salinan dokumen C1 (sertifikat hasil penghitungan tingkat TPS) kepada seluruh saksi yang menghadiri forum penghitungan.

Pernyataan Fritz ini diberikan dalam sidang pemeriksaan saksi sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) Papua Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk permohonan Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Papua Barat Rionaldo Parera mengaku, jajarannya pengawas pemilu di tingkat bawah tidak pernah diberikan salinan data rekapitulasi C1 (sertifikat hasil penghitungan tingkat TPS) hingga DA1 (sertifikat hasil penghitungan tingkat kecamatan).

Alih-alih memberikan data tersebut, KPU Maybrat justru disebut Parera telah mengeluarkan formulir DB1 (sertifikat hasil penghitungan tingkat kabupaten/kota) sebanyak dua kali.